fiqhislam
basmalah
Pustaka Muslim


27 Ramadhan 1442  |  Minggu 09 Mei 2021

Memahami Asuransi Syariah

Memahami Asuransi Syariah


Fiqhislam.com - Industri Keuangan Non Bank Syariah terdiri dari beberapa jenis industri dan lembaga yang memiliki tingkat pertumbuhan yang bervariasi. Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa asuransi syariah dan asuransi (konvensional) adalah sama saja dan tidak ada bedanya. Hal ini yang menyebabkan masih adanya perbedaan pandangan di kalangan masyarakat mengenai penempatan kata “syariah” di asuransi.

Tidak bisa dipungkiri, dalam praktik dan realita, secara kasat mata tidak terlihat perbedaan yang mencolok di antara kedua skema asuransi tersebut. Paling sering didapati hal yang membedakan antara Asuransi Syariah dengan yang konvensional adalah penggunaan nuansa hijau yang menunjukkan aura keislaman, sementara untuk yang konvensional biasanya menggunakan warna lainnya. Tidak juga bisa dipungkiri, masyarakat lebih “mengenal” Asuransi Syariah sebatas karena adanya penggunaan istilah dalam bahasa Arab.

Konsep awal yang membedakan antara Asuransi Syariah dan asuransi konvensional adalah dari sisi pengelolaan risiko. Di asuransi konvensional kita mengenal adanya risk transfer, yaitu pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Pihak tertanggung yang memiliki risiko, dengan membayar premi dengan besaran tertentu, maka sebagai imbal baliknya, pihak penanggung akan memberikan jaminan ganti-rugi apabila tertanggung menderita kerugian.

Dalam hal ini, pihak tertanggung dan penanggung melakukan transaksi, berupa pertukaran jasa penjaminan ganti-rugi dan premi yang dibayarkan. Transaksi ini terputus, karena apapun hasil di kemudian hari, menjadi domain dari pihak Penanggung. Sekiranya apabila dari hasil pengelolaan risiko ini terdapat kelebihan (surplus), maka sepenuhnya menjadi domain Penanggung. Keadaan yang sama sebaliknya, apabila terjadi kekurangan (defisit) dari pengelolaan risiko ini, maka sepenuhnya pun menjadi domain Penanggung.

Penjelasan mengenai mekanisme pengalihan risiko pada transaksi asuransi (konvensional) dapat dijabarkan di bawah ini:

Pertama, masing-masing Tertanggung tidak berhubungan atau mempunyai perikatan antara satu-sama-lain dengan Tertanggung lainnya. Tertanggung yang mempunyai exposure risiko melakukan pengalihan kepada pihak lain, dalam hal ini Penanggung (Perusahaan Asuransi). Tertanggung hanya berurusan dengan Penanggung. Tertanggung kemudian membayar Premi kepada Penanggung.

Di tahap selanjutnya, Penanggung yang menerima Premi, memberikan janji untuk memberikan ganti-rugi klaim apabila Tertanggung mengalami kerugian. Seluruh Premi yang diterima, adalah mutlak milik Penanggung, termasuk bagaimana Penanggung mengelola dana tersebut. Keuntungan dan kerugian menjadi domain Penanggung.

Tahap ketiga adalah pengelolaan dana Premi yang disiapkan Penanggung untuk memberikan ganti-rugi manakala ada Tertanggung yang mengalami kerugian. Apabila pengelolaan Dana Premi lebih besar dari kewajiban Penanggung membayar ganti-rugi, maka seluruh keuntungan merupakan hak Penanggung. Sebaliknya, apabila Dana Premi lebih kecil dari kewajiban pembayaran ganti-rugi, maka defisit tersebut menjadi tanggung-jawab Penanggung.

Secara singkat, konsep di asuransi (konvensional) adalah transaksi antara Tertanggung dan Penanggung, berupa exchange antara Premi dan Ganti-rugi Klaim.

