15 Jumadil-Akhir 1443  |  Selasa 18 Januari 2022

basmalah.png

ORANGTUA

Kejahatan Pedofilia Meluas ke Pornografi Anak

Kejahatan Pedofilia Meluas ke Pornografi Anak


Fiqhislam.com - Kejahatan pedofilia yang semakin marak tidak hanya berupa tindakan sodomi para pelaku kepada korban. Terbaru, Kepolisian Daerah Jawa Barat (Jabar) merilis kasus pornografi dan eksploitasi anak di bawah umur di Mapolda Jabar, Bandung, Senin (8/1).

Dalam laporannya, Kapolda Jabar Inspektur Jenderal Polisi Agung Budi Maryoto menjelaskan, Polda Jabar telah mengungkap kasus video porno yang melibatkan seorang wanita dewasa dan tiga orang anak di bawah umur.

Polda Jabar meringkus enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu F sebagai otak pelaku kejahatan ini, CI, IM, SUS, HER, dan IN yang merupakan pemeran wanita di video.

"Modus operandi yang dilakukan, yaitu tindak pidana persetubuhan dan pencabulan serta eksploitasi terhadap anak di bawah umur, dengan memproduksi dan menyebarluaskan pornografi melalui informasi elektronik," ujar Agung.

Menurut dia, hasil identifikasi menyatakan video tersebut diambil di dua hotel berbeda di Kota Bandung. Perekaman dilakukan sekitar April-Juni 2017 dan Agustus 2017.

Hasil penyelidikan Polda Jabar menyebutkan, produksi konten pornografi ini diduga didanai oleh warga Negara Kanada berinisial R dan N yang dikenal oleh tersangka F melalui aplikasi media sosial Rusia, dengan total pendanaan sebesar Rp 31 juta.

"Pendanaan ini berindikasi pada kejahatan jaringan internasional," kata Agung.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengecam para pihak yang terlibat dalam pembuatan video porno tersebut.

"Saya meminta agar pihak kepolisian segera mengusut tuntas video tersebut, serta dilakukan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak korban atau pelaku pornografi sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 40 Tahun 2011," ujar Yohana, kemarin.

Para tersangka dapat dijerat Pasal 35 UU Nomor 4/2008 tentang Pornografi, dan akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 6 miliar.

Mengingat para tersangka telah melibatkan anak sebagai objek pornografi, maka berdasarkan Pasal 37 UU Nomor 4/2008 hukumannya pun akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Dugaan pendanaan oleh warga asing yang tengah diselidiki oleh pihak kepolisian juga menjadi perhatian khusus. Menurut Yohana, ada ancaman kejahatan jaringan internasional di sini.

"Warga asing ini bisa dijerat Pasal 33 UU No 4 Tahun 2008 tentang Pornografi. Tersangka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 7,5 miliar," kata Yohana.

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat, Netty Prasetyani Heryawan mengatakan, sejak dua hari yang lalu hingga saat ini, sebanyak tiga anak korban video porno telah mendapatkan penanganan rehabilitasi di Shelter Rumah Aman P2TP2A. Korban diberikan advokasi berkala dalam memulihkan kondisinya.

Mereka juga diberikan pendampingan secara intens dengan tenaga ahli seperti psikolog serta meminimalisasi paparan dengan orang dewasa yang tidak terkait dengan kasus tersebut. "Hal tersebut bertujuan untuk melindungi anak korban dari segala dampak negatif, seperti menarik diri dari pergaulan karena malu, trauma, hingga timbul keinginan untuk melakukan hal negatif," ujar Netty.

Hukuman mati
Kemunculan kasus video porno yang melibatkan anak menjadi tantangan baru dalam perlindungan anak. Sebelumnya, berbagai laporan perihal kejahatan pedofilia bermunculan. Yang terbaru dan menuai perhatian publik adalah praktik sodomi yang dilakukan Ws alias Babeh di Tangerang, Banten, terhadap 41 orang anak.

