pustaka.png.orig
basmalah.png.orig


10 Dzulqa'dah 1442  |  Minggu 20 Juni 2021

VOC Ditendang, VOC Diundang

Para kapitalis-imperialis berkolusi dengan para penguasa agar dapat mempertahankan dominasinya di Indonesia. Andai  saja  para  pejuang kemerdekaan Indonesia masih hidup  dan  tahu  tentang  nasib  negeri ini,  mereka  akan  menangis. Ribuan nyawa mereka korbankan untuk  mengusir  kaum  kafir,  eh ternyata sekarang justru kaum kafir itulah yang menguasai kekayaan Indonesia.

Zamrud  khatulistiwa  yang memiliki sumber daya alam melimpah  tak  berpengaruh  signifikan  terhadap  perekonomian rakyat. Pundi-pundi keuntungan dari  kekayaan  alam  mengalir deras  ke  luar  negeri,  ke  negeri para kompeni. Sementara rakyat hanya menikmati cipratan kenikmatan yang tak seberapa.

Era Reformasi yang dulunya digadang-gadang  sebagai  era yang mampu memperbaiki kondisi,  ternyata  justru  sebaliknya. Kalau  di  era  Orde  Baru  sudah banyak  sumber  daya  Indonesia yang dikangkangi negara-negara asing melalui multinational corporation (MNC)-nya, di era sekarang kondisinya jauh lebih parah. Kekayaan  alam  Indonesia  diobral habis-habisan  ke  pihak  asing. Bahkan mereka tidak datang sendiri, malah diundang dan diberi kesempatan yang istimewa. Di sisi lain,  perusahaan  negara  justru dikebiri. Aneh kan?

Pantas jika mantan Presiden BJ Habibie menyebut kondisi itu sebagai penjajahan dalam bentuk baru, neo-colonialism, atau dalam pengertian  sejarah,  suatu  "VOC (Verenigte  Oostindische  Companie) dengan baju baru."

Munculnya VOC gaya baru merupakan dampak liberalisasi di bidang politik dan ekonomi. Memang, jika ditelusur ke belakang, proses penjajahan dengan model baru tersebut telah berlangsung lama, jauh sebelum reformasi itu sendiri.  Kemerdekaan  Indonesia hanya menjadi asesoris bagi berkuasanya penjajah baru dengan bajunya yang baru pula.

Modus penjajahan baru ini sebenarnya tak banyak berubah yakni tekanan dan kolusi antara negara besar dan para penguasa. Melalui berbagai jenis perjanjian, Indonesia  kemudian  disandera dan dipaksa menyerahkan kekayaan  alamnya.  Yang  lain,  para imperialis sengaja mendudukkan anteknya kemudian meminta balasan atas apa yang telah diberikan berupa kekuasaan itu.

Di era reformasi, ketika kran liberalisasi dibuka, kompeni masuk dan terlibat aktif dalam mendesain jalannya negeri ini. Mereka berkolusi  dengan  wakil  rakyat sebagai pihak yang memiliki hak legislasi hukum. Mereka mengeluarkan  dana  yang  cukup  besar—dari kacamata orang Indonesia,  bagi  keperluan  penyusunan draft perundang-undangan. Sebelumnya mereka mendidik orang-orang Indonesia melalui beasiswa dan sejenisnya agar menjadi  corong  kepentingan kompeni.

Di sisi lain, demokrasi yang mahal  menjadikan  para  politisi mencari dana bagi kepentingan kekuasaan mereka. Seperti peribahasa,  gayung  bersambut  air, dua kepentingan itu bertemu.

Para  begundal  negeri —seperti  demang  di  zaman VOC—  menuruti  saja  apa  kemauan  para  kompeni.  Mereka mendesain ulang ketatanegaraan Indonesia agar sesuai dengan Barat  melalui  perubahan  perundang-undangan dan peraturan di bawahnya.

Jadilah  Indonesia  tempat yang nyaman bagi asing. Mereka tak perlu lagi gerah dan khawatir beroperasi  di  Indonesia  karena semuanya  legal.  Mereka  telah memiliki  penjaga-penjaga  yakni para  begundal  yang  duduk  di kursi kekuasaan.

Indonesia dikerat-kerat dan dikavling-kavling.  “Negara  kehilangan  kedaulatan  atas  sumber daya alamnya. Ini jelas melanggar konstitusi,”  kata  pengamat  perminyakan Kurtubi.

Membalik Keadaan

Situasi itu sebenarnya bisa diatasi bila pengelolaan sumber daya alam Indonesia didasarkan pada syariah. Islam telah memberikan  batasan-batasan  yang
tegas  dalam  pengelolaan  harta milik umum ini. Secara konseptual, sistem pengelolaan sumber daya alam cukup layak diterapkan dan  tidak  akan  bertentangan dengan kehendak rakyat.

Sistem pengelolaan sumber daya alam ini berpijak pada kepemilikan  yang  jelas  atas  benda/barang/harta.  Pemisahan antara kepemilikan negara, kepemilikan umum, dan kepemilikan individu akan menjadikan pemerataan hasil kekayaan alam bagi rakyat.

Secara prinsip, Islam melarang  kepemilikan  umum  dijadikan  kepemilikan  individu.  Bersama dengan itu syariah menentukan kategori mana yang termasuk barang/harta milik umum. Ini sekaligus menjawab bahwa individu masih tetap boleh memiliki hak  terhadap  kekayaan  alam dalam batasan tertentu.

Inilah  salah  satu  hal  yang membedakan  dengan  sistem kapitalis sekuler yang membolehkan semua benda/barang/harga dimiliki siapapun tanpa melihat apakah itu menguasai hajat hidup orang banyak atau tidak. Akibatnya  bisa  terjadi  penguasaan kekayaan  alam  milik  umum sehingga keuntungannya  tidak bisa  dinikmati  secara  maksimal oleh rakyat sebagai pemiliknya.

Bersama dengan itu syariah memiliki sejumlah kebijakan yang melarang terjadinya kolusi antara perusahaan  dan  para  penguasa/pejabat/wakil rakyat. Negara pun  tak  boleh  sembarangan berhubungan  dengan  pihak asing. Harus dilihat terlebih dahulu  status  negara  yang  bersangkutan.

Dengan kombinasi regulasi dan  policy (kebijakan)  sebenarnya, kekayaan alam Indonesia bisa diselamatkan. Beberapa perhitungan menunjukkan, jika kekayaan  alam  Indonesia  dikelola secara  mandiri,  tanpa  dominasi asing,  kita  akan  memperoleh pendapatan yang luar biasa. Tak perlu lagi rakyat diporoti dengan pajak. Bahkan utang luar negeri tak perlu lagi. Rakyat akan bisa merasakan kenikmatan atas kekayaan alamnya itu secara nyata.

Persoalannya,  mau  nggak bangsa  ini  menerapkan  sistem yang sangat adil tersebut dalam mengelola kekayaan alam negeri kaya ini? Atau, memang kita lebih memilih menjadi budak bangsa lain, menjadi inlander seperti di zaman penjajahan?

Orang  yang  cerdas  pasti memilih syariah, apa pun agamanya. Karena syariah berasal dari Yang  Maha  Adil,  penerapannya akan  membawa  keadilan  bagi seluruh  manusia.  Inilah  konsep rahmatan  lil  alamin.  Hidup  sejahtera  di  bawah  naungan khilafah!

mujiyanto | mediaumat.com