pustaka.png.orig
basmalah.png.orig


15 Dzulqa'dah 1442  |  Jumat 25 Juni 2021

Wakil Ketua MPR: Rakyat Makin Susah, Sembako Kena Pajak

Wakil Ketua MPR: Rakyat Makin Susah, Sembako Kena Pajak

Fiqhislam.com - Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok. Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan, menilai kebijakan tersebut belum urgent.

"Justru sebaliknya kita harusnya memberikan kepada rakyat," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6).

Politikus Partai Demokrat itu mengkritisi adanya rencana kebijakan tersebut. Pengenaan pajak terhadap sembako dinilai hanya akan membuat rakyat makin susah. "Saya dengar lagi PPN untuk sembako dikenakan lagi, bagaimana ini rakyat semakin susah kok sembako dikenakan lagi," ujarnya.

Tidak hanya sembako, pemerintah juga rencananya akan mengenakan pajak di bidang pendidikan. Syarief meminta pemerintah jangan membebani masyarakat di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi covid-19.

"Intinya belum saatnya kita bebani rakyat yang masih suffering, kesulitan di tengah pandemi justru negara yang harusnya memberikan kepada rakyatnya bukan menganbil dari rakyatnya yang sekarang sudah semakin berat," tegasnya.

Sementara itu Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani, mengatakan wacana pemerintah untuk menerapkan PPN atas bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan patut dipertanyakan dari nilai-nilai Pancasila karena berpotensi melanggar sila kelima pancasila. Selain itu, menurut Arsul konstitusionalitas kebijakan tersebut terbuka untuk dipersoalkan jika nantinya benar-benar masuk dalam UU KUP (Ketentuan Umum Perpajakan).

"Kebijakan tersebut terbuka untuk digugat dengan argumentasi bertentangan dengan Pasal 33 ayat 4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terkait dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan dan menjaga keseimbangan kesatuan ekonomi nasional," ucap politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Arsul menuturkan bahwa beberapa waktu lalu Pemerintah telah melakukan relaksasi kebijakan perpajakan dengan meminimalkan pengenaan pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPN-BM) terhadap mobil dengan kategori tertentu.

Menurutnya, kalau kemudian untuk menutup kehilangan sumber fiskal tersebut Pemerintah menggantinya dengan menambah beban pajak pada barang kebutuhan pokok yang menjadi hajat hidup seluruh rakyat, maka sisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia patut dipertanyakan.

Arsul mengingatkan kepada pemerintah khususnya Kementerian Keuangan untuk benar-benar melakukan kajian dari sisi dasar dan ideologi bernegara serta konstitusi negara. "Mari kita cerminkan Pancasila kita dalam sikap pemerintahan yang nyata dengan tidak membuat kebijakan atau perundangan yang menabrak Pancasila dan konstitusi kita," ucapnya. [yy/republika]