fiqhislam
basmalah
Pustaka Muslim


27 Ramadhan 1442  |  Minggu 09 Mei 2021

Dalil MUI Keluarkan Fatwa BPJS Haram

Dalil MUI Keluarkan Fatwa BPJS Haram

Fiqhislam.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum lama ini mengeluarkan fatwa BPJS Kesehatan tidak sesuai syariah yang cukup mengejutkan banyak pihak.

Dalam Surat Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI yang diperoleh Okezone dari Sekretariat MUI di Jakarta, Kamis (30/7/2015) disebutkan beberapa dasar penetapan fatwa tersebut.

MUI menjelaskan dalam Alquran ada beberapa surat yang dijadikan dalil fatwa itu, yaitu QS Al-Baqarah: 275-280, QS Ali Imran: 130, QS An-Nisa: 36-39, QS Al-Baqarah: 177, QS At-Taubah: 71, dan QS Al-Maidah: 2.

Selain dalil Alquran, MUI juga menyebut sepuluh hadis, ijma ulama dan beberap fatwa DSN MUI sebelumnya juga menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan fatwa BPJS Kesehatan haram.

Dari aspek dalil 'aqli, MUI menilai bahwa sistem jaminan sosial seharusnya berpedoman pada asas tolong-menolong, individunya saling menjaamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan kecintaan persaudaraan, serta itsar atau mendahulukan kepentingan orang lain.

Jika hal itu terjalin, maka masyarakat akan terbentuk secara kukuh, kuat dan tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan yang terjadi.

Dengan demikian wajib bagi setiap individu umat Islam untuk memenuhi batas minimal kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan.

Jika hal-hal pokok itu tidak terpenuhi, maka bisa jadi menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan kriminal, bunuh diri, dan terjerumus pada perkara-perkara yang hina dan rusak, serta bangunan sosial masyarakat akan runtuh. [yy/okezone]

Denda Administratif BPJS Kesehatan Tak Sesuai Syariah

Salah satu poin yang menjadi rumusan masalah dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait BPJS Kesehatan adalah denda administratif sebesar 2 persen per bulan bagi peserta yang terlambat membayar iuran.

Menurut Wakil Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin, denda administratif tersebut perlu dikaji terlebih dahulu.

"Soal 2 persen, denda itu tujuannya apa? Apa untuk mendidik? Apa untuk mendapat keuntungan? Memberatkan atau tidak, kita lihat dulu," ujar Ma'ruf saat berbincang dengan Okezone di Kantor MUI Jakarta, Kamis (30/7/2015).

Ma'ruf mengatakan, penggunaan dana yang dihasilkan dari denda administratif BPJS Kesehatan jika digunakan sebagai dana sosial tentu tidak ada masalaah. Namun, pihaknya menduga direksi BPJS Kesehatan selama ini tidak transparan dalam menjelaskan hal itu.

"Tapi kalau itu buat keuntungan pengelola BPJS ya enggak boleh, jadi ini jawaban (dari MUI) dari lamanya respons pemerintah ya, kita inisiasi dengan membentuk BPJS syariah," terangnya.

Kendati BPJS Kesehatan yang sesuai prinsip syariah masih perlu pembahasan lebih lanjut, Ma'ruf menyatakan perlu pemahaman pula kepada masyarakat agar tak terjerumus dalam sistem yang merugikan.

Saat ditanya apakah BPJS Kesehatan yang saat ini diterapkan selanjutnya akan dihapus seiring adanya BPJS syariah, Ma'ruf mengatakan hal itu tak perlu dilakukan. Menurutnya, masyarakat Indonesia majemuk dan kesadaran mereka yang akan menuntunnya.

"Dalam negara kita yang majemuk dan demokratis maka pendekatan itu tidak boleh pemaksaan, bukan ijbari (pemaksaan) tapi tathowwui (kesadaran/taat)," tandasnya. [yy/okezone]

MUI Harus Pertimbangkan Manfaat & Mudarat BPJS

Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebut bahwa Sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) haram menuai kontroversi. Wakil Ketua Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama (ISNU) Jawa Timur Ahmad Zainun Hamdi mengangggap keputusan MUI tersebut tidak perlu ditaati.

