4 Rabiul-Awwal 1444  |  Jumat 30 September 2022

basmalah.png

Imbas BPJS Kesehatan Tekor, RS Terancam Hentikan Layanan

Imbas BPJS Kesehatan Tekor, RS Terancam Hentikan Layanan


Fiqhislam.com - Defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebabkan keterlambatan pembayaran klaim ke fasilitas kesehatan mitra.

Jika hal tersebut berlarut-larut hingga akhir pertengahan tahun ini, layanan kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dikhawatirkan terhenti seperti yang terjadi tahun lalu.

Ketua Kompartemen Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Persi Daniel Budi Wibowo mengungkapkan, sejauh ini BPJS Kesehatan mengalami ketaksesuaian pembayaran klaim layanan kesehatan dengan iuran yang terkumpul. Dengan demikian, jika tak segera ditalangi sebelum Agustus 2019, dia melanjutkan, BPJS Kesehatan akan mengalami kesulitan cash flow alias aliran dana.

Dampaknya, ia mengakui pihak RS tidak bisa menerima pembayaran klaim pada waktunya. Padahal, dana ini ditunggu untuk dipakai membayar kewajiban RS.

"Jika ini terjadi, terjadi efek berantai, yang dikhawatirkan adalah saat sumber daya menjadi terbatas, bisa berimbas ke pelayanan pasien. Dari pengalaman tahun lalu, saat terjadi kesulitan yang sama, kekhawatiran ini telah terjadi di beberapa RS yang terpaksa menghentikan layanan (untuk JKN-KIS) karena tidak bisa membeli sarana untuk pelayanan pasien," ujarnya saat dihubungi Republika, Senin (22/7).

Kendati demikian, ia menyebut RS mitra pasti berusaha keras agar kejadian itu tidak berulang. Kendati demikian, Persi berharap pemerintah bisa melakukan upaya-upaya penyelamatan JKN-KIS. Langkah tersebut di antaranya menyubsidi outstanding defisit, yaitu utang layanan sekitar Rp 6,5 triliun. "Kemudian, membayar defisit bulanan setelah semua upaya penghematan klaim dilakukan, berkisar Rp 2 triliun per bulan," kata dia.

Sebelumnya, Persi mencatat BPJS Kesehatan belum membayar klaim rumah sakit (RS) mitra sebesar Rp 6,5 triliun per tanggal 14 Juli 2019. Di lain pihak, BPJS Kesehatan mengaku terlambat membayar klaim pelayanan kesehatan ke rumah sakit (RS) mitra hingga obat-obatan karena tidak memiliki dana atau anggaran yang cukup.

"Kami terlambat bayar karena uangnya memang tidak cukup, apalagi iurannya juga belum sesuai hitungan aktuaria. Jadi, kami bukannya ingin mangkir atau melakukan wanprestasi," ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf, saat dihubungi Republika, Ahad (21/7).

Ia menjelaskan, dalam kontrak BPJS Kesehatan menyatakan, jika terlambat membayar ke rumah sakit (RS), akan terkena denda ganti rugi 1 persen dari total klaim yang harus dibayarnya setiap bulan.

Salah satu fasilitas kesehatan yang saat ini terdampak keterlambatan pembayaran klaim adalah RSUD Kota Bogor. Rumah sakit milik pemerintah daerah itu saat ini menjadikan anjak piutang sebagai solusi sementara.

Kasubag Hukum dan Humas RSUD Kota Bogor, Taufik Rahmat, mengatakan, saat ini pihaknya telah bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk melakukan anjak piutang terkait keterlambatan klaim BPJS tersebut. “Jadi, kalau ada klaim yang cair langsung masuk ke Mandiri, lalu nanti ditransfer ke kas RSUD, dan sampai saat ini anjak piutang masih berjalan,” ujar dia kepada Republika, Senin (22/7).

Dia mengatakan, kerja sama dengan Bank Mandiri tersebut memang memiliki batas kontrak. Oleh sebab itu, ia menambahkan, jika BPJS masih telat dalam pembayarannya, dikhawatirkan fasilitas dan pengadaan obat terancam terganggu.

“Yang jelas, saat ini yang paling krusial itu pengadaan obat. Selain itu, karena 90 persen pegawai kami non-ASN, jadi tidak bisa terlambat pembayaran (upah)-nya karena ditakutkan kinerja berkurang,” kata dia. Taufik menegaskan, jika hingga Agustus tidak ada pembayaran klaim BPJS, kekurangan obat di RSUD Kota Bogor tidak terhindarkan.

Sebab, dalam pelaksanaannya, pengadaan obat harus segera dibayarkan. Dia memaparkan, dampak secara langsung memang ada dalam pembelian obat, pemeliharaan alat dan gedung, dan gaji pegawai.