Maraknya kasus kejahatan pedofilia juga menuai keprihatinan dari berbagai kalangan. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) meminta pemerintah segera merampungkan peraturan pelaksana berupa peraturan pemerintah (PP), untuk mengatur teknis hukuman kebiri atau pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait mengatakan, setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 17/2016, maka pengaturan tentang teknis kebiri perlu diatur.

Untuk itu, menurut dia, Komnas PA sangat mendukung PP supaya ditandatangani dan disahkan sesegera mungkin oleh Presiden Joko Widodo. "Karena PP ini menjadi pegangan para hakim untuk menetapkan putusan kalau nanti menetapkan hukuman kebiri atau pelaksanaan alat pendeteksi elektronik, mekanismenya bagaimana sehingga perlu ada PP-nya," katanya, Senin (8/1) malam.

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia bahkan menyebut perlu ada pemberatan hukuman bagi pelaku. Hukuman kebiri kimia sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 17/2016 dinilai tidak cukup.

Menurut Ketua LPAI Seto Mulyadi, pelaku kejahatan pedofilia pantas diganjar hukuman penjara seumur hidup bahkan hukuman mati. "Jadi tidak hanya dengan hukuman kebiri, terus dia (pelaku) bisa setop. Karena kejahatan seksual itu bukan hanya muncul dari kekuatan libidonya, melainkan niat jahatnya untuk merusak anak," kata Kak Seto, sapaan akrabnya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya, Endang Srikarti Handayani, memandang pedofilia merupakan perilaku terjahat di dunia. Ia bahkan menilai hukum buatan manusia dalam bentuk UU tidak perlu dilihat. "Enggak perlu dasar payung hukum lagi. Itu kejahatan yang tidak termaafkan," ujar Endang, Senin (8/1).

Bagi Ketua Lembaga Perlindungan Anak DIY Sari Murti Dewi, aturan hukum pelaku kejahatan pedofilia bukan satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi kasus kejahatan pedofilia. Ada hal lain dari sisi psikologis sehingga membuat korban pulih kembali. [yy/republika]

Kejahatan Pedofilia Meluas ke Pornografi Anak


Fiqhislam.com - Kejahatan pedofilia yang semakin marak tidak hanya berupa tindakan sodomi para pelaku kepada korban. Terbaru, Kepolisian Daerah Jawa Barat (Jabar) merilis kasus pornografi dan eksploitasi anak di bawah umur di Mapolda Jabar, Bandung, Senin (8/1).

Dalam laporannya, Kapolda Jabar Inspektur Jenderal Polisi Agung Budi Maryoto menjelaskan, Polda Jabar telah mengungkap kasus video porno yang melibatkan seorang wanita dewasa dan tiga orang anak di bawah umur.

Polda Jabar meringkus enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu F sebagai otak pelaku kejahatan ini, CI, IM, SUS, HER, dan IN yang merupakan pemeran wanita di video.

"Modus operandi yang dilakukan, yaitu tindak pidana persetubuhan dan pencabulan serta eksploitasi terhadap anak di bawah umur, dengan memproduksi dan menyebarluaskan pornografi melalui informasi elektronik," ujar Agung.

Menurut dia, hasil identifikasi menyatakan video tersebut diambil di dua hotel berbeda di Kota Bandung. Perekaman dilakukan sekitar April-Juni 2017 dan Agustus 2017.

Hasil penyelidikan Polda Jabar menyebutkan, produksi konten pornografi ini diduga didanai oleh warga Negara Kanada berinisial R dan N yang dikenal oleh tersangka F melalui aplikasi media sosial Rusia, dengan total pendanaan sebesar Rp 31 juta.

"Pendanaan ini berindikasi pada kejahatan jaringan internasional," kata Agung.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengecam para pihak yang terlibat dalam pembuatan video porno tersebut.

