fiqhislam
basmalah
Pustaka Muslim


1 Ramadhan 1442  |  Selasa 13 April 2021

4 Lembaga Top Dunia Beberkan Kondisi Ekonomi Indonesia

4 Lembaga Top Dunia Beberkan Kondisi Ekonomi Indonesia

Fiqhislam.com - Guratan-guratan positif perekonomian Indonesia mulai tampak jelas di tengah pandemi virus corona yang belum berakhir ini. Empat lembaga ekonomi kredibel dunia --Bank Dunia, OECD, Fitch Ratings, dan IMF-- menyampaikan prediksi optimisme mereka atas ekonomi Indonesia pada 2021 dan 2022.

Lembaga-lembaga ini juga menyampaikan berbagai tantangan ekonomi yang harus dijawab Pemerintah agar Indonesia keluar dari zona ekonomi kontraksi seperti pada 2020. Kuncinya tetap pada pemulihan kesehatan dengan program vaksinasi massal yang tepat dan benar.

Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh 4,4 persen sepanjang tahun 2021 ini. Angka ini sama seperti proyeksi Bank Dunia pada akhir tahun lalu.

Proyeksi Bank Dunia tersebut di bawah target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2021 sebesar 5 persen. Namun, proyeksi itu masuk dalam outlook yang dilakukan pemerintah sebesar 4,5 persen hingga 5,3 persen.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan pulih menjadi 4,4 persen pada tahun 2021,” kata Kepala Ekonom Bank Dunia Kawasan Asia Timur dan Pasifik, Aaditya Mattoo, seperti dikutip dari laporan Bank Dunia Edisi April 2021 berjudul "Pemulihan Belum Merata", Jumat (26/3).

Beberapa sektor dinilai masih lambat pemulihannya di antaranya sektor perdagangan, transportasi, dan perhotelan.

Aaditya menilai perekonomian global secara keseluruhan pada tahun ini tumbuh tidak merata, utamanya di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Hanya China dan Vietnam yang perekonomiannya pulih secara cepat pada tahun ini.

“Ekonomi China dan Vietnam mengalami grafik pemulihan berbentuk huruf V, perekonomian kedua negara tersebut dinilai melampaui tingkatan saat sebelum pandemi,” jelas Aaditya.

Di negara-negara besar, Bank Dunia memprediksi rata-rata pertumbuhan ekonominya berada di sekitar lima persen, di bawah tingkat sebelum pandemi.

Kinerja perekonomian bergantung kepada efektivitas pengendalian virus, kemampuan memanfaatkan kebangkitan perdagangan internasional, dan kemampuan pemerintah negara masing-masing dalam memberikan dukungan fiskal dan moneter.

Negara-negara maju yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,9 persen pada tahun 2021.

Berdasarkan survei OECD, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali naik menjadi 5,4 persen pada tahun 2022.

Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria mengatakan pemulihan ekonomi Indonesia akibat pandemi akan berlangsung secara bertahap dan tergantung pada penanganan di sektor kesehatan.

Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5 persen-5,4 persen dengan titik tengah 5 persen, sementara proyeksi BI ekonomi akan tumbuh di kisaran 4,3 persen-5,3 persen.

Berbeda dengan Bank Dunia dan OECD, lembaga pemeringkat global Fitch Ratings memberikan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang jauh lebih optimistis. Sebelumnya, Fitch Ratings memberikan peringkat yang baik untuk kondisi perekonomian di Indonesia pada tahun ini.

Proyeksi Ekonomi Fitch Ratings

Lembaga pemeringkat kredit internasional berpusat di New York dan London ini memperkirakan produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi Indonesia akan pulih secara bertahap menjadi 5,3 persen pada 2021 dan 6 persen pada 2022.

Fitch melihat ini sebagai pertumbuhan yang sangat baik, mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat terkontraksi 2,1 persen pada 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Fitch melihat pemulihan tersebut didukung stimulus belanja pemerintah dan ekspor neto Indonesia, termasuk dari perbaikan harga komoditas.

"Kami memperkirakan momentum pertumbuhan akan didukung lebih lanjut dalam waktu dekat oleh langkah-langkah bantuan fiskal dan belanja infrastruktur," tulis Fitch dalam rilisnya seperti dikutip Jumat (26/3).

Pemerintah Indonesia, menurut Fitch, sudah memulai program vaksinasi pada Januari dan bertujuan untuk mencapai kekebalan kelompok pada kuartal pertama 2022. Fitch juga melihat pembangunan infrastruktur tetap menjadi kunci jangka menengah dari prioritas pemerintah.

Namun kapasitas investasinya mungkin terhambat oleh pembayaran bunga yang meningkat (18 persen dari pendapatan pada 2020).

Selain itu pengeluaran yang diamanatkan secara konstitusional sektor kