pustaka.png
basmalah.png


14 Dzulqa'dah 1442  |  Kamis 24 Juni 2021

Menimbang Urgensi Penyatuan Awal Ramadhan dan Dua Hari Raya Umat Islam

Fiqhislam.com - Suatu kebersamaan umat tidaklah mungkin terwujud tanpa adanya ketaatan terhadap penguasa, dengan ketaatan ini ada akan ada satu komando yang sama. Perbedaan adalah suatu keniscayaan, sebagai implikasi dari adanya ijtihad, karena itu untuk menyatukannya perlu ada komando yang satu, sedangkan untuk menuju kesatuan terdapat dasar yang dapat menjadi pertimbangan:

  1. Hadits Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassallam agar mentaati penguasa:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَىاللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيْرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيْرِي فَقَدْ عَصَانِي

Barangsiapa menaatiku berarti telah menaati Allah. Barangsiapa menentangku berarti telah menentang Allah. Barangsiapa menaati pemimpin (umat)ku berarti telah menaatiku, dan barangsiapa menentang pemimpin (umat)ku berarti telah menentangku.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

  1. Hadits Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassallam yang menyerukan agar berpuasa dan berhari raya bersama:

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ

Puasa adalah di hari kalian semua berpuasa, idul fitri adalah di hari kalian semua beridul fitri, dan idul adha adalah dihari kalian semua menyembelih qurban (HR al-Tirmidzi)

  1. Kaidah Fiqhiyah:

حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلاف

Keputusan pemerintah adalah mengikat dan menghilangkan silang pendapat.

Imam al-Qurafi menyampaikan kaidah tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم وتتغير فتياه بعد الحكم

Ketahuilah, Sesungguhnya keputusan pemerintah dalam masalah ijtihadiyah dapat menghilangkan perbedaan pendapat dan orang yang berbeda hendaklah ruju’ dari mazhabnya dengan mengikuti mazhab pemerintah dan fatwanya berubah sesudah ketetapan pemeringtah.

Al-Ghazali memberi catatan bahwa keputusan hakim dapat menghilangkan perselisihan selama tidak bertentangan dengan dalil qath’i dan ijma. [ Al-Furuq, Juz II/hal 192]

  1. Pandangan al-Sindi dalam memberi catatan terkait dengan hadits :

الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ

أن هذه الأمور ليس للاحاد فيها دخل وليس لهم التنفرد فيها بل الأمر فيها الى الإمام والجماعة ويجب على الأحاد إتباعهم للإمام والجماعة

Sesungguhnya persoalan penetapan awal Ramadhan, idul Fitri, dan idul Adha tidaklah ditangan individu-individu, dan tidak pula melaksanakannya dengan menyendiri, tetapi persoalan ini harus dikembalikan kepada Imam dan jamatul muslimin. Wajib atas individu-individu untuk mengikuti imam dan jamatul muslimin. [Syarh Sunan Ibn Majah II/306]

  1. Pendapat Imam Ahmad yang dikutib Ibnu Taimiyah:

يصوم مع الإمام وجماعة المسلمين في الصحو والغيم . قال أحمد : يد الله على الجماعة

Seseorang (hendaknya) bershaum bersama penguasa dan jamaah (mayoritas) umat Islam, baik ketika cuaca cerah ataupun mendung. Imam Ahmad juga berkata: “Tangan Allah Subhanahu wa Ta’ala bersama Al-Jama’ah.”

  1. Pendapat Imam al-Tirmidzi:

فَقَالَ أَبو عِيسَى إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعُظْمِ النَّاسِ

Imam al-Tirmidzi berkata: makna hadits ini adalah bahwa berpuasa dan berhari raya adalah bersama jamaah umat Islam dan mayoritas manusia.

  1. Pandangan al-Syeikh Ahmad bin Qasim al-Abbadi dalam Majmu Fatawa Juz 25 hal 117

وَمَحَلُّ الْخِلَافِ…. إذَا لَمْ يَحْكُمْ بِهِ حَاكِمٌ. فَإِنْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ وَجَبَ الصَّوْمُ عَلَى الْكَافَّةِ وَلَمْ يُنْقَضْ الْحُكْمُ إجْمَاعًا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِكَوْنِ اللَّيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ

Terdapat perbedaan pendapat jika memang belum ada keputusan pemerintah. Tetapi jika pemerintah telah membuat keputusan wajib untuk melaksanakan puasa secara keseluruhan dan keputusan pemerintah tersebut tidak boleh dilanggar – menurut kesepakatan para ulama’ -, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu’-nya. Penjelasan ini sangatlah jelas bahwa seorang hakim berhak memutuskan bahwa suatu malam adalah termasuk bulan Ramadhan.

