12 Safar 1443  |  Senin 20 September 2021

basmalah.png

Memproteksi Harta Umat

Memproteksi Harta UmatIslam memberikan solusi dalam menjaga kekayaan alam negara bagi kemakmuran rakyat.

Pangkal persoalan berkuasanya  VOC  gaya baru di Indonesia adalah  regulasi.  Mereka bisa leluasa menjalankan aksinya karena didukung oleh legalisasi  aturan  yang  menguntungkan mereka. Apalagi bukan  rahasia  jika  draft  aturan perundang-undangan  yang  kini menjadi  UU  adalah  hasil  kerja VOC tersebut.

Suatu  yang  sulit  menghilangkan  dominasi  asing  bila tidak  ada  perubahan  regulasi secara fundamental. Hanya pertanyaannya,  mungkinkah  regulasi  tersebut  diubah  'melawan' dominasi  sementara  para  penguasa dan wakil rakyat telah ikut merasakan 'nikmat' adanya regulasi  tersebut?  Dan  ini  bagi  penguasa  adalah  sebuah  bahaya karena VOC bisa menjatuhkannya seperti yang terjadi pada Soekarno maupun Soeharto.

Solusi Islam

Memang  harus  ada  perubahan regulasi secara mendasar terkait  penguasaan  itu  sendiri. Bolehkah harta/barang yang menguasai hajat hidup orang banyak diserahkan kepada individu atau perusahaan swasta? Dalam hal seperti ini, Islam memiliki jawaban yang sangat jelas. Islam mengatur persoalan kepemilikan secara tegas.

Islam  membedakan  kepemilikan menjadi tiga yakni milik pribadi;  milik  umum;  dan  milik negara. Pribadi/swasta tidak boleh  memiliki  milik  umum  atau milik negara.

Kepemilikan umum mencakup:  pertama,  fasilitas  umum; meliputi  semua  fasilitas  yang dibutuhkan oleh publik yang jika tidak  ada  akan  menyebabkan kesulitan  bagi  komunitas  atau publik dan dapat menimbulkan persengketaan;  Kedua,  barang tambang  dalam  jumlah  sangat besar.  Ini  haram  dimiliki secara pribadi.  Contoh:  minyak  bumi, emas, perak, besi, tembaga, dll. Ketiga,  benda-benda  yang  sifat pembentukannya  menghalangi untuk dimiliki oleh pribadi; meliputi  jalan,  sungai,  laut,  danau, tanah tanah umum, teluk, selat, dan sebagainya.

Pengelolaan  milik  umum sepenuhnya dilakukan oleh negara sebagai wakil umat. Hasilnya digunakan  untuk  kemakmuran rakyat. Ada prasyarat dalam pengelolaan harta/barang milik umum ini yakni semaksimal mungkin tidak  menimbulkan  kerusakan baik lingkungan, ekosistem maupun sosial.

Rasulullah  SAW  pernah mengambil  kebijakan  untuk memberikan  tambang  garam kepada Abyadh bin Hammal Al Mazini.  Namun,  kebijakan  tersebut kemudian ditarik kembali oleh  Rasulullah  setelah  mengetahui  tambang  yang  diberikan kepada Abyadh bin Hammal laksana air yang mengalir.

Berdasarkan  hadits  tersebut, diperbolehkan individu menguasai  area  tambang  jika  luas dan  depositnya  sedikit. Hasil eksploitasi barang tambang yang diperoleh  individu  tersebut  dikenakan  khumus  atau  seperlimanya  untuk  dimasukkan  ke dalam  Baitul  Mal  (kas  negara) sebagai bagian dari harta fai.

Sebaliknya,  barang  tambang yang jumlahnya tidak terbatas  tidak  boleh  dikuasai  individu  karena  termasuk  harta milik umum dan hasilnya masuk dalam kas Baitul Mal. Rasulullah bersabda,  “Kaum  Muslim  bersekutu dalam tiga hal: air, padang dan api.” (HR Abu Dawud). Hadits ini  juga  menegaskan,  yang  termasuk harta milik umum adalah sumber  daya  alam  yang  sifat pembentukannya  menghalangi individu untuk memilikinya.

Dengan demikian, penguasaan sumber daya alam di tangan negara tidak hanya akan berkontribusi pada kemananan penyediaan  komoditas  primer  untuk keperluan  pertahanan  dan  perekonomian  negara,  tetapi  juga menjadi sumber pemasukan negara  yang  melimpah  pada  pos harta milik umum.

Kalau  negara  membatasi demikian rupa kepemilikan, maka tidak akan ada perusahaan multinasional  yang  akan  seenaknya masuk layaknya VOC. Jika negara membutuhkan mereka dalam hal tertentu seperti eksploitasi misalnya,  mereka  hanyalah  sebagai operator yang dikontrak.