"MUI bukan lembaga negara yang keputusannya harus ditaati sebagai hukum positif negara Indonesia," kata pria yang akrab disapa Inung kepada Okezone, Kamis (30/7/2015).

Ia menjelaskan, keputusan MUI tersebut sama halnya ketika mengeluarkan fatwa haram terhadap bank konvensional. Dan yang dianggap halal hanyalah bank syariah. Hal ini mengacu perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait bunga bank yang dianggap sebagai riba.

Kata Inung, dalam membuat fatwa tersebut, MUI tidak melakukan pertimbangan-pertimbangan lain selain yang menjadi dasar adalah Fiqih. Padalah, fiqih dalam Islam sangat beragam sehingga harus lebih banyak dilakukan kajian, jangan semata-semata langsung dikeluarkan fatwa haram.

"Orang-orang yang ada di komisi fatwa lebih banyak konservatif bukan progresif. Makanya enggak heran keputusan-keputusan atau fatwa yang dikeluarkan banyak yang aneh-aneh," katanya.

Menurut Dosen Ushuluddin di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya ini, dalam mengeluarkan fatwa tersebut, seyogyanya dilihat sisi manfaat dan mudaratnya. Adanya BPJS ini, kata Inung, memberikan manfaat yang cukup banyak bagi masyarakat Indonesia. Jangan sampai, dengan keluarnya fatwa ini BPJS dicabut oleh Pemerintah.

"Saya enggak bisa bayangin bagaimana tanpa BPJS. Pasti hancur-hancuran. Mereka masyarakat tidak mampu tentu tidak ada jaminan kesehatan," jelasnya.

BPJS adalah upaya negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia di kesehatan. "Fatwa MUI enggak harus ditaati. Kalau mau ditaati monggo kalau tidak juga tidak apa-apa tidak konsekuensi hukum," pungkasanya.

Diberitakan sebelumnya, MUI mengeluarkan keputusan bersama hasil ijtimak soal sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). MUI menilai sistem premi hingga pengelolaan dana peserta BPJS Kesehatan tak sesuai fikih. MUI berkesimpulan BPJS saat ini tak sesuai syariah karena diduga kuat mengandung gharar atau ketidakjelasan akad, yang memicu potensi mayesir, dan melahirkan riba. [yy/okezone]

Fatwa Haram BPJS Terlalu Prematur

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI), Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V tahun 2015 menyebut, program BPJS tidak sesuai syariat Islam.

MUI menyoroti denda administratif sebesar dua persen per bulan apabila terjadi tunggakan iuran, hal ini dinilai mengandung unsur gharar, maisir dan riba.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Agung Suprio, menganggap fatwa tersebut terlalu prematur dan cenderung akan jadi bumerang bagi MUI sendiri. Terutama jika melihat banyak fatwa MUI sebelumnya yang berujung pada kontroversi di tengah masyarakat.

"Mestinya MUI pahami statement tersebut karena terlalu prematur dikemukakan, ini akan membuat bumerang bagi MUI sendiri. Membuat MUI semakin tidak populer di mata publik dan umat Islam," ungkap Agung kepada Okezone, di Jakarta, Kamis (30/7/2015) malam.

Agung menganalisis, bank berlabel syariah saja sejatinya tidak sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam syariat. Hal yang harus dilihat adalah prinsip dan nilai yang dijalankan.

MUI menurutnya juga harus melihat dampak sosial dari pernyataan tersebut. Mengingat, banyak umat Islam yang mengambil manfaat atas adanya BPJS.

"Ini karena umat Islam banyak mengambil manfaat dari BPJS Kesehatan. Hati-hati membuat fatwa. Taruhlah tidak sesuai, lalu bisa dibandingkan dengan bank syariah itu. Juga harus lihat dampak sosial, jangan atas dasar politis," tukasnya. [yy/okezone]

Dorong BPJS Syariah, Pemerintah dan MUI Harus Duduk Bersama

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah harus duduk bersama guna menyikapi perihal hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa perihal sistem BPJS Kesehatan.

Hal ini penting mengingat BPJS Kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang masih miskin. Dengan duduk bersama diharapkan akan didapat formulasi sistem yang tepat bagi penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional ini.

