fiqhislam
basmalah
Pustaka Muslim


9 Ramadhan 1442  |  Rabu 21 April 2021

Investment Grade dan Kekuatan Ekonomi

Investment Grade dan Kekuatan EkonomiFiqhislam.com - Setelah menunggu selama 14 tahun Indonesia kembali meraih peringkat investasi dari lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings. Peringkat investasi Indonesia naik dari BB+ menjadi BBB- yang berarti termasuk kategori negara layak investasi.

Kenaikan peringkat itu menjadikan Indonesia masuk dalam kategori investment grade. Indonesia kehilangan status itu sejak krisis moneter tahun 1997. Kala itu rating Indonesia mengalami down grade, bahkan pernah dinyatakan default.

Istilah investment grade merujuk pada sebuah peringkat yang menunjukkan utang pemerintah atau perusahaan memiliki risiko yang relatif rendah dari peluang default atau gagal bayar sehingga memiliki tingkat kepercayaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.  Karena itu, invesment grade diberikan kepada suatu negara yang memiliki fundamental ekonomi kuat, stabilitas politik dalam jangka panjang solid, dan memiliki manajemen anggaran pemerintah serta kebijakan moneter yang prudent. Hal ini ditandai dengan defisit anggaran yang rendah, rasio utang rendah, dan inflasi yang terkendali.

Jika lembaga pemeringkat menyatakan penurunan peringkat dari investment grade akan sangat bermasalah karena dapat mempengaruhi surat utang pemerintah atau obligasi perusahaan serta kepercayaan investor. Sebaliknya, kenaikan peringkat ke level investment grade dianggap sebagai penanda bahwa tingkat kepercayaan terhadap suatu negara meningkat, sehingga investor berpeluang memindahkan dana dari instrumen investasi jangka pendek, seperti saham, ke instrumen jangka panjang seperti foreign direct investment (FDI).

Keberhasilan kembali meraih peringkat investment grade tentu menjadi kebanggaan tersendiri karena merupakan bentuk pengakuan terhadap kokohnya fundamental ekonomi makro Indonesia yang berhasil dibangun pemerintah selama beberapa tahun terakhir ini.  Selain itu, pencapaian peringkat investment grade ini memiliki nilai sangat penting karena akan berpengaruh pada pandangan dunia terhadap perekonomian Indonesia dan memperbesar peluang untuk bisa meningkatkan kegiatan investasi di Indonesia.

Mengacu kepada beberapa indikator ekonomi saat ini, Indonesia memang sudah selayaknya masuk kategori investment grade.  Ekonomi tumbuh di atas 6 persen, rasio utang terhadap PDB berada pada angka 26 persen, dan defisit anggaran di bawah 2,5 persen. Hal itu merupakan capaian luar biasa di tengah carut marut kondisi ekonomi global yang menyebabkan posisi ekonomi sejumlah negara yang dianggap kuat justru ambruk dan mengalami kejatuhan peringkat utang.

Momentum ini tidak boleh disia-siakan oleh pemerintah dan dunia usaha. Diharapkan derasnya aliran investasi yang akan masuk kelak dapat diarahkan bagi pembangunan industri manufaktur guna menggantikan barang-barang konsumsi impor. Tanpa ada upaya penguatan industri dalam negeri bangsa ini hanya akan menjadi pedagang dan konsumen barang-barang impor. Kita harus mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Karena itu, pengawasan dan penegakan hukum menjadi kebutuhan mutlak. Kita tidak boleh lagi membiarkan adanya pelanggaran ketentuan impor. Tidak boleh ada kebijakan impor yang berpotensi memberangus produk dalam negeri.

Selain itu, keberhasilan kembali meraih peringkat investment grade tidak akan banyak berarti jika tidak diiringi dengan sejumlah langkah-langkah pembernahan. Pertama, Indonesia harus melakukan perluasan dan pembangunan insfrastruktur. Hambatan infrastruktur mutlak akan menjadi kendala besar bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Jika infrastruktur suatu negara tidak memadai, maka kegiatan investasi serta arus barang dan jasa otomatis akan turut mengalami gangguan.Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruh terhadap pasar tenaga kerja.

Untuk itu, pemerintah harus mampu memaksimalkan Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang baru saja disahkan beberapa waktu lalu guna mempercepat pembangunan infrastruktur. Singkat kata, dapat dikatakan pembangunan infrastruktur berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi, baik makro maupun mikro, dan perkembangan suatu negara atau wilayah.

Kedua, Indonesia juga perlu memperbaiki tata kelola pemerintah secara berarti, terutama dengan menciptakan aturan-aturan dan mengembangkan perangkat-perangkat hukum pendukung yang menunjang upaya pemberantasan korupsi, terutama di jajaran birokrasi. Praktik korupsi massif di jajaran birokrasi akan mengurangi minat para investor untuk melakukan investasi, baik investasi domestik maupun asing, karena akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

Jika Indonesia berhasil mengatasi dua hambatan besar itu, maka jalan bagi Indonesia untuk mewujudkan mimpi menjadi kekuatan ekonomi baru dunia akan semakin lapang terbuka.

Fathur Anas
Peneliti di Developing Countries Studies Center (DCSC) Indonesia

sindonews.com