  1. Fatwa MUI No. 2 tahun 2004 menyatakan:
  • Penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode ru’yat dan hisab oleh pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku nasional.
  • Seluruh Umat Islam wajib mentaati ketetapan pemerintah tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.
  • Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi pada MUI, ormas Islam dan instansi terkait.
  • Hasil ru’yat dari daerah yang memungkinkan hilal diru’yat walaupun di luar Indonesia yang mathla’nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama.

Ayat tersebut memberikan informasi dan penegasan bahwa peredaran bulan dan matahari pada dasarnya bisa diketahui manusia sekalipun tanpa harus melihat langsung. Mereka juga berpegang pada Hadis riwayat  al-Bukhari  dan Muslim dengan memberi tafsiran yang berbeda:

إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فصُوْمُوْا وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَه

“Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya beridulfitrilah! Jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka perkirakanlah.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadits tersebut, kata faqduruulah oleh mereka dimaknai sebagai menghitung dengan ilmu hisab, hal ini berbeda dengan ulama yang berpegang pada ru’yat seperti Abu Hanifah dan al-Syafi’i, yang menafsirkan kata faqduruulah dengan fakmiluu al-iddata thalaatsiin (menggenapkan hitungan 30 hari).

Para ulama yang membolehkan hisab berpandangan bahwa diperintahkannya agar menggunakan ru’yat adalah karena adanya illat, yaitu kondisi masyarakat ketika itu yang masih belum banyak menguasai ilmu dan teknologi.[ Lihat uraian Ahmad Muhammad Syakir, ibid hal 11-14]

Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SHalallahu ‘Alaihi Wassallam,

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لا نَكْتُبُ ولا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلاثِينَ

“Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari.”  (HR al-Bukhari dan Muslim).

Sesuai dengan kaidah fikih (al-qawa‘id al-fiqhiyyah) yang berbunyi,

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

Hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya ‘illat

Maka, dengan demikian ketika illat-nya telah berubah, hukumnya juga berubah.

Di sisi lain, sebagian ulama tetap berpegang teguh bahwa penetapan awal dan akhir Ramadhan adalah dengan ru’yat, karena hal ini merupakan bagian dari ibadah, sehingga harus dikerjakan apa adanya sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. Ibnu Hajar al-Haitami seorang ulama madzhab Syafi’i dari memberi catatan:

“Tidak wajib berpuasa berdasarkan perkataan ahli perbintangan, yaitu orang yang berpedoman pada perjalanan bintang dan dengan sebab perkataan ahli hisab, yaitu orang yang berpedoman pada perjalanan bulan dan perkiraan perjalanannya. Dan tidak boleh atas seseorang mentaqlid keduanya. Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj, dicetak pada cacatan pinggir Hawâsyî al-Syarwani dan Ibn Qâsim al-Abâdi,III/hal 273]

Dalam hal penetapan awal bulan menggunakan ilmu hisab, memunculkan pertanyaan baru apa yang menjadi ukuran untuk menyatakan bahwa bulan baru telah masuk. Dalam hal ini secara umum melahirkan dua aliran hisab yang pertama berpegang pada kriteria imkan al-ru’yah, artinya bulan baru dinyatakan telah masuk jika berdasarkan hisab (hitungan) ketinggian bulan telah memungkinkan untuk dilakukan ru’yat. Dasar yang dipergunakan dari hisab dengan pendekatan imkan al-ru’yah adalah karena asal perintahnya adalah ru’yah dengan mata telanjang.

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا, وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا

 “Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Jika kalian melihatnya lagi, maka berhari rayalah. ” (HR. Bukhari).

Berangkat dari hadits tersebut, ulama yang memperbolehkan menggunakan hisab dengan kriteria imkan al-ru’yah berpandangan bahwa hisab adalah pengganti dari melihat dengan mata telanjang. Jika secara hisab, hilal telah bisa diperkirakan ada serta memungkinkan terlihat, maka bulan baru telah dinyatakan masuk sekalipun tidak dilakukan penglihatan melalui mata telanjang, atau hilal tidak terlihat karena cuaca mendung.

Metode imkan al-ru’yah ini masih memunculkan perbedaan terkait dengan pada ketinggian berapakah dinyatakan bahwa hilal memungkinkan bisa diru’yat (imkan al-ru’yah), ada yang menyebut 2 derajat, ada yang lebih dari 2 derajat.

