4 Rabiul-Awwal 1444  |  Jumat 30 September 2022

basmalah.png

Imunisasi Sekolah, Halalkah?

Imunisasi Sekolah, Halalkah?


Fiqhislam.com - Imunisasi yang dilakukan di sekolah merupakan imunisasi lanjutan yang dikenal sebagai program Bulan Imunisasi Anak di Sekolah (BIAS).

Imunisasi yang diberikan pada BIAS ada tiga jenis, yaitu campak pada anak kelas 1, difteri tetanus pada anak kelas 2, dan tetanus toksoid pada anak kelas 2 dan 3.

Program imunisasi yang dicanangkan pemerintah, baik imunisasi dasar sejak anak lahir maupun imunisasi lanjutan yang dilakukan di sekolah, tidak selalu berhasil.

Mengapa demikian? Karena masih banyak orangtua yang ragu mengenai kehalalan vaksin yang akan diberikan.

Proses produksi beberapa vaksin, contohnya vaksin meningitis dan polio, memang menggunakan enzim tripsin dari babi. Namun, penggunaanya tidak dicampur menjadi satu seperti bentuk puyer.

Dikutip dari KlikDokter.com, enzim tripsin babi hanya digunakan sebagai katalisator, yakni suatu zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi.

Enzim tripsin babi berfungsi untuk memecah dan memisahkan protein menjadi peptida dan asam amino yang menjadi bahan makanan kuman. Setelah dibiakkan, kuman difermentasi dan diambil polisakaridanya sebagai antigen bahan pembentuk vaksin, yang sama sekali tidak bersinggungan dengan bahan babi.

Selanjutnya dilakukan proses penyaringan yang mencapai pengenceran sampai 1/67,5 miliar kali, sampai akhirnya terbentuk produksi vaksin yang sama sekali tidak mengandung unsur babi.

Dapat disimpulkan bahwa setelah proses panjang tersebut, enzim tripsin babi tidak ditemukan sama sekali pada vaksin yang siap digunakan.

Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa halal terhadap vaksin-vaksin yang pada proses pembuatannya menggunakan bantuan enzim tripsin babi sebagai katalisator.

Jadi, jangan ragu lagi untuk memberikan vaksin kepada anak Anda! Anda sebagai orangtua yang bijak diharapkan dapat melengkapi jadwal imunisasi anak, agar ia terbebas dari penyakit-penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. [yy/okezone]

Imunisasi Sekolah, Halalkah?


Fiqhislam.com - Imunisasi yang dilakukan di sekolah merupakan imunisasi lanjutan yang dikenal sebagai program Bulan Imunisasi Anak di Sekolah (BIAS).

Imunisasi yang diberikan pada BIAS ada tiga jenis, yaitu campak pada anak kelas 1, difteri tetanus pada anak kelas 2, dan tetanus toksoid pada anak kelas 2 dan 3.

Program imunisasi yang dicanangkan pemerintah, baik imunisasi dasar sejak anak lahir maupun imunisasi lanjutan yang dilakukan di sekolah, tidak selalu berhasil.

Mengapa demikian? Karena masih banyak orangtua yang ragu mengenai kehalalan vaksin yang akan diberikan.

Proses produksi beberapa vaksin, contohnya vaksin meningitis dan polio, memang menggunakan enzim tripsin dari babi. Namun, penggunaanya tidak dicampur menjadi satu seperti bentuk puyer.

Dikutip dari KlikDokter.com, enzim tripsin babi hanya digunakan sebagai katalisator, yakni suatu zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi.

Enzim tripsin babi berfungsi untuk memecah dan memisahkan protein menjadi peptida dan asam amino yang menjadi bahan makanan kuman. Setelah dibiakkan, kuman difermentasi dan diambil polisakaridanya sebagai antigen bahan pembentuk vaksin, yang sama sekali tidak bersinggungan dengan bahan babi.

Selanjutnya dilakukan proses penyaringan yang mencapai pengenceran sampai 1/67,5 miliar kali, sampai akhirnya terbentuk produksi vaksin yang sama sekali tidak mengandung unsur babi.

Dapat disimpulkan bahwa setelah proses panjang tersebut, enzim tripsin babi tidak ditemukan sama sekali pada vaksin yang siap digunakan.

Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa halal terhadap vaksin-vaksin yang pada proses pembuatannya menggunakan bantuan enzim tripsin babi sebagai katalisator.

Jadi, jangan ragu lagi untuk memberikan vaksin kepada anak Anda! Anda sebagai orangtua yang bijak diharapkan dapat melengkapi jadwal imunisasi anak, agar ia terbebas dari penyakit-penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. [yy/okezone]

Fatwa MUI : Imunisasi Hukumnya Mubah, tapi Wajib Gunakan Vaksin Halal

Fatwa MUI : Imunisasi Hukumnya Mubah, tapi Wajib Gunakan Vaksin Halal

Fatwa MUI : Imunisasi Hukumnya Mubah, tapi Wajib Gunakan Vaksin HalalMajelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang imunisasi. Fatwa Nomor 4 Tahun 2016 bertanggal 13 Rabiul Akhir 1437 H/ 23 Januari 2016 itu ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa Prof Dr H Hasanuddin AF, MA dan Sekretaris Dr HM Asrorun Ni'am Sholeh, MA.

Sejumlah ketentuan hukum terkait imunisasia tercantum dalam fatwa tersebut. Diantaranya tentang hukum asal imunisasi. 
 
Menurut MUI, imunisasi pada dasarnya dibolehkan(mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah  terjadinya suatu penyakit tertentu.
 
Terkait dengan vaksin yang digunakan untuk imunisasi, MUI mewajibkan agar menggunakan vaksin yang halal dan suci. "Vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci," bunyi fatwa tersebut. 
 
Vaksin yang berbahan haram dat/atau najis, menurut MUI hukumnya adalah haram. "Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram."
 
Namun demikian, MUI menetapkan adanya pengecualian dalam soal vaksin yang haram dan/atau najis. Dalam tiga kondisi, yakni vaksin digunakan pada kondisi al-dlarurat atau al hajat; belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci; serta adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada yang halal, maka penggunaan vaksin yang menggunakan bahan haram atau najis menjadi boleh. 
 
"Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis tidak dibolehkan, kecuali: (a). digunakan pada kondisi al-dlarurat atau al-hajat; (b). belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci; dan (c). adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal," bunyi poin keempat dalam ketentuan hukum fatwa tersebut. 
 
Dijelaskan, al-Dlarurat adalah kondisi keterpaksaan yang apabila tidak diimunisasi dapat mengancam jiwa manusia. Sedangkan al-Hajat adalah kondisi ketredesakan yang apabila tidak diimunisasi maka akan dapat menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang. 
 
Selanjutnya, menurut MUI, dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib. 
 
Sebaliknya, imunisasi tidak boleh dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, menimbulkan dampak yang membahayakan (dlarar). [yy/suara-islam]