fiqhislam
basmalah
Pustaka Muslim


25 Ramadhan 1442  |  Jumat 07 Mei 2021

Umat Islam Perlu Akses Modal

Umat Islam Perlu Akses Modal

Fiqhislam.com - Umat Islam perlu mengenal jasa keuangan syariah agar dapat menjangkau akses permodalan usaha. Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad, masih sedikit Muslim yang mempunyai akses jasa keuangan.

"Akibatnya, kedekatan mereka dengan modal sangat terbatas," kata Muliaman pada sesi pleno bertema "Penguatan Peran Ekonomi Umat Islam dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI", Yogyakarta, Senin (9/2) malam.

Saat ini, sekitar 30 persen akses kredit masih didominasi pengusaha besar. Sedangkan, 90 persen deposito juga milik pengusaha besar. Ini menyebabkan akses penguasaan alat produktif terus melahirkan ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat. Biasanya, masalah yang dihadapi berupa agunan, pengetahuan terkait akses keuangan, serta regulasi yang terbatas. Muliaman mengatakan, semua hambatan harus diidentifikasi agar dapat dicarikan penyelesaiannya.

Di negara-negara lain, seperti di wilayah Afrika, upaya membuka akses jasa keuangan merupakan salah satu ijtihad untuk mengatasi masalah kemiskinan. Menurut Muliaman, hal semacam ini penting juga dipikirkan di Indonesia agar kesejahteraan umat Islam meningkat.

Dalam konteks di Indonesia, Muliaman memandang, pengembangan jasa keuangan syariah, seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT) perlu terus didorong. Di sisi lain, perkembangan jasa keuangan juga mesti didukung tumbuhnya sektor riil berbasis syariah. "Saya bersyukur sekarang banyak bermunculan industri makanan halal, busana Muslim, bahkan hotel syariah," kata Muliaman. Sedangkan, pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy meminta umat berhati-hati dengan sistem ekonomi corporate capitalism.

Noorsy mengungkapkan, umat Islam masih belum memahami bahayanya sistem ekonomi yang bertumpu pada riba baik di sektor keuangan maupun perbankan tersebut. Padahal, Woodrow Wilson, presiden ke-28 AS menyatakan, riba merupakan sistem perbudakan. Selain itu, ia menjelaskan, uang tabungan umat di bank-bank dipakai sebagai modal usaha oleh pihak lain. Dari total rekening yang ada di bank-bank Indonesia, yakni sebanyak 156 juta rekening, 96 persen di antaranya dimiliki umat Islam.

Lantas, dana sebanyak itu dipakai sebagai modal investasi oleh kapitalis besar yang kebanyakan non-Muslim sehingga secara riil tabungan kaum Muslim ini berkurang. Namun, sistem corporate capitalism membuat persepsi sendiri kepada setiap nasabah. Simpanan mereka tidak berkurang, justru bertambah dengan adanya bunga atau dalam perbankan syariah skema bagi hasil. Dalam pandangan Noorsy keadaan tersebut berbahaya untuk umat Islam sebagai mayoritas di negeri ini.

"Ini hanya bukti ketimpangan. Habis-habisan umat Islam dimanfaatkan oleh mereka, para pemilik bank," ujar Noorsy. Karena itu, ia mengingatkan umat perlu merumuskan kembali sistem keuangan Islam yang tidak bersandar pada pola pikir corporate capitalism. Melihat kenyataan seperti ini, Noorsy mengatakan, umat Islam di Indonesia hingga kini masih terjajah. Terutama oleh sistem perbankan dan perekonomian liberal yang menguasai arus produksi, distribusi, dan sumber daya alam dunia.

Noorsy  juga menegaskan, langkah pemerintah saat ini bertentangan dengan konstitusi. Ia beralasan, pemerintah dengan sadar membiarkan Indonesia masuk sistem pasar bebas dalam sektor penguasaan sumber daya alam. Ia mencontohkan, pemerintah memperpanjang kontrak dengan PT Freeport yang dianggap mengeruk kekayaan Indonesia. Padahal, Pasal 33 UUD 1945 menegaskan, sumber daya alam wajib dimiliki negara untuk hajat hidup orang banyak. [yy/republika]