fiqhislam
basmalah
Pustaka Muslim


27 Ramadhan 1442  |  Minggu 09 Mei 2021

Membangun Peradaban Berbasis Ekonomi

Membangun Peradaban Berbasis Ekonomi

Fiqhislam.com - Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Islam. Keduanya sama-sama memiliki visi menghancurkan tirani hegemoni kapitalisme. Hanya prinsip yang membedakan keduanya. Saat ini, ekonomi kerakyatan seolah justru lebih membumi dibandingkan ekonomi Islam. Kehadiran ekonomi Islam yang diyakini lebih tepat, namun prakteknya justru tidak se’merakyat’ dibandingkan ekonomi kerakyatan.

Tidak terlepas dari perjalanan historisnya, ekonomi Islam di zaman modern yang hadir pada abad 20 an memaksakan dirinya untuk lahir kembali secara prematur di tengah hegemoni sistem kapitalis. Cita-cita mulia ekonomi Islam yang ingin segera dilaksanakan untuk menciptakan kesejahteraan umat muslim seluruh dunia nampak menjadi ekslusif ketika dirinya menjadikan lembaga keuangan sebagai ujung tombaknya. Islamisasi Illmu Ekonomi dan teori sistem ekonomi nampak kurang memiliki korelasi terhadap islamisasi institusi keuangan. Andaipun ada, itupun terkesan sangat dipaksakan. Kritik tajam dan semakin meluas tanpa tepi nampak menerpa setiap lembaga keuangan Islam baik non bank maupun bank.

Asumsi yang mengharuskan hal ini terjadi adalah, logika kapitalis yang mengharuskan permodalan yang cukup untuk membentuk sebuah kekuatan. Tidaklah ada sebuah negara tanpa adanya bank. Pendistribusian kekayaan tidak akan berjalan maksimal tanpa lembaga perbankan ditambah lembaga keuangan lainnya yang mengikutinya. Maka wajar jika kemudian, nampak jelas sistem moneter di zaman Rasulullah memiliki infrastruktur yang berbeda dibandingkan dengan sistem infrastruktur moneter saat ini. Tidak ada pasar uang, pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan non bank lainnya dalam sistem moneter zaman Rasulullah. Bahkan jikalau ditemukan, amat sedikitlah pembahasan dan instrumentasi institusi moneter di zaman Rasulullah dan para khalifah selanjutnya.

Alasan yang mengamininya adalah, dikarenakan masalah saat ini jauh lebih kompleks dan dinamis dibandingkan masa Islam klasik lalu. Terlebih ini termasuk dalam rumpun bahasan muamalah, yang menjadikan dirinya memiliki ruang kebebasan inovasi yang tidak terbatas, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Sesungguhnya tidaklah hanya masalah muamalah transaksional yang perlu direnungkan dan diperhatikan dalam membentuk sebuah sistem ekonomi. Lebih dari itu, dicontohkan oleh Ibnu Khaldun dalam kitab Muqadimah. Beliau membahas cukup banyak mengenai membuat sebuah sistem. Nampaknya, jelas sudah apa perbedaan membangun sebuah sistem kenegaraan atau peradaban dengan membangun sebuah bisnis atau perusahaan.

Banyak variable yang harus dipakai dalam membangun sebuah sistem atau peradaban atau tatanan masyarakat yang sangat kompleks. Berbeda dengan membangun sebuah usaha atau bisnis atau perusahaan. Faktor-faktor untung rugi, aspek kesediaan material bukanlah faktor utama, meskipun hal ini tidak dapat dinafikkan.

Datangnya kaum muhajirin dengan jumlah yang sangat banyak yang disambut oleh kaum anshor merupakan jumlah yang tidak sedikit untuk hanya mengumpulkan modal membentuk sebuah negara. Pengusaha handal Abdurrahman bin Auf adalah sosok yang tidak diragukan lagi untuk dapat menjadikan pihak Islam mampu menarik investor kelas kakap dalam upaya melipatkan gandakan kekuatan financial guna membentuk sebuah tatanan pemerintahan Madinah kecil saat itu. Bisa dibayangkan ketika hal ini dilakukan oleh Rasullullah saw. Namun, beliau tidak melakukan hal ini untuk membentuk suatu tata masyarakat negara Madinah.

Seandainyapun mau, tentu Rasulullah bisa menggunakan metoda koperasi sehingga seluruh masyarakat Madinah yang terdiri dari anshor dan muhajirin memberikan simpanan pokok dan wajib dalam jumlah yang mereka sepakati sehingga mereka pun merasa memiliki Madinah tidak hanya dari sisi empati, emosional, loyalitas namun juga aspek material. Begitu juga Rasullah tidak menawarkan investasi ke setiap pihak masyarakat kepada pemerintah untuk dikelola dengan penawaran bagi hasil yang besar dengan adanya pengusaha handal Abdurrahman bin Auf dan para pedagang Qurays lainnya.