Menurut dia, upaya lain yang dilakukan pihaknya untuk mengurangi beban klaim BPJS tersebut adalah dengan membuka layanan medical check up (MCU) ke beberapa institusi. Hal tersebut juga masih dirasa kurang sebab nilainya tidak berdampak secara signifikan. “Karena pada dasarnya, RSUD Kota Bogor juga harus professional dalam pelayanannya,” ucap dia.

Taufik memaparkan, harus ada upaya dan evaluasi yang maksimal terkait persoalan keterlambatan klaim tersebut. Sebab, pihaknya juga dituntut untuk melayani masyarakat secara prima.

Sejauh ini, pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masih enggan berkomentar banyak mengenai kabar memberikan suntikan dana Rp 6 triliun untuk membantu BPJS Kesehatan mengatasi defisit keuangan yang diprediksi mencapai Rp 28 triliun pada akhir 2019. “Terkait pembiayaan mungkin bisa ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkes Oscar Primadi saat dihubungi Republika, Senin (22/7). Ia juga enggan mengomentari soal teknis pencairan dana talangan dan kapan waktu pencairan.

BPJS Kesehatan sebelumnya memprediksi instansinya mengalami defisit sekira Rp 28 triliun hingga akhir 2019. Hitungan ini berdasarkan iuran yang diterima BPJS Kesehatan dikurangi dengan biaya pelayanan kesehatan.

Asisten deputi direksi Bidang Pengelolaan faskes Rujukan BPJS Kesehatan Beno Herman menyebut BPJS Kesehatan belum membayar Rp 9,1 triliun selama 2018 dan terbawa dalam laporan keuangan 2019. "Jadi, kalau kita hitung lagi defisit BPJS Kesehatan yang riil 2019 itu Rp 19 triliun. Tetapi, kumulatifnya (utang 2018 dan 2019) sekitar Rp 28 triliun," ujarnya.

Tak hanya itu, Beno menambahkan, klaim rumah sakit yang telah jatuh tempo per tanggal 8 Juli 2019 sebesar Rp 7,1 triliun juga harus dibayar BPJS Kesehatan. Beruntungnya, utang itu menurun menjadi 6,5 triliun per 14 Juli 2019.

Menurut Beno, jalan mengatasi defisit Rp 28 triliun dengan kebijakan proses bauran hingga akhir tahun. Menurut dia, Kemenkes juga bersedia memberikan sekira Rp 6 triliun untuk mengatasi defisit. Kendati demikian, ia menyebut Kemenkes menetapkan syarat-syarat, di antaranya peninjauan ulang kelas rumah sakit. [yy/republika]

Imbas BPJS Kesehatan Tekor, RS Terancam Hentikan Layanan


Fiqhislam.com - Defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebabkan keterlambatan pembayaran klaim ke fasilitas kesehatan mitra.

Jika hal tersebut berlarut-larut hingga akhir pertengahan tahun ini, layanan kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dikhawatirkan terhenti seperti yang terjadi tahun lalu.

Ketua Kompartemen Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Persi Daniel Budi Wibowo mengungkapkan, sejauh ini BPJS Kesehatan mengalami ketaksesuaian pembayaran klaim layanan kesehatan dengan iuran yang terkumpul. Dengan demikian, jika tak segera ditalangi sebelum Agustus 2019, dia melanjutkan, BPJS Kesehatan akan mengalami kesulitan cash flow alias aliran dana.

Dampaknya, ia mengakui pihak RS tidak bisa menerima pembayaran klaim pada waktunya. Padahal, dana ini ditunggu untuk dipakai membayar kewajiban RS.

"Jika ini terjadi, terjadi efek berantai, yang dikhawatirkan adalah saat sumber daya menjadi terbatas, bisa berimbas ke pelayanan pasien. Dari pengalaman tahun lalu, saat terjadi kesulitan yang sama, kekhawatiran ini telah terjadi di beberapa RS yang terpaksa menghentikan layanan (untuk JKN-KIS) karena tidak bisa membeli sarana untuk pelayanan pasien," ujarnya saat dihubungi Republika, Senin (22/7).

Kendati demikian, ia menyebut RS mitra pasti berusaha keras agar kejadian itu tidak berulang. Kendati demikian, Persi berharap pemerintah bisa melakukan upaya-upaya penyelamatan JKN-KIS. Langkah tersebut di antaranya menyubsidi outstanding defisit, yaitu utang layanan sekitar Rp 6,5 triliun. "Kemudian, membayar defisit bulanan setelah semua upaya penghematan klaim dilakukan, berkisar Rp 2 triliun per bulan," kata dia.