Formulasi yang dimaksud tentunya merupakan sebuah sistem penyelenggaraan BPJS Kesehatan yang menurut MUI juga tidak bertentangan dan tetap sesuai dengan nilai- nilai Islam. Hal ini diungkapkan Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah, Muhammad Adnan menanggapi munculnya polemik seputar sistem penyelenggaraan BPJS Kesehatan oleh Pemerintah.

Menurut Adnan, kabar mengenai sistem BPJS Kesehatan, yang oleh MUI, dipandang masih belum memenuhi ketentuan Islam tersebut ibarat ‘melempar’ petasan di tengah ‘keramaian’. “Artinya apa, sudah pasti hal ini bakal menimbulkan kegaduhan,” ungkapnya di Semarang, Kamis (30/7) .

Ia berpendapat seharusnya ada ruang untuk duduk bersama antara MUI dengan Pemerintah untuk menyikapi hal ini. Sehingga permasalahan ini bisa dibahas dulu secara struktur sebelum berbuah kegaduhan.

Menurutnya, BPJS Kesehatan ini sangat dibutuhkan orang miskin agar bisa terjangkau layanan kesehatan. Bahkan ada dasar hukum serta undang-undang yang menjadi payung hukumnya.

Di lain pihak, MUI memang berhak mengeluarkan fatwa, akan tetapi perlu di ingat bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk.

Indonesia tidak bisa disamakan seperti negara-negara di timur Tengah yang homogen, sehingga ketika sebuah fatwa dikeluarkan oleh otoritas agama akan mengikat seluruh warga negara.

Guna menyikapi hal ini, iapun menyarankan agar MUI dan Pemerintah segera mengambil tindakan dan langkah- langkah yang tentunya bisa menenangkan masyarakat.

Jika gonjang-ganjing masalah BPJS Kesehatan ini dibiarkan dikhawatirkan akan memunculkan persoalan baru. “Mulai dari kekhawatiran hingga kebingungan dengan program nasional ini,” tambahnya. [yy/republika]

Komisi VIII: Tidak Perlu Ada BPJS Syariah

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tak perlu membuat badan baru yang berbasis syariah. Anggota Komsi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti mengatakan, BPJS Syariah, hanya akan menjadi persoalan baru dalam pen-yelenggaraan jaminan sosial di masyarakat.

Politikus dari partai Golkar itu menilai, fatwa Majelis Ulama In-donesia (MUI) sebenarnya tak memberikan maksud agar pemerintah membentuk dua penyelenggara jaminan kesehatan y-ang berbasis syariah dan nonsyariah. Kata dia, MUI hanya me-mberikan fatwa bahwa program BPJS, memang belum meng-akomodir sistem penjaminan dalam Islam.

"Lebih baik dengan mengubah sistem program BPJS agar bisa meyakinkan masyarakat Islam. Ketimbang mengadakan BPJS baru yang syariah," kata dia ketika dihubungi, Kamis (30/7).

Menurut Maria, program BPJS memang tak sedikit persoalannya. Dari mulai pola iuran dan pemanfaatannya, BPJS juga dinilai bertentangan dengan jaminan negara terhadap biaya kesehatan masyarakat yang semestinya menjadi jaminan pemerintah. Perbaikan UU BPJS, semestinya bisa memberikan jawaban soal isi fatwa MUI. Namun, tanpa perlu membentuk BPJS Syariah.

Sebelumnya, MUI mengeluarkan fatwa, isinya menilai sistem program BPJS tak sesuai dengan ketentuan Islam. MUI juga meminta agar pemerintah membentuk BPJS Syariah, untuk mengakomodir prinsip-prinsip Islam. Namun, Maria menambahkan, pembentukan  BPJS Syariah tidaklah diperlukan.

Lebih jauh Maria mengatakan, jika pemerintah bersama legis-latif menampung fatwa tersebut sebagai masukan, maka pe-rlu ada perubahan tentang tata pelaksanaan program BPJS, lewat perevisian UU Jaminan Kesehatan. "Kita tidak menentang fatwanya, tapi yang perlu mengakomodirnya dengan regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam itu," ujar dia. [yy/republika]