Sebaliknya, justru Rasullah mewajibkan kepada para pengikutnya untuk mengeluarkan sebagian hartanya sekian persen1 dari yang dimilikinya dan menganjurkannya memberikan hartanya secara sukarela sebanyak-banyaknya2 secara cuma-cuma tanpa iming-iming imbalan material atas partisipasi yang dilakukan pengikutnya.

Strategi ini nampak, kurang tepat. Karena bagaimana mungkin membangun sebuah kekuatan berbasis ekonomi tanpa memberikan imbal ekonomi bagi yang berpartisipasi. Bukankah sistem koperasi yang memberikan kesempatan secara transparan dan seluas-luasnya bagi setiap penduduk Madinah untuk ikut memiliki Madinah jauh lebih tepat dibandingkan hal ini, begitu juga logika bagi hasil bagi para investor dalam maupun luar negeri untuk membangun negara Madinah.

Bukanlah seperti logika konvensional, Rasullullah membuat sistem tata negara madinah. Langkah pertama, yang dilakukan Rasulullah pertama kali bukanlah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk dikumpulkan sebagai modal membuat sebuah negara.

Dalam analoginya, ada perbedaan mendasar dalam membangun sebuah negara dan bisnis dalam sumbangsih penguatan perekonomian dalam hal mengumpulkan dana. Dalam bisnis kita mengenal bahwa dana yang dikumpulkan untuk menciptakan sebuah perusahaan adalah modal, sedangkan dalam negara dana yang dikumpulkan untuk menciptakan sebuah negara adalah salah satu bagian dari bentuk quwah (kekuatan) sebagai syarat terbentuknya shulthan (kekuasaan).

Membangun negara melalui perekonomian tidak hanya dibangun dengan logika untung-rugi seperti perusahaan yang dengannya sangat rentan adanya konflik ketika negara yang dikarenakan kondisi tertentu dirinya dalam konteks instabilitas kemudian harus ditinggalkan oleh rakyatnya. Dan para tentaranya pun terkesan tidak loyal dan lebih oportunis. Jika ini sebuah perusahaan, tentu daripada mempertahankan kedaulatan, sangat dimungkinkan rakyatnya memutuskan untuk tidak perlu mempertahankan dan lebih baik merger. Tidak lagi muncul heroism perjuangan. Karena yang dibangun adalah logika untung rugi. Sehingga memungkinkan satu variable utama yang menjadikan sosok pemerintahan gagal adalah tidak semata-mata karena melanggar syariat tapi karena merugikan negara. Syariat bukan lagi indikator suksesnya negara namun, lebih pada laporan hasil data perekonomian dan ketenangan serta indikator kepuasan konvensional yang menjadikannya penentu keberhasilan pemerintahan.

Bukanlah pegorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya yang ditanamkan kepada umat muslim sebagai prinsip ekonomi. Karena sesungguhnya pengorbanan itu diharuskan justru sebesar-besarnya dilakukan didunia untuk kepentingan cita-cita kehidupan akhirat dan makna ke ubudiahan. Sedangkan hasil bukanlah variable yang selamanya sesuai proyeksi manusia, karena Allah lah yang menentukan hasil. Dan sudah menjadi kewajiban umat muslim untuk bijak dalam menyikapi setiap keberhasilan, keuntungan dan kegagalan atau kerugian.

Rasulullah SAW, membangun sebuah infrastruktur tata pemerintahan memiliki cara pandang dan konsep yang sangat berbeda dengan konvensional, baik itu kapitalis maupun sosialis, bahkan ekonomi kerakyatan. Apa yang dilakukan Rasulullah di atas menunjukkan bahwa Rasulullah membangun peradaban tata pemerintahan dengan pondasi loyalitas yang kuat. Rasulullah membangunnya bukan dengan kekuatan material ekonomi melainkan aqidah.

Seolah tanpa ekonomi, negara bisa berdiri. Hal ini disadari mengingat masalah ekonomi adalah kebutuhan dasar setiap manusia yang nantinya pasti akan dilakukan tanpa ada perintah. Manusia akan melakukan proses survive untuk bisa hidup layak. Namun, menjamin para subyek ekonomi ini, mampu untuk membagi harta yang diperolehnya untuk dimanfaatkan untuk negara dan dirasakan untuk setiap penduduk madinah tidaklah sesuatu yang mudah.

Allah azza wa jalla menegaskan dalam banyak surat dalam Al Quran berbicara masalah jihad, dimana jihad dengan pengorbanan harta disebutkan lebih banyak diawal dibandingkan jihad dengan pengorbanan fisik. “Amwalikum wa anfusikum…”. Hal ini dikarenakan banyak orang mau dan lebih cepat mengorbankan fisik nya daripada harta. Karena harta lebih susah untuk mendapatkannya, sehingga seseorang lebih mudah untuk berangkat berjihad fisik dan begitu pula ketika telah mendapatkannya, seseorang akan bertambah kikir untuk mau membagikan hartanya.