Sebelumnya, Persi mencatat BPJS Kesehatan belum membayar klaim rumah sakit (RS) mitra sebesar Rp 6,5 triliun per tanggal 14 Juli 2019. Di lain pihak, BPJS Kesehatan mengaku terlambat membayar klaim pelayanan kesehatan ke rumah sakit (RS) mitra hingga obat-obatan karena tidak memiliki dana atau anggaran yang cukup.

"Kami terlambat bayar karena uangnya memang tidak cukup, apalagi iurannya juga belum sesuai hitungan aktuaria. Jadi, kami bukannya ingin mangkir atau melakukan wanprestasi," ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf, saat dihubungi Republika, Ahad (21/7).

Ia menjelaskan, dalam kontrak BPJS Kesehatan menyatakan, jika terlambat membayar ke rumah sakit (RS), akan terkena denda ganti rugi 1 persen dari total klaim yang harus dibayarnya setiap bulan.

Salah satu fasilitas kesehatan yang saat ini terdampak keterlambatan pembayaran klaim adalah RSUD Kota Bogor. Rumah sakit milik pemerintah daerah itu saat ini menjadikan anjak piutang sebagai solusi sementara.

Kasubag Hukum dan Humas RSUD Kota Bogor, Taufik Rahmat, mengatakan, saat ini pihaknya telah bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk melakukan anjak piutang terkait keterlambatan klaim BPJS tersebut. “Jadi, kalau ada klaim yang cair langsung masuk ke Mandiri, lalu nanti ditransfer ke kas RSUD, dan sampai saat ini anjak piutang masih berjalan,” ujar dia kepada Republika, Senin (22/7).

Dia mengatakan, kerja sama dengan Bank Mandiri tersebut memang memiliki batas kontrak. Oleh sebab itu, ia menambahkan, jika BPJS masih telat dalam pembayarannya, dikhawatirkan fasilitas dan pengadaan obat terancam terganggu.

“Yang jelas, saat ini yang paling krusial itu pengadaan obat. Selain itu, karena 90 persen pegawai kami non-ASN, jadi tidak bisa terlambat pembayaran (upah)-nya karena ditakutkan kinerja berkurang,” kata dia. Taufik menegaskan, jika hingga Agustus tidak ada pembayaran klaim BPJS, kekurangan obat di RSUD Kota Bogor tidak terhindarkan.

Sebab, dalam pelaksanaannya, pengadaan obat harus segera dibayarkan. Dia memaparkan, dampak secara langsung memang ada dalam pembelian obat, pemeliharaan alat dan gedung, dan gaji pegawai.

Menurut dia, upaya lain yang dilakukan pihaknya untuk mengurangi beban klaim BPJS tersebut adalah dengan membuka layanan medical check up (MCU) ke beberapa institusi. Hal tersebut juga masih dirasa kurang sebab nilainya tidak berdampak secara signifikan. “Karena pada dasarnya, RSUD Kota Bogor juga harus professional dalam pelayanannya,” ucap dia.

Taufik memaparkan, harus ada upaya dan evaluasi yang maksimal terkait persoalan keterlambatan klaim tersebut. Sebab, pihaknya juga dituntut untuk melayani masyarakat secara prima.

Sejauh ini, pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masih enggan berkomentar banyak mengenai kabar memberikan suntikan dana Rp 6 triliun untuk membantu BPJS Kesehatan mengatasi defisit keuangan yang diprediksi mencapai Rp 28 triliun pada akhir 2019. “Terkait pembiayaan mungkin bisa ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkes Oscar Primadi saat dihubungi Republika, Senin (22/7). Ia juga enggan mengomentari soal teknis pencairan dana talangan dan kapan waktu pencairan.

BPJS Kesehatan sebelumnya memprediksi instansinya mengalami defisit sekira Rp 28 triliun hingga akhir 2019. Hitungan ini berdasarkan iuran yang diterima BPJS Kesehatan dikurangi dengan biaya pelayanan kesehatan.

Asisten deputi direksi Bidang Pengelolaan faskes Rujukan BPJS Kesehatan Beno Herman menyebut BPJS Kesehatan belum membayar Rp 9,1 triliun selama 2018 dan terbawa dalam laporan keuangan 2019. "Jadi, kalau kita hitung lagi defisit BPJS Kesehatan yang riil 2019 itu Rp 19 triliun. Tetapi, kumulatifnya (utang 2018 dan 2019) sekitar Rp 28 triliun," ujarnya.

Tak hanya itu, Beno menambahkan, klaim rumah sakit yang telah jatuh tempo per tanggal 8 Juli 2019 sebesar Rp 7,1 triliun juga harus dibayar BPJS Kesehatan. Beruntungnya, utang itu menurun menjadi 6,5 triliun per 14 Juli 2019.

