pustaka.png
basmalah.png.orig


14 Dzulqa'dah 1442  |  Kamis 24 Juni 2021

Pasar Syariah Dioperasikan

Pasar Syariah DioperasikanFiqhislam.com - Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), mulai mengoperasikan Pasar Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate di Kelurahan Sasa Kecamatan Ternate Selatan.

Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman mengatakan di Ternate, Sabtu (17/1), dengan dibukanya pasar syariah, diharapkan menjadi langkah baru membangun satu titik sirkulasi pengembangan perekonomian di Kota Ternate dengan sistem perdagangan berbasis syariah.

Menurut Wali Kota, pasar dengan transaksi secara syariah ini tentu akan menjadi penyeimbang sejumlah pasar yang tersebar di Kota Ternate. "Jadi dengan diresmikannya pasar syariah ini diharapkan dapat membantu masyarakat di bagian selatan, kemudian dapat memecah pusat-pusat keramaian di kota, serta dengan praktik syariah ini kita berharap pasar ini akan memiliki keunggulan atau paling tidak pasar ini memiliki ciri khas tersendiri," ujar Burhan.

Untuk itu, kata Wali Kota, sebagai langkah untuk menunjang proses syariah pada pasar ini, pihaknya akan membentuk badan pengawas sayiah yang bertugas memantau seluruh aktivitas transaksi jual beli antara penjual dan masyarakat. "Kalau ketentuan-ketentuan syariah ini dijalankan dengan baik saya yakin pedagang ini akan cepat sekali berkembang pada masa yang akan datang," kata Burhan.

Dia menambahkan, setelah diresmikan, para pelaku pasar khususnya para pedagang juga akan diberikan satu nilai edukasi khusus berupa sosialisasi pelatihan dan pemahaman berdasarkan pengalaman di daerah-daerah lain.

"Jadi awalnya mereka akan diberikan pemahaman dan semua aktivitas mereka akan terus dipantau karena di sini juga ada kantor pengawas syariah. Saya pikir kalau pasar ini memiliki keunggulan maka orang akan lebih cenderung lari ke pasar ini karena jangkauan pusat kota dengan pasar syariah kan tidak terlalu jauh," katanya.

Apalagi, kata dia, jika persentase jumlah angka penduduk di bagian selatan juga sangat banyak. Oleh karena itu Pemkot Ternate melalui instansi terkait akan memproduk penjual-penjual yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. "Jadi ada pasar ikan, ada pasar sayur, ada kios-kios, sembako, dan lain-lain, dan itu pasti setiap hari diperlukan dan dibutuhkan masyarakat," tuturnya.

Ketika disentil soal rencana untuk pembangunan pelabuhan di wilayah selatan, Wali Kota menjelaskan, rencana pembangunan pelabuhan di wilayah selatan merupakan salah satu konsep untuk mengembangkan pasar syariah, akan tetapi di awal perjalanannya mempertimbangkan dengan berbagai kondisi.

"Kalau ternyata pada tahap awal ini perkembangannya sangat cepat, apalagi kalau barang-barang yang sifatnya grosir banyak yang di sini, apalagi ini kan sangat dekat dengan Pulau Moti, Makean, maka akan dilakukan pembangunannya. Tetapi, yang untuk saat ini kita masih harus pertimbangkan sesuai perkembangan," katanya.

Harus didukung
Tokoh ekonomi syariah, KH Didin Hafidhuddin, mengapresiasi dan memberi penghargaan kepada Wali Kota Ternate atas penerapan syariah di pasar tradisional Sasa, Kota Ternate, Maluku Utara. Didin mengatakan, ini sekaligus menjadi contoh Islam tidak hanya soal ibadah tapi juga menjadi bagian dalam aktivitas ekonomi masyarakat langsung di jantungnya.

Pasar yang hanya menjual barang halal dengan memegang nilai keadilan serta keterbukaan antara pedagang dan pembeli patut dicontoh. ''Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat harus mendukung ini. Sebab, ini aksi kongkret dan nyata mengembangkan nilai kebaikan di tengah ekonomi yang penuh rekayasa,'' tutur Didin, di Jakarta, pekan lalu.

Guru Besar IPB ini yakin, pasar syariah itu tidak dibangun asal-asalan. Sebab, walau bagaimanapun, pasar sangat dibutuhkan masyarakat. Apalagi setelah diterapkan sistem syariah di dalamnya, Didin berharap makin banyak nilai positif yang berkembang dan dirasakan di sana.

Pasar serupa juga sebenarnya bisa dicontoh kota-kota lain, terlebih kota besar seperti Jakarta. Pasar semitradisional seperti Tanah Abang, Kebayoran Baru, atau Blok A sangat memungkinkan untuk dikelola dengan sistem syariah. [yy/republika]