Aqidah sebagai unsur fundamental, komitmen dasar disampaikan terus menerus disetiap kesempatan. Hal inilah yang kemudian mampu menjamin keberlangsungan dinamisasi ekonomi yang baik dan sehat. Bisa dibayangkan, ketika tidak adanya ikatan yang kuat. Tentu sangat sulit mengatur para saudagar dan rakyat kecil untuk menerima aturan yang secara kasat mata cukup kontroversial bagi mereka. Tidak hanya dalam pengaturan masalah penguatan APBN, namun juga pengaturan tata perekonomian sehat di pasar dalam dan luar negeri oleh pelaku ekonomi muslim.

Upaya Rasulullah untuk megumpulkan pendanaan sebagai anggaran belanja negara tidaklah dihadapi Rasulullah saja, melainkan Abu Bakar As shidiq, Umar bin Khatab dan pemimpin-pemimpin Islam setelahnya juga menghadapinya dengan tidak sederhana. Sebagai contoh di zaman Abu Bakar, beliau menghadapi perang Riddah sebagai perang yang cukup menyakitkan bagi kaum muslim saat itu. Umat muslim sepeninggal nabiullah Muhammad SAW, sebagian diantarnya menentang untuk diwajibkan zakat atas dirinya. Mereka mengatakan, bahwa harta yang mereka miliki adalah harta dari jerih payah mereka, maka adilkah kemudian jika sekarang harus diberikan secara cuma-cuma kepada Abu Bakar As Shidiq, yang senyatanya dia bukanlah sosok nabi seperti Muhammad SAW.

Belum lagi di zaman Umar bin Khatab, yang di zamannya telah ditetapkannya secara jelas berdasarkan hadis nabi dan ijtihad para shahabat saat itu. Untuk menetapkan adanya konsep pembagian kepemilikan yang jelas dan mengenai disahkannya sebuah kelembagaan ekonomi.

Islam tidak melarang bagaimana seorang muslim berusaha dalam masalah ekonomi (berdagang) dan memaksimalisasi kekayaannya. Namun, Islam mengatur bagaimana cara memaksimalisasi kekayaan. Proses pendistribusian dalam Islam sudah jelas. Meski sebenarnya banyak dari isme-isme ekonomi lainnya juga berbicara mengenai formulasi pendistribusian kekayaan.

Dalam kitab Al Amwal karangan Abu Ubayd didapatkan bahwa mayoritas isi kitabnya berbicara mengenai hak dan kewajiban yang berarti inilah permasalahan fundamental ekonomi menurut ekonomi Islam. Bukan pada aspek distribusi, produksi maupun konsumsi tetapi lebih pada masalah penentuan hak dan kewajiban. Umar r.a. menekankan pentingnya setiap individu dan pemerintah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Ada hak umum, ada hak negara dan ada hak individu. Begitu pula ada kewajiban dan hak pemerintah terhadap rakyatnya dan ada kewajiban dan hak rakyat terhadap pemerintahan.

Islam membagi konsep kepemilikan secara jelas menjadi tiga bagian, yakni kepemilikan individu, umum, dan negara yang kesemuanya memiliki konsekuensi-konsekuensi yang berbeda. Kepemilikan individu merupakan obyek atau barang yang senyatanya dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan semaksimalnya, kepemilikan negara adalah obyek atau barang yang didapat oleh negara dan otorits pemanfaatannya dilakukan oleh negara, sedangkan kepemilikan umum adalah obyek atau barang yang tidak mungkin dimiliki oleh individu dan memiliki manfaat umum bagi seluruh masyarakat atau manusia kepemilikan ini tidak boleh dimiliki oleh individu.

Beberapa kepemilikan umum secara normatif dalam hadits Rasulullah disebutkan pada tiga hal yakni api yang mewakili sumber daya energi, air, dan padang gembala. Sehingga, beberapa pendapatan negara untuk memperkuat sisi APBN dapat digambarkan pada bagan berikut:

No Sumber pendapatan negara
1 Pengelolaan negara atas asset-aset milik umum
2 Harta milik negara dan perusahaan negara (BUMN)
3 Ghanimah, kharaj, fa’i, izyah, dan tebusan tawanan perang
4 Zakat dengan berbagai macamnya
5 Pendapatan insidentil

Perlakuan-perlakuan dalam penentuan pembangunan ekonomi negara atas barang-barang atau obyek kepemilikan masing-masing berbeda dengan logika isme-isme yang ada. Berbeda dengan sistem konvensional, yang memberikan keadilan atas hak seseorang atau pihak tertentu hanya semata-mata didasarkan atas usaha jerih payahnya begitu juga Islam mengatur kepemilikan atas suatu usaha, barang atau obyek tertentu dengan dipukul rata semuanya untuk masyarakat. Sehingga jerih payah individu pelaksana terbayarkan dengan dibagikannya kepada seluruh rakyat.