Itu pun masih dibatasi oleh hubungan  diplomatik  antar negara. Islam memandang tidak boleh ada hubungan sama sekali dengan negara yang memusuhi umat Islam. Haram mengadakan hubungan  dengan  mereka  termasuk  dengan  perusahaan-perusahaannya.

Pengaturan seperti itu tidak ada dalam sistem ekonomi liberal yang berlaku sekarang. Batas kepemilikan tidak jelas. Pembatasan kepemilikan terhadap suatu barang  hanya  ditentukan  oleh kemampuan  individu.  Walhasil, siapa yang kuat dialah yang bisa menguasai  barang  apapun. Sedangkan yang  lemah  tersingkir. Inilah yang menyebabkan munculnya  eksploitasi  manusia  atas manusia lainnya.

Walhasil,  kehancuran  ekonomi  yang  terjadi  sekarang  sebenarnya sangat jelas sumbernya yakni sistem kapitalisme-sekuler itu  sendiri  yang  meliberalkan sektor ekonomi. Islam tidak ada andil sedikitpun dalam kerusakan ekonomi  tersebut. Justru Islam menawarkan solusi bagi penyelesaian masalah itu.

Hanya  saja,  sistem  ekonominya  Islam  akan  mampu  menyejahterakan umat—baik Muslim  maupun  non  Muslim—di bawah  naungan  khilafah  yakni
negara  yang  menerapkan  Islam secara kaffah. [mujiyanto]

Diatur Syariah, Pendapatan Melimpah

Dominasi asing menyebabkan kekayaan alam Indonesia mengalir ke luar negeri. Rakyat Indonesia hanya mendapatkan sisanya. Andai saja, semua sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikelola sendiri oleh negara, hasilnya akan lain.

Dengan produksi minyak di Indonesia adalah sekitar 950.000 barrel per hari (bpd) dan asumsi harga minyak adalah US$ 65/barrel dan nilai tukar rupiah Rp 9000/US$ maka nilai minyak ini hanya sekitar Rp 202 trilyun. Bila biaya produksi dan distribusi minyak ditaksir hanya berkisar 10 persen dari nilai tersebut, maka nett profitnya masih di atas Rp 182 trilyun. Namun keuntungan ini hanya tercapai bila seluruh hasil minyak dijual dengan harga pasar (tanpa subsidi, yakni US$ 72/barrel) dan baru hasilnya yang dikembalikan ke umum melalui Baitul Maal (kas negara).

Produksi gas (LNG) adalah setara sekitar 5,6 juta barrel minyak per hari, namun harganya di pasar dunia hanya 25 persen harga minyak. Nilainya sekitar Rp 297 trilyun atau nett profitnya sekitar Rp 268 trilyun.

Produksi batubara setara 2 juta barrel minyak per hari, dengan harga di pasar dunia sekitar 50 persen harga minyak. Nilainya sekitar Rp 212 trilyun, atau nett profitnya sekitar Rp 191 Trilyun.

Produksi pertambangan terutama emas seperti Freeport atau Newmont hanya dapat ditaksir dari setoran pajak yang jumlahnya memang aduhai. Bila kita percaya kebenaran nilai pajak Freeport yang Rp 6 trilyun setahun, dan ini baru 20 persen dari nettprofit, itu artinya nettprofitnya adalah Rp 30 trilyun per tahun. Ini masuk akal karena dari sumber lain didapat informasi bahwa produksi emas di Freeport adalah sekitar 200 ton emas murni per hari. Secara kasar, bersama perusahan tambang mineral logam lainnya, yakni emas/Newmont juga timah, bauxit, besin juga kapur, pasir, dan lain- lain nett profit sektor pertambangan adalah minimal Rp 50 trilyun per tahun. Dengan demikian dari sektor pertambangan minyak, gas, batubara dan mineral logam didapat penerimaan sekitar Rp 691 trilyun.

Untuk produksi laut, menurut Rokhmin Dahuri, nilai potensi lestari laut Indonesia baik hayati, non hayati, maupun wisata adalah sekitar US$ 82 milyar atau Rp 738 trilyun. Bila ada BUMN kelautan yang ikut bermain di sini dengan ceruk 10 persen, maka ini sudah sekitar Rp 73 trilyun.

Yang paling menarik adalah produksi hutan. Luas hutan Indonesia sekitar 100 juta hektar. Siklusnya 20 tahun, maka setiap tahun hanya 5 persen tanamannya yang diambil. Bila dalam 1 hektar hutan, minimalnya ada 400 pohon, berarti setiap tahun hanya 20 pohon per hektar yang ditebang. Kalau kayu pohon berusia 20 tahun itu nilai pasarnya Rp 2 juta dan nett profitnya Rp 1 juta, maka nilai ekonomis dari hutan kita adalah 100 juta hektar x 20 pohon per hektar x Rp 1 juta per pohon = Rp 2000 trilyun. Itu belum termasuk hasil hutan lainnya.

Jumlahnya fantastis. Indonesia tak perlu utang dan memeras rakyat lewat pajak.

mediaumat.com