fiqhislam
basmalah
Pustaka Muslim


26 Ramadhan 1442  |  Sabtu 08 Mei 2021

071-FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 71/DSN-MUI/VI/2008 | SALE AND LEASE BACK

 

FATWA

DEWAN SYARI’AH NASIONAL

NO: 71/DSN-MUI/VI/2008

Tentang

SALE AND LEASE BACK

 

FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 71/DSN-MUI/VI/2008 | SALE AND LEASE BACK

 

Dewan Syari’ah Nasional, setelah:
Menimbang :

a. bahwa dalam masyarakat berkembang suatu kebutuhan jual beli suatu aset untuk kemudian pembeli menyewakan kembali aset kepada penjual, yang disebut dengan Sale and Lease Back;

b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, diperlukan aturan Sale and Lease Back yang sesuai dengan prinsip syariah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang Sale and Lease Back untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT., antara lain:

a. QS. Al-Maidah [5]: 1
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu…”

b. QS. al-Qashash [28]: 26
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya’.”

c. QS. al-Kahfii [18]: 77
Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu."

d. QS. al-Baqarah[2]: 275
“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

e. QS. an-Nisaa[4]: 29
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu.”

2. Hadits-hadits Nabi shallallahu alaihi wasallam, antara lain:

a. Hadits Qudsi riwayat Imam al-Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah dari Abu Hurairah (teks al-Bukhari), Nabi bersabda:
“Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: “Ada tiga kelompok yang Aku memusuhi mereka pada Hari Kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang memperkerjakan seseorang, lalu ia meminta pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan ia tidak membayarkan upahnya.”

b. Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:
“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

c. Hadits riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:
“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

d. Hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ad-Daruquthni dari Sa`d Ibn Abi Waqqash (teks Abu Dawud), ia berkata:
“Dulu kami menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang tumbuh di pinggir selokan dan yang tumbuh di bagian yang dialiri air; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

e. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

3. Ijma’ ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa.

4. Kaidah Fiqih:
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama; antara lain:

a. Al-Syairazi, al-Muhadzdzab, juz I Kitab al-Ijarah hal. 394:
“Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan… karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad ijarah atas manfaat.”

b. Ibnu Qudamah, al-Mughni, VIII /7:
“Ijarah adalah jual beli manfaat; dan manfaat berkedudukan sama dengan benda.”

c. Imam al-Nawawi, al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab, XV/308; al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, II/332; al-Dimyathi, I’anah al-Thalibin, III/108:
“…kebutuhan orang mendorong adanya akad ijarah (sewa menyewa), sebab tidak setiap orang memiliki kendaraan, tempat tinggal dan pelayan (pekerja). Oleh karena itu, ijarah dibolehkan sebagaimana dibolehkan juga menjual benda.”

d. Ibnu Qudamah, al-Mughni, VIII, 113:
“Benda yang disewa adalah amanah di tangan penyewa; jika rusak bukan disebabkan kelalaian, penyewa tidak diminta harus bertanggung jawab (mengganti).”

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional MUI pada hari Kamis, 22 Jumadil Akhir 1429 H. / 26 Juni 2008.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG SALE AND LEASE BACK

Pertama : Ketentuan Umum
Sale and Lease Back adalah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual.

 

Kedua : Ketentuan Hukum

Sale and Lease Back hukumnya boleh.

 

Ketiga : Ketentuan Khusus
1. Akad yang digunakan adalah Bai' dan Ijarah yang dilaksana-kan secara terpisah.

2. Dalam akad Bai', pembeli boleh berjanji kepada penjual untuk menjual kembali kepadanya aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan.

3. Akad Ijarah baru dapat dilakukan setelah terjadi jual beli atas aset yang akan dijadikan sebagai obyek Ijarah.

4. Obyek Ijarah adalah barang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis.

5. Rukun dan syarat Ijarah dalam fatwa Sale and Lease Back ini harus memperhatikan substansi ketentuan terkait dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiaya-an Ijarah.

6. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.

7. Biaya-biaya yang timbul dalam pemeliharaan Obyek Sale and Lease Back diatur dalam akad.

Keempat : Penutup
1. Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

 

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 22 Jumadil Akhir 1429 H.
26 J u n i 2008 M.

DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

 

Ketua, Sekretaris,
DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH DRS. H.M. ICHWAN SAM