Dalam logika kepemilikan bersama pada logika disentralisasi kepemilikan sektor bisnis, jawaban Islam atas ekonomi kapitalis yang memihak para pemodal bukan pada ekonomi sosialis bahkan ekonomi kerakyatan. Islam menghargai capaian prestasi individu dalam mengembangkan usahanya untuk dimiliki secara utuh dan maksimal, namun Islam juga menentang jika sebuah perekonomian hanya dikuasai segelintir orang saja. Hal ini karena Islam menentang indicator baiknya suatu perekonomian hanya terfokus pada pertumbuhan saja tanpa dibarengi pemerataan. Konsep Islam dalam membangun pemerataan perekonomian, bukan memecah kepemilikan individu pada obyek usaha yang telah dikembangkan secara maju untuk seluruh masyarakat, sehingga masyarakat yang memiliki usaha maju tersebut namun konsep pemerataan distribusi kekayaannya diarahkan dengan jalan zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hadiah, hibah, bahkan waris.

وَعَنْ مَعْمَرَبْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ : لَا يَحْتَكِرُ اِلَّا خَاطِئُ. (رواه مسلم).

Dari Ma’mar bin Abdillah yang diterima dari Rasulullah saw, beliau berrsabda: “Tidaklah menimbun barang kecuali orang yang berdosa”. (HR. Muslim).   

مَنِ احْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَقَدَئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللهِ عَنْهُ (رواه احمد و ابن ماخه)

Barangsiapa menimbun bahan makanan selama empat puluh malam, maka sungguh Allah tidak lagi perlu kepadanya. (Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah).

مَنِ احْتَكَرَ حَكْرَةً يُرِيْدُ أَنْ يَغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ خَاطِئٌ (رواه ابن ماجه)

Siapa saja yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka dia telah mlakukan kesalahan.(HR. Ibnu Majah).

Sejelek-jelek manusia ialah orang yang suka menimbun, jika dia mendengar harga murah, merasa kecewa, dan jika mendengar harga naik, merasa gembira. (hadis ini dibawakan oleh Razin dalam Jami’nya)

“Saudagar itu diberi rezeki, sedang yang menimbun dilaknat.” (Riwayat Ibnu Majah dan Hakim)

Hal ini juga ditekankan oleh Umar bin Khathab r.a. Sebagai seorang khalifah dirinya menekankan kepada seluruh masyarakatnya untuk memaksimalkan lahan yang tidak termanfaatkan secara maksimal untuk dikelola oleh orang lain yang bisa memanfaatkannya.

Di masa pemerintahannya Umar bin Khatab memanggil Bilal Ibnu Harits yang menurut laporan salah seorang dari shahabat lainnya bilal memiliki lahan pemberian Rasulullah SAW yang sangat luas. Namun, Bilal ibnu al haris, tidak menanami pohon dan tumbuhan karena dia merasa tanah yang dia miliki terlalu luas dan dia tidak bisa mengurusi itu semua. Hanya sebagian saja yang dimanfaatkan olehnya, sedangkan yang lainnya dibiarkan.

Kemudian Umar memerintahkannya untuk membaginya agar dapat dimanfaatkan untuk sesama muslim lainnya. Hal ini ditentang oleh Bilal Ibnu al Harits, karena tanah itu pemberian Rasulullah saw. Umar pun menanggapinya dengan menyampaikan bahwa sesungguhnya Rasulullah tidak pernah menolak segala permintaan, Rasulullah memberikan kepadamu agar kau bisa penuhi kebutuhan keluargamu dan juga bagi sebagian kaum miskin. Zakat darinya akan diberikan pada yang membutuhkan, itulah tujuannya. Jika kau tidak bisa memanfaatkannya, maka tujuan itu tidak tercapai, Kau tidak bisa mendapatkan manfaat darinya dan juga tak menguntungkan orang lain.

Untuk memaksimalkan pundi pendanaan negara, seperti telah dijelaskan tabel sebelumnya. Pemerintahan Islam juga memungkinkan untuk membentuk berbagai macam kelembagaan-kelembagaan pengelola infrastruktur tata negara sehingga memiliki arahan pengeluaran yang jelas dan pendapatan yang maksimal.

1 Dalam bentuk zakat

2 Dalam bentuk infaq, shodaqah, wakaf dan lainnya yang sifatnya sunah.

Penulis: Krishna Adityangga, SEI., MSI
Direktur Al Amwal Inst. Solo - Dosen STEI Hamfara
yy/muslimdaily.net