Aliran hisab yang kedua berpegang pada kriteria wujud al-hilal tanpa harus imkan al-ru’yah. Pandangan ini menyatakan bawah bulan baru dianggap telah masuk jika secara hitungan telah memenuhi keadaan yaitu telah terjadi ijtimak (konjungsi) sebelum matahari terbenam dan pada saat terbenamnya matahari posisi bulan telah berada di atas ufuk. Hal yang membedakan dengan kriteria imkan al-ru’yah, pada metode imkan al-ru’yah dipersyaratkat bahwa ketinggian hilal pada saat mata hari terbenam telah memenuhi kriteria yang memungkinkan bisa dilihat, sedangkan pada metode wujud al-hilal tidak mempersyaratkan ketinggian hilal pada posisi memungkinkan untuk dilihat, yang penting telah di atas ufuk. Pandangan inilah yang saat ini diikuti oleh Muhammadiyah. Argumen dasar yang digunakan oleh kelompok yang mengikuti kriteria wujud al-hilal adalah bahwa kriteria ini akan lebih memberikan kepastian. Sedangkan pada kriteria imkan al-ru’yah ternyata masih diliputi oleh ketidakpastian. Untuk itu pengikut hisab dengan kriteria wujud al-hilal melakukan ta’wil terhadap hadits perintah untuk meru’yat. Kelompok ini berpandangan bahwa substansi perintah ini bukanlah secara harfiah yakni melihat dengan mata telanjang, tetapi intinya adalah mencarai tahu kapan bulan baru telah masuk. Dan penentuan bulan baru telah masuk akan lebih pasti menurut mereka, jika yang digunakan adalah kriteria wujud al-hilal.

Urgensi Memulai Puasa dan Berhari Raya bersama

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang hal tersebut merupakan implikasi dari adanya ijtihad, ada beberapa pertimbangan yang patut direnungkan berkaitan dengan perlunya menyatukan pandangan untuk memulai puasa serta berhari raya secara bersama-sama. Pertimbangan tersebut antara lain:

  1. Berangkan dari kaidah “Keluar dari perselisihan adalah baik”

Perbedaan pendapat dalam masalah Ijtihad pada dasarnya adalah sebuah keniscayaan. Kendatipun demikian mengupayakan titik temu khususnya terkait dengan masalah-masalah yang mempunyai dimensi kemasyarakatan, syi’ar, dan menjadi cermin ukhuwah adalah suatu yang baik berangkat dari kaidah:

الخروج من الخلاف مستحب

Keluar dari perbedaan pendapat adalah disenangi

Dalam kasus penetapan awal Ramadhan untuk mewujudkan kebersamaan bukan suatu yang mustahil, karena ada  solusi yang dapat menjadi jalan keluar.

  1. Puasa Ramadhan dan hari raya merupakan syi’ar kebersamaan umat Islam. Keberadaan ibadah hari raya sebagai ibadah yang berdimensi sosial kemasyarakatan dan syi’ar, sebagai ibadah yang bersifat jama’i, sehingga tidak pas rasanya bila pelaksanaannya tidak serentak. Hal ini secara tersirat disampaikan oleh Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassallam:

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ

“Puasa adalah di hari kalian semua berpuasa, idul fitri adalah di hari kalian semua beridul fitri, dan idul adha adalah dihari kalian semua menyembelih qurban.” (HR al-Tirmidzi)

الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ

“Idul fitri adalah di hari  manusia pada beridul fitri, dan idul Adha adalah di hari manusia pada berqurban.”  (HR al-Tirmudzi)

Namun syi’ar kebersamaan itu akan semakin pudar, jika elemen-elemen umat Islam saling berlomba merumuskan keputusan yang berbeda dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan. Keputusan itu terkadang atas nama ormas, Tak pelak, puasa Ramadhan yang merupakan syi’ar kebersamaan itu (kerap kali) diawali dan diakhiri dengan fenomena perpecahan di tubuh umat Islam sendiri. Tentunya, ini merupakan fenomena menyedihkan bagi siapa pun yang mengidamkan persatuan umat.

  1. Bahwa kebersamaan adalah menjadi syarat untuk terwujudnya ukhuwah dan persatuan umat. Selain itu juga menghindari adanya kebingungan di masyarakat. Jika kondisi kebersamaan ini susah diwujudkan akan sangat sulit mewujudkan persatuan, sehingga sulit pula meujudkan kemenangan. Faktanya sampai saat ini sekalipun umat Islam Indonesia menjadi penduduk mayoritas, dalam banyak hal umat Islam justru pada posisi lemah, kurang berdaya, dan lebih sering diatur orang lain dari pada mengatur dirinya sendiri.
  2. Pada kenyataannya sekalipun terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, namun dalam penerapannya di negara-negara Muslim dilakukan secara serentak, pertanyaannya apa tidak mungkin hal ini bisa diterapkan di Indonesia?.

 

Oleh Ainul Yaqin
Penulis Sekeretaris Umum MUI Jawa Timur
[yy/hidayatullah]

 

Tags: ramadhan | puasa | hilal | hisab | rukyat | isbat