Kondisi di atas berbeda dengan konsep pengelolaan risiko di Asuransi Syariah. Bila di konvensionalterjadi aktivitas transaksional berubah peralihan risiko dari satu pihak ke pihak lain (risk transfer), maka di Asuransi Syariah yang terjadi adalah konsep saling bekerjasama untuk menanggung risiko secara bersama-sama (risk sharing). Dengan skema sharing risk ini, setiap Peserta (istilah bagi pemegang polis asuransi syariah) akan bersama-sama menanggung risiko dari Peserta lainnya.

Asuransi syariah menggunakan skema sharing risk. Berbagi risiko di Asuransi Syariah di awali dengan perjanjian dimana terdapat kesepakatan bahwa bilamana terjadi musibah kepada salah satu Peserta, maka Peserta lain akan saling menolong dan saling menanggung. Bentuk kerjasama ini dalam bentuk pengumpulan dana kontribusi yang terkumpul menjadi kumpulan dana kebajikan (tabarru’). Santunan kepada Peserta yang mengalami musibah, diambil sebagian dari kumpuan Dana Tabarru’ ini.

Semisal ada kumpulan seribu peserta, maka apabila terjadi musibah yang menimpa salah satu Peserta tersebut, sesungguhnya 999 Peserta lainnya turut membantu Peserta yang mengalami musibah tadi. Semisal dari seribi peserta tadi terkumpul Dana Tabarru’ sebesar Rp 100 juta dan pada suatu ketika terdapat musibah yang diderita salah seorang Peserta, misalnya membutuhkan santunan sebesar Rp 1 juta maka dana ini diambil dari kumpulan Dana Tabarru’ tersebut (yang sesungguhnya adalah milik bersama para Peserta).

Di tahap selanjutnya, para Peserta bersepakat bahwa mereka menunjuk Perusahaan Asuransi Syariah sebagai Pengelola. Pengelolaan dimaksud meliputi pengelolaan risiko dan investasi. Pengelolaan ini sesuai akad yang disepakati dan sesuai dengan kaidah syariah. Kaidah yang digunakan berlandaskan syariat Islam (Alquran, hadis dan Fatwa ulama) serta peraturan perundangan terkait syariah yang berlaku (UU, POJK dan SEOJK).

Melihat situasi dan kondisi serta keahlian yang dimiliki perusahaan asuransi syariah, para Peserta bersepakat untuk menyerahkan pengelolaan Dana Tabarru’ kepada Perusahaan Asuransi Syariah. Dalam mekanisme Asuransi Syariah, perusahaan asuransi syariah bukan merupakan Penanggung risiko, melainkan hanya sebagai pengelola risiko. Karena sesungguhnya yang “menanggung” risiko adalah kumpulan para Peserta tadi.

Di dalam pengelolaan risiko tersebut, harus dipastikan tidak adanya unsur yang bertentangan dengan kaidah syariah. Aktivitas Asuransi Syariah tidak boleh mengandung unsur riba (pertambahan nilai), maysir (judi), gharar (ketidakjelasan), dzalim, maksiat (pornografi, pornoaksi), riswah (suap, gratifikasi), zat atau benda haram.

Pada kesempatan yang sama, para Peserta yang menitipkan kumpulan Dana Tabarru’ kepada perusahaan asuransi syariah, memberikan ujrah (upah) atas bantuannya dalam pengelolaan Risiko tersebut.

Bilamana terjadi musibah terhadap salah seorang Peserta, maka Perusahaan Asuransi Syariah bertindak sebagai Pengelola Klaimyang mewakili para Peserta untuk memberikan manfaat (klaim).

Dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki, perusahaan asuransi diyakini mampu untuk memastikan pemberian manfaat tadi adalah sesuai dengan perjanjian (polis) dan tidak bertentangan dengan kaidah syariah. Guna lebih memastikan compliance terhadap kaidah syariah, maka di setiap perusahaan asuransi syariah diwajibkan adanya Dewan Pengawas Syariah yang salah satu fungsinya adalah melakukan pengawasan atas kesesuaian operasional dalam koridor syariah.

