pustaka.png
basmalah.png


12 Dzulqa'dah 1442  |  Selasa 22 Juni 2021

5 Isu Ditepis Pemerintah Saat Pembatalan Haji 2021

5 Isu Ditepis Pemerintah Saat Pembatalan Haji 2021

Fiqhislam.com - Keputusan pemerintah membatalkan keberangkatan jemaah haji 2021 menuai kontroversi. Di tengah polemik, muncul isu-isu miring soal keputusan pembatalan haji 2021 ini. Pemerintah pun menepisnya.

Diketahui Keputusan pembatalan pemberangkatan ibadah haji itu dituangkan dalam Keputusan Menag No 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi. Ada sejumlah pertimbangan pemerintah yang dijadikan alasan keputusan ini dibuat.

Meski pertimbangan-pertimbangan itu sudah dijabarkan, masih ada berbagai pihak yang menyebarkan isu miring soal alasan pemerintah tidak memberangkatkan haji 2021. Ada juga yang mempertanyakan dana haji 2021 setelah jemaah tak berangkat.

Berikut sejumlah isu miring yang ditepis pemerintah soal pembatalan haji 2021:

Isu soal Dana Haji 2021

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pun menjamin dana haji aman. Hal itu disampaikan Muhadjir setelah mendapatkan penjelasan mengenai pengelolaan dana haji dari Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu.

Muhadjir pun menepis, kabar miring yang beredar di masyarakat terkait pengelolaan dana haji. BPKH, sebut dia, merupakan badan yang independen dan profesional yang tidak bisa dicampuri oleh siapa pun sehingga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

"Tidak ada namanya isu-isu seperti yang berkembang di masyarakat. Artinya apa? Dana haji saya jamin aman," tegasnya.

Isu Haji 2021 Batal karena Minim Lobi

Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan keputusan pembatalan haji 2021 tak terkait dengan lobi pemerintah ke Arab Saudi. Hubungan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi disebut dalam kondisi baik.

"Pembatalan ibadah haji ini tidak ada hubungan dengan kuat-lemahnya lobi. Hingga sekarang, pemerintah Saudi juga belum ada keputusan resmi tentang kuota untuk berbagai negara. Jadi pembatalan ibadah haji tidak ada kaitan dengan soal kuat lemahnya lobi pemerintah. Selama ini hubungan pemerintah Saudi dan Indonesia juga sangat baik," kata Tenaga Ahli Utama KSP, Rumadi Ahmad, lewat pesan singkat, Jumat (4/6/2021).

Hal senada juga ditegaskan kembali oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas. Dia menepis anggapan minim upaya diplomasi antara pemerintah dengan Arab Saudi terkait kuota haji 2021.

"Intinya, pemerintah sudah melakukan diplomasi, baik melalui Kemenag maupun Kemenlu, kedutaan besar, dan lain-lain yang dipandang bisa memperjelas soal jaminan kesehatan, keamanan, dan jiwa jemaah, selain tentu kapan kuota haji akan diumumkan oleh pemerintah Saudi," kata Gus Yaqut kepada detikcom, Jumat (4/6/2021).

Isu Haji 2021 Batal karena Utang RI ke Saudi

Pada saat mengumumkan pembatalan keberangkatan Haji 2021, pemerintah dan DPR sama-sama menepis isu ini karena Indonesia masih punya utang ke Arab Saudi. Menag Yaqut menyebut itu informasi sampah.

"Indonesia ini tidak punya utang atau tagihan yang belum dibayar terkait haji. Info soal tagihan yang belum dibayar itu 100 persen hoaks, berita sampah, tidak usah dipercaya," kata Yaqut dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (3/6).

Bantahan juga disampaikan Tenaga Ahli Utama KSP, Rumadi Ahmad. Dia meminta masyarakat cermat dalam menerima informasi.

"Lebih tidak benar lagi sebagian orang yang bilang: Indonesia tidak diberi kuota haji karena belum membayar tunggakan ke pemerintah Saudi. Hal itu sama sekali tidak benar, masyarakat jangan terkecoh dengan berita-berita tidak berdasar," ujar Rumadi.

Anggapan Pembatalan Haji 2021 Terburu-buru

Kementerian Agama (Kemenag) menepis anggapan bahwa keputusan batalnya haji 2021 terkesan buru-buru. Kemenag menegaskan keputusan itu berdasarkan kajian mendalam.

"Keputusan itu tentu berdasarkan kajian mendalam, baik dari aspek kesehatan, pelaksanaan ibadah, hingga waktu persiapan. Tidak benar kalau dikatakan terburu-buru," kata Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Khoirizi, dalam keterangan tertulis, Jumat (4/6/2021).

"Pemerintah bahkan melakukan serangkaian pembahasan, baik dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, maupun rapat panja haji dengan Komisi VIII DPR," sambungnya.

Narasi 'Pemerintah Sembunyi di Balik COVID-19'

Juru bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, menepis narasi yang menyebutkan pemerintah sembunyi di balik alasan COVID-19 untuk menutupi kegagalan lobi ke pemerintah Arab Saudi.

"Banyak orang berargumen pemerintah itu seperti bersembunyi di balik COVID-19, gitu ya, bersembunyi di balik COVID padahal sebenarnya pemerintah tidak maksimal melakukan lobi terhadap Arab Saudi, kan begitu. Itu saya kira tidak benar," kata Masduki saat dihubungi, Jumat (4/6/2021). [yy/news.detik]