"Saya meminta agar pihak kepolisian segera mengusut tuntas video tersebut, serta dilakukan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak korban atau pelaku pornografi sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 40 Tahun 2011," ujar Yohana, kemarin.

Para tersangka dapat dijerat Pasal 35 UU Nomor 4/2008 tentang Pornografi, dan akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 6 miliar.

Mengingat para tersangka telah melibatkan anak sebagai objek pornografi, maka berdasarkan Pasal 37 UU Nomor 4/2008 hukumannya pun akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Dugaan pendanaan oleh warga asing yang tengah diselidiki oleh pihak kepolisian juga menjadi perhatian khusus. Menurut Yohana, ada ancaman kejahatan jaringan internasional di sini.

"Warga asing ini bisa dijerat Pasal 33 UU No 4 Tahun 2008 tentang Pornografi. Tersangka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 7,5 miliar," kata Yohana.

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat, Netty Prasetyani Heryawan mengatakan, sejak dua hari yang lalu hingga saat ini, sebanyak tiga anak korban video porno telah mendapatkan penanganan rehabilitasi di Shelter Rumah Aman P2TP2A. Korban diberikan advokasi berkala dalam memulihkan kondisinya.

Mereka juga diberikan pendampingan secara intens dengan tenaga ahli seperti psikolog serta meminimalisasi paparan dengan orang dewasa yang tidak terkait dengan kasus tersebut. "Hal tersebut bertujuan untuk melindungi anak korban dari segala dampak negatif, seperti menarik diri dari pergaulan karena malu, trauma, hingga timbul keinginan untuk melakukan hal negatif," ujar Netty.

Hukuman mati
Kemunculan kasus video porno yang melibatkan anak menjadi tantangan baru dalam perlindungan anak. Sebelumnya, berbagai laporan perihal kejahatan pedofilia bermunculan. Yang terbaru dan menuai perhatian publik adalah praktik sodomi yang dilakukan Ws alias Babeh di Tangerang, Banten, terhadap 41 orang anak.

Maraknya kasus kejahatan pedofilia juga menuai keprihatinan dari berbagai kalangan. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) meminta pemerintah segera merampungkan peraturan pelaksana berupa peraturan pemerintah (PP), untuk mengatur teknis hukuman kebiri atau pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait mengatakan, setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 17/2016, maka pengaturan tentang teknis kebiri perlu diatur.

Untuk itu, menurut dia, Komnas PA sangat mendukung PP supaya ditandatangani dan disahkan sesegera mungkin oleh Presiden Joko Widodo. "Karena PP ini menjadi pegangan para hakim untuk menetapkan putusan kalau nanti menetapkan hukuman kebiri atau pelaksanaan alat pendeteksi elektronik, mekanismenya bagaimana sehingga perlu ada PP-nya," katanya, Senin (8/1) malam.

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia bahkan menyebut perlu ada pemberatan hukuman bagi pelaku. Hukuman kebiri kimia sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 17/2016 dinilai tidak cukup.

Menurut Ketua LPAI Seto Mulyadi, pelaku kejahatan pedofilia pantas diganjar hukuman penjara seumur hidup bahkan hukuman mati. "Jadi tidak hanya dengan hukuman kebiri, terus dia (pelaku) bisa setop. Karena kejahatan seksual itu bukan hanya muncul dari kekuatan libidonya, melainkan niat jahatnya untuk merusak anak," kata Kak Seto, sapaan akrabnya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya, Endang Srikarti Handayani, memandang pedofilia merupakan perilaku terjahat di dunia. Ia bahkan menilai hukum buatan manusia dalam bentuk UU tidak perlu dilihat. "Enggak perlu dasar payung hukum lagi. Itu kejahatan yang tidak termaafkan," ujar Endang, Senin (8/1).

