19 Rabiul-Awal 1443  |  Senin 25 Oktober 2021

basmalah.png

Panja BPIH Sepakat Transaksi Haji Gunakan Rupiah dan Riyal

Panja BPIH Sepakat Transaksi Haji Gunakan Rupiah dan RiyalFiqhislam.com - Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonaan Daulay mengatakan Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadaha Haji (Panja BPIH) 2016 sepakat komponen penerbangan dan seluruh transaksi dalam negeri menggunakan mata uang rupiah. Kementerian Agama harus mencantumkan syarat penggunaan mata uang rupiah dalam lelang maskapai penerbangan haji. 

"Selama ini pihak Garuda dan Saudi Airlines selalu dibayar dengan dolar. Karena fluktuasi harga dolar tak jarang menyulitkan pemerintah, padahal dalam UU jelas tercantum dalam transaksi dalam negeri harus menggunakan rupiah," ujar dia kepada Republika.co.id, Senin (22/2).

Selain itu, panja BPIH yang terdiri dari Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama sepakat transaksi biaya operasional haji di Arab Saudi menggunakan mata uang Saudi Arabi Riyal (SAR). Apapun jenis kebutuhannya, selama di Saudi, pemerintah tidak boleh lagi membayarkan dolar. 

DPR juga mendesak agar Kementerian Agama segera menyediakan mata uang riyal setelah BPIH ditetapkan. Saleh berasalan kebijakan ini dilakukan untuk melindungi nilai mata uang rupiah. 

Dia tidak ingin ada pembengkakan biaya hanya karena perubahan kurs mata uang negara lain. Selain itu kebijakan ini juga untuk meringankan calon jamaah haji. [yy/republika]

Biaya berhaji tidak lagi gunakan dolar Amerika Serikat

Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Daulay, menyatakan, mereka telah bersekapat dengan Kementerian Agama tidak lagi menggunakan dolar Amerika Serikat dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji 2016.

"Komponen penerbangan dan seluruh transaksi dalam negeri hanya akan menggunakan mata uang rupiah. Sedangkan semua transaksi biaya operasional haji di Arab Saudi akan menggunakan mata uang riyal Arab Saudi," kata Daulay, melalui pesan elektronik diterima di Jakarta, Senin.

Kebijakan penggunaan mata uang rupiah dalam komponen penerbangan dan transaksi di dalam negeri merujuk pada Pasal 21 Ayat (1) UU Nomor 7/2011 tentang Mata Uang.

Karena itu, dia meminta Kementerian Agama mencantumkan syarat penggunaan mata uang rupiah dalam ketentuan lelang maskapai penerbangan haji.

"Selama ini, Garuda Indonesia dan Saudi Airlines selalu dibayar mengunakan dolar Amerika Serikat. Karena fluktuasi harga dolar, tidak jarang Kementerian Agama kesulitan," tuturnya.

Selain komponen penerbangan yang akan menggunakan mata uang rupiah, semua transaksi di Arab Saudi juga tidak lagi menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Apa pun jenis kebutuhannya, harus dibayar menggunakan riyal Arab Saudi.

Karena itu, Daulay meminta Kementerian Agama menyediakan mata uang riyal Arab Saudi setelah BPIH 2016 ditetapkan.

"Kebijakan ini untuk melindungi nilai mata uang rupiah. Kami tidak ingin ada pembengkakan biaya karena adanya perubahan kurs mata uang negara lain. Hak-hak dan kepentingan calon jamaah haji harus tetap diutamakan," jelasnya.

Panja BPIH Komisi VIII DPR dan Panja BPIH Kementerian Agama sedang membahas rincian BPIH 2016. Pembahasan BPIH sengaja dilaksanakan lebih awal agar pemerintah memiliki waktu yang cukup dalam mempersiapkan keperluan calon jamaah haji. [yy/antaranews]