25 Dzulhijjah 1442  |  Rabu 04 Agustus 2021

basmalah.png

Menag: Tidak Ada Akad Wakalah Infrastruktur saat Pendaftaran Haji

Menag: Tidak Ada Akad Wakalah Infrastruktur saat Pendaftaran Haji


Fiqhislam.com - Kementerian Agama membantah isu yang beredar soal adanya klausul surat kuasa (akad wakalah) bagi calon jemaah haji bahwa dananya bisa digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur.

"Tidak benar. Tidak ada sama sekali klausul infrastruktur dalam akad wakalah yang harus dibuat calon jemaah haji," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melalui akun Twitter-nya @lukmansaifuddin, dikutip Kamis (18/10/2018).

Bantahan ini terkait adanya isu bahwa ada surat wakalah yang harus ditandatangani dengan membubuhkan materai oleh calon jemaah haji saat akan membayar setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Bank Penerima Setoran awal (BPS). Surat tersebut bertujuan agar jemaah merelakan uangnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur oleh Presiden Joko Widodo.

Senada, Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Ramadhan Harisman, memastikan tidak ada klausul penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur pada formulir akad wakalah yang harus ditandatangani jemaah saat mendaftar.

"Memang ada akad wakalah yang harus ditandatangani, tapi tidak ada klausul tentang infrastruktur," kata dia.

Menurut Ramadhad, akad wakalah diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dalam pasal itu disebutkan setoran BPIH dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH. ketentuan mengenai jenis, format, dan persyaratan akad wakalah diatur dalam Peraturan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji).

"BPKH sudah menyiapkan format akad wakalah sebagai salah satu syarat pembayaran setoran awal Jemaah haji di BPS-BPIH," tutur Ramadhan.

Dalam format tersebut, ada klausul yang menyatakan bahwa jemaah yang akan membayar setoran awal BPIH memberikan kuasa kepada BPKH untuk mengelola seluruh dana yang dibayarkan sebagai setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus serta nilai manfaat dari pengelolaan tersebut sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.

"Namun, tidak ada pernyataan dalam format akad wakalah tersebut yang secara eksplisit menyatakan bahwa dana setoran awal BPIH yang dibayar Jemaah digunakan untuk pembiayaan infrastruktur," ucapnya.

Akad wakalah, kata Ramadhan, diperlukan untuk memastikan jemaah bersedia dananya dikelola oleh BPKH. Jika tidak ada akad wakalah, maka dana itu akan menjadi tabungan biasa yang tidak bisa dikelola BPKH.

"Sejak Januari 2018, dana haji tidak dikelola Kementerian Agama, tapi oleh BPKH, sehingga kewenangan pengelolaan keuangan haji, termasuk soal akad menjadi wewenang BPKH," ujarnya. [yy/iNews]