21 Safar 1443  |  Rabu 29 September 2021

basmalah.png

Kemenag Tingkatkan Pengawasan Jelang Musim Umrah

Kemenag Tingkatkan Pengawasan Jelang Musim UmrahFiqhislam.com - Kementerian Agama meningkatkan pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah untuk melindungi jamaah. Direktur Pembinaan Haji dan umrah Kementerian Agama, Muhajirin Yanis mengatakan dengan peningkatan pengawasan ini maka diharapkan kasus pelanggaran yang terjadi di tahun lalu tidak terulang kembali.

"Tentu kita tidak boleh lengah dan kita sudah memastikan sedikit banyak ada juga kasus-kasus di tahun ini. Karena  beberapa hari ini sudah masuk aduan masyarakat tentang janji berangkat tapi ditunda," ujar Muhajirin Yanis kepada Republika.co.id, Sabtu (16/1).

Ia menjelaskan, pada musim umrah kali ini kementerian agama mewajibkan seluruh biro perjalanan resmi untuk melaporkan secara online terkait jumlah jamaah yang diberangkatkan, pesawat yang digunakan dan jadwal pemberangkatan.

Selain itu, kementerian agama juga akan melakukan pengawasan secara langsung dengan menempatkan petugas di bandara penerbangan pemberangkatan jamaah umrah. Salah satunya bandara Soekarno-Hatta. Menurutnya, kementerian agama telah mendapat izin dari Angkasa Pura untuk mendapat posko yang akan digunakan untuk pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah.

Adapun terkait sanksi biro perjalanan yang melakukan pelanggaran, ia mengaku belum ada perubahan. Sanksi tetap mengacu pada peraturan yang ada. Yakni sanksi lisan, tertulis hingga pencabutan izin. Pemberian sanksi tergantung tingkat kesalahan yang dilakukan oleh biro perjalanan umrah resmi.

Dirjen Haji Bantah Kemenag Ambil Alih Pengelolaan Umrah

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Prof Dr H Abdul Djamil MA membantah Kementrian Agama bakal mengambil alih penyelenggaraan umrah.

"Itu tidak benar, karena UU mengatur umrah diselenggarakan swasta dan juga bisa oleh Kemenag. Itu UU, bukan kami," katanya ditemui di sela penyerahan santunan "extra cover" di Kanwil Kemenag Jatim di Surabaya, Jumat (15/1).

Kendati UU memberi peluang kepada Kemenag untuk menyelenggarakan umrah, jelas Abdul Djamil, pihaknya belum akan melaksanakan hal itu, karena Kemenag belum memiliki tenaga dan sarana untuk hal tersebut.

"Kami masih fokus untuk melayan haji yang baik, tapi kalau pun akan ke sana, maka hal itu bukanlah mengambil alih, tapi karena memang sudah diatur dalam UU," katanya didampingi Kakanwil Kemenag Jatim Mahfud Shodar.

Menurut Abduk Djamil, perhatian pemerintah kepada jamaah haji itu sepenuhnya, bukan setengah, sepertiga, atau seperempat perhatian saja, karena perhatian itu mencakup tiga hal yakni melayani, membimbing, dan melindungi.

"Kalau melayani itu harus 'full', karena itu petugas haji yang bermental priyayi sebaiknya minggir saja. Kalau membimbing itu mulai dari manasik di Tanah Air hingga di Tanah Suci," katanya. [yy/republika]

 

Tags: Musim Umrah