Menurut Beno, jalan mengatasi defisit Rp 28 triliun dengan kebijakan proses bauran hingga akhir tahun. Menurut dia, Kemenkes juga bersedia memberikan sekira Rp 6 triliun untuk mengatasi defisit. Kendati demikian, ia menyebut Kemenkes menetapkan syarat-syarat, di antaranya peninjauan ulang kelas rumah sakit. [yy/republika]

Bagaimana Menutupi Defisit BPJS Kesehatan?

Bagaimana Menutupi Defisit BPJS Kesehatan?


Fiqhislam.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diperkirakan akan mengalami defisit anggaran senilai Rp 28 triliun pada tahun ini. Angka itu naik lebih 100 persen dibandingkan defisit tahun lalu yang masih berada di kisaran Rp 9 triliun. Hitungan ini berdasarkan iuran yang diterima BPJS Kesehatan dikurangi dengan biaya pelayanan kesehatan.

Sampai kapan BPJS Kesehatan akan terjerat defisit? Pertanyaan yang cukup mudah untuk dijawab. Karena defisit akan terus terjadi bila sumber pemasukan BPJS masih akan seperti saat ini. Hal itu karena dana yang terkumpul dari iuran peserta tidak mencukupi untuk operasional BPJS Kesehatan.

Kita memahami bahwa cara tercepat untuk menyelesaikan persoalan defisit di BPJS Kesehatan adalah dengan menaikkan iuran peserta. Namun, kenaikan iuran bukanlah cara yang bijak. Kenaikan iuran akan menyebabkan beban masyarakat bertambah. Padahal, kita sama-sama mengetahui kondisi ekonomi nasional yang belum membaik membuat ekonomi masyarakat masih cukup berat.

Negara sudah seharusnya turun tangan untuk mengatasi masalah defisit BPJS ini dengan lebih serius. Ada kesan bahwa pemerintah tidak begitu tanggap mengatasi masalah yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan. Padahal, program yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan merupakan amanat undang-undang.

Opsi yang diambil pemerintah selalu dengan cara menyuntik dananya. Namun, sumber untuk menyuntik defisit BPJS setiap tahun berbeda. Dari semua sumber dana menutup kekurangan BPJS Kesehatan tersebut, bukan dari dana alokasi subsidi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Data di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, untuk menutup defisit BPJS pada 2015 sebesar Rp 5 triliun dan pada 2016 Rp 6,8 triliun, dilakukan penyertaan modal negara kepada BPJS Kesehatan. Sementara, pada 2017 untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan, dianggarkan APBN dalam pos belanja lain-lain sebesar Rp 3,6 triliun. Pada 2008 defisit ditutup dari dana cadangan APBN sebesar Rp 10,25 trliun.

Ke depan, pemerintah dan dewan harus memikirkan solusi sumber dana yang tetap dalam APBN untuk menutupi defisit tersebut. Ini penting dilakukan karena BPJS Kesehatan tidak mungkin dibiarkan untuk menutupi defisit tersebut dengan cara mengambil sumber dana dari kenaikan tarif iuran peserta. Kalau ini terjadi, kenaikan iuran peserta akan cukup besar dan itu akan membuat masyarakat sangat terbebani.

Untuk itu, baik pemerintah maupun dewan sudah seharusnya memikirkan sumber dana untuk menutup defisit kesehatan melalui pos subsidi di APBN. Kita sama-sama tahu selama ini APBN cukup besar menganggarkan dana subsidi untuk energi. Seharusnya kita juga menerapkan kebijakan yang sama di bidang kesehatan. Artinya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus sepakat bahwa subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) sama pentingnya untuk subsidi kesehatan masyarakat.

Jika akhirnya ada pos subsidi untuk kesehatan, ini merupakan sesuatu yang baru. Karena program BPJS Kesehatan pun baru dimulai pada 2014 atau lima tahun lalu. Berbeda dengan subsidi BBM yang sudah diterapkan pemerintah pada zaman Orde Baru saat pemerintahan dipimpin oleh Presiden Soeharto. Meski demikian, program BPJS Kesehatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat akan menilai negara hadir di tengah mereka ketika mereka membutuhkan layanan kesehatan yang tersedia di program BPJS ini.

Kita juga berharap BPJS Kesehatan pun melakukan berbagai perbaikan untuk menjalankan program kesehatan ini menjadi lebih efisien. BPJS Kesehatan harus mampu menutup semua lobang inefisiensi sehingga tidak ada anggaran yang mubazir akibat pengelolaan yang kurang profesional. [yy/republika]