Kembali ke penyaluran manfaat tadi, dana tersebut sesungguhnya berasal dari para Peserta sendiri, yaitu kumpulan Dana Tabarru’. Dalam hal ini tidak terjadi exchange (transaksi) antara Peserta dan perusahaan asuransi syariah. Kembali, dana manfaat ke Peserta sesungguhnya berasal dari para Peserta itu sendiri.

Konsep kebersamaan yang diterapkan dalam Asuransi Syariah adalah apabila kumpulan Dana Tabarru’ lebih besar (surplus) daripada besaran santunan yang diberikan kepada Peserta yang mengalami musibah , maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada Peserta. Apabila diperjanjikan secara khusus, perusahaan asuransi syariah pun bisa mendapatkan sebagian dari hasil Surplus pengelolaan risiko.

Sebaliknya, bilamana kumpulan Dana Peserta ternyata lebih kecil dari besaran santunan yang diberikan kepada Peserta (defisit), maka secara prinsip kekurangan tersebut nantinya akan menjadi domain para Peserta, namun demikian perusahaan asuransi syariah berkewajiban untuk memberikan dana talangan (qardh) untuk menutupi kekurangan tersebut.

Qardh ini sendiri harus bebas dari unsur riba, artinya tidak ada penambahan besaran utang atas pokok dana talangan. Semisal pada ilustrasi di atas, apabila terdapat kekurangan Rp 150 maka perusahaan asuransi syariah akan memberikan dana talangan sebesar Rp 150. Proses pengembalian dana talangan tersebut, nantinya akan diambil kembali dari surplus (bila ada) dalam pengelolaan risiko di tahun-tahun berikutnya. Apabila pengembalian baru bisa dilakukan dalam 5 tahun ke depan, maka besaran pengembalian dana talangan pun tidak boleh bertambah sedikit pun dari pokok sebesar Rp 150.

Terkait dengan investasi, perusahaan asuransi syariah hanya sebagai Pengelola Dana yang sesungguhnya milik Peserta. Hasil investasi yang diperoleh dari Dana Tabarru’akan dikembalikan ke pemiliknya, yaitu Peserta. Kembali ditekankan, pengelolaan investasi ini pun harus sesuai dengan kaidah syariah, utamanya bebas dari unsur riba.

Semua hasil investasi pun akan kembali ke Peserta (Dana Tabarru’). Apabila diperjanjikan secara khusus, perusahaan asuransi syariah bisa mendapatkan sebagian dari hasil investasi milik Peserta.

Skema yang tergambar dalam pengelolaan Asuransi Syariah sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah sistem pengelolaan yang berdasarkan prinsip saling menolong dan melindungi.

“Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan peranjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi …”

Dengan konsep di atas, terdapat perbedaan mendasar antara pengelolaan asuransi konvensional yang merupakan transaksional antara Tertanggung dengan Penanggung, sementara asuransi syariah menggunakan konsep kerjasama di antara sesama Peserta.  Konsep kerjasama ini sebenarnya merupakan nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia, yaitu koperasi, dimana keuntungan maupun kerugian dibagi bersama.

Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Peribahasa yang menjadi pola pikir kehidupan bangsa Indonesia merupakan landasan pengelolaan Asuransi Syariah. Sebuah sistem dan skema sederhana.

Konsep kerjasama dan berbagi hasil ini, seidealnya dinikmati bersama sehingga tujuan keberadaan sebuah lembaga keuangan syariah, bisa turut mewujudkan visi keberadaan Islam yaitu sebagai rahmat bagi semesta alam. Keberhasilan sebuah lembaga keuangan syariah, termasuk perusahaan asuransi syariah, seidealnya adalah memberikan value dan manfaat bagi para pemangku kepentingan, negara serta alam sekitar. [yy/republika]

oleh Erwin Noekman
Direktur eksekutif Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia

 

Tags: Asuransi