Bagi Ketua Lembaga Perlindungan Anak DIY Sari Murti Dewi, aturan hukum pelaku kejahatan pedofilia bukan satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi kasus kejahatan pedofilia. Ada hal lain dari sisi psikologis sehingga membuat korban pulih kembali. [yy/republika]

Video Porno Anak Buktikan Indonesia Jadi Sasaran Pedofile

Video Porno Anak Buktikan Indonesia Jadi Sasaran Pedofile


Video Porno Anak Buktikan Indonesia Jadi Sasaran Pedofile


Fiqhislam.com - Ketua Komite III DPR RI Fahira Idris mengapresiasi gerak cepat Kepolisian Daerah Jawa Barat yang berhasil meringkus enam orang pembuat konten video porno anak dan perempuan dewasa di Bandung. Dari kepolisian diketahui video tersebut merupakan pesanan warga negara Kanada. Kejadian ini menandakan Indonesia masih menjadi target industri pornografi anak dan jaringan paedofil dunia.

Fahira menuturkan, kejahatan yang menjadikan anak sebagai obyek seksual yang direkan dan perjualbelikan sudah terjadi sekian kali dalam beberapa tahun belakangan ini. Meskipun, kejahatan seksual terhadap anak sudah dikategorikan kejahatan luar biasa.

"Meski ancaman hukuman berat dari pasal berlapis dari UU Perlindungan Anak, UU Pornografi dan UU ITE dengan hukuman minimal 10 tahun sampai seumur hidup serta hukuman tambahan kebiri kimia, namun masih ada orang yang berani melakukan kejahatan tersebut," ucap dia dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (9/1).

Dia menduga, dibalik berulangnya kasus tersebut terdapat jaringan besar dari industri pornografi anak dan jaringan paedogil dunia dimana Indonesia masih menjadi sasaran. Untuk itu, Indonesia harus menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak main-main dengan mengirim peringatan keras baik kepada para pelaku yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Menurut Fahira, kejahatan mereka setara kejamnya dengan pelaku terorisme dan pengedar narkoba. Indonesia, tegas dia, tidak boleh lagi menjadi sasaran paedofil dunia.

"Saya minta, untuk yang di Bandung ini, baik polisi, jaksa, maupun hakim tuntut dan vonis seberat-seberatnya para kriminal ini. Tidak boleh ada ruang bagi paedofil di negeri ini," katanya.

Fahira pun meminta, kementerian terkait segera turunkan tim untuk merehabilitasi psikologis anak korban kekerasan seksual ini secara maksimal untuk memulihkan trauma. Juga, untuk mencegah agar mereka tidak menjadi pelaku di kemudian hari.

Dia menuturkan, bahwa kejahatan ini sudah terorganisir dan termasuk kejahatan luar biasa. Dia menyampaikan perlunya memperlakukan kasus ini secara luar biasa dan langkah sistematis untuk membongkar jaringan tersebut. Bukan hanya terbatas pada perilaku, namun sampai mereka yang memperjualbelikan konten pornografi anak baik dalam maupun luar negeri.

Dia mencontohkan keberhasilan Project Spade yang berhasil membongkar kejahatan pornografi anak terbesar di dunia pada 2013, berawal dari penyelidikan terhadap seorang pria di Taronto yang diduga menjalankan perusahaan sejak 2005 untuk mendistribusikan video-video yang berisi pornografi anak. Polisi kemudian melacak data pelanggan perusahaan itu di seluruh dunia dan berhasil membongkar industri pornografi anak dan pelaku paedofil hingga ke Amerika, Australia, Jerman, Rumania dan Ukraina, hingga Georgia. Keberhasilan operasi ini telah menyelamatkan ratusan anak dari para predator.

"Saya berharap Kepolisian Indonesia bisa melakukan terobosan dan melakukan kerjasama dengan interpol untuk membongkar industri pornografi anak ini serta mampu menyasar para paedofil dunia yang menjadikan anak-anak Indonesia sebagai targetnya," tutupnya. [yy/republika]