Memproteksi Harta Umat

Islam memberikan solusi dalam menjaga kekayaan alam negara bagi kemakmuran rakyat.

Pangkal persoalan berkuasanya  VOC  gaya baru di Indonesia adalah  regulasi.  Mereka bisa leluasa menjalankan aksinya karena didukung oleh legalisasi  aturan  yang  menguntungkan mereka. Apalagi bukan  rahasia  jika  draft  aturan perundang-undangan  yang  kini menjadi  UU  adalah  hasil  kerja VOC tersebut.

Suatu  yang  sulit  menghilangkan  dominasi  asing  bila tidak  ada  perubahan  regulasi secara fundamental. Hanya pertanyaannya,  mungkinkah  regulasi  tersebut  diubah  'melawan' dominasi  sementara  para  penguasa dan wakil rakyat telah ikut merasakan 'nikmat' adanya regulasi  tersebut?  Dan  ini  bagi  penguasa  adalah  sebuah  bahaya karena VOC bisa menjatuhkannya seperti yang terjadi pada Soekarno maupun Soeharto.

Solusi Islam

Memang  harus  ada  perubahan regulasi secara mendasar terkait  penguasaan  itu  sendiri. Bolehkah harta/barang yang menguasai hajat hidup orang banyak diserahkan kepada individu atau perusahaan swasta? Dalam hal seperti ini, Islam memiliki jawaban yang sangat jelas. Islam mengatur persoalan kepemilikan secara tegas.

Islam  membedakan  kepemilikan menjadi tiga yakni milik pribadi;  milik  umum;  dan  milik negara. Pribadi/swasta tidak boleh  memiliki  milik  umum  atau milik negara.

Kepemilikan umum mencakup:  pertama,  fasilitas  umum; meliputi  semua  fasilitas  yang dibutuhkan oleh publik yang jika tidak  ada  akan  menyebabkan kesulitan  bagi  komunitas  atau publik dan dapat menimbulkan persengketaan;  Kedua,  barang tambang  dalam  jumlah  sangat besar.  Ini  haram  dimiliki secara pribadi.  Contoh:  minyak  bumi, emas, perak, besi, tembaga, dll. Ketiga,  benda-benda  yang  sifat pembentukannya  menghalangi untuk dimiliki oleh pribadi; meliputi  jalan,  sungai,  laut,  danau, tanah tanah umum, teluk, selat, dan sebagainya.

Pengelolaan  milik  umum sepenuhnya dilakukan oleh negara sebagai wakil umat. Hasilnya digunakan  untuk  kemakmuran rakyat. Ada prasyarat dalam pengelolaan harta/barang milik umum ini yakni semaksimal mungkin tidak  menimbulkan  kerusakan baik lingkungan, ekosistem maupun sosial.

Rasulullah  SAW  pernah mengambil  kebijakan  untuk memberikan  tambang  garam kepada Abyadh bin Hammal Al Mazini.  Namun,  kebijakan  tersebut kemudian ditarik kembali oleh  Rasulullah  setelah  mengetahui  tambang  yang  diberikan kepada Abyadh bin Hammal laksana air yang mengalir.

Berdasarkan  hadits  tersebut, diperbolehkan individu menguasai  area  tambang  jika  luas dan  depositnya  sedikit. Hasil eksploitasi barang tambang yang diperoleh  individu  tersebut  dikenakan  khumus  atau  seperlimanya  untuk  dimasukkan  ke dalam  Baitul  Mal  (kas  negara) sebagai bagian dari harta fai.

Sebaliknya,  barang  tambang yang jumlahnya tidak terbatas  tidak  boleh  dikuasai  individu  karena  termasuk  harta milik umum dan hasilnya masuk dalam kas Baitul Mal. Rasulullah bersabda,  “Kaum  Muslim  bersekutu dalam tiga hal: air, padang dan api.” (HR Abu Dawud). Hadits ini  juga  menegaskan,  yang  termasuk harta milik umum adalah sumber  daya  alam  yang  sifat pembentukannya  menghalangi individu untuk memilikinya.

Dengan demikian, penguasaan sumber daya alam di tangan negara tidak hanya akan berkontribusi pada kemananan penyediaan  komoditas  primer  untuk keperluan  pertahanan  dan  perekonomian  negara,  tetapi  juga menjadi sumber pemasukan negara  yang  melimpah  pada  pos harta milik umum.

Kalau  negara  membatasi demikian rupa kepemilikan, maka tidak akan ada perusahaan multinasional  yang  akan  seenaknya masuk layaknya VOC. Jika negara membutuhkan mereka dalam hal tertentu seperti eksploitasi misalnya,  mereka  hanyalah  sebagai operator yang dikontrak.

Itu pun masih dibatasi oleh hubungan  diplomatik  antar negara. Islam memandang tidak boleh ada hubungan sama sekali dengan negara yang memusuhi umat Islam. Haram mengadakan hubungan  dengan  mereka  termasuk  dengan  perusahaan-perusahaannya.

Pengaturan seperti itu tidak ada dalam sistem ekonomi liberal yang berlaku sekarang. Batas kepemilikan tidak jelas. Pembatasan kepemilikan terhadap suatu barang  hanya  ditentukan  oleh kemampuan  individu.  Walhasil, siapa yang kuat dialah yang bisa menguasai  barang  apapun. Sedangkan yang  lemah  tersingkir. Inilah yang menyebabkan munculnya  eksploitasi  manusia  atas manusia lainnya.

Walhasil,  kehancuran  ekonomi  yang  terjadi  sekarang  sebenarnya sangat jelas sumbernya yakni sistem kapitalisme-sekuler itu  sendiri  yang  meliberalkan sektor ekonomi. Islam tidak ada andil sedikitpun dalam kerusakan ekonomi  tersebut. Justru Islam menawarkan solusi bagi penyelesaian masalah itu.

Hanya  saja,  sistem  ekonominya  Islam  akan  mampu  menyejahterakan umat—baik Muslim  maupun  non  Muslim—di bawah  naungan  khilafah  yakni
negara  yang  menerapkan  Islam secara kaffah. [mujiyanto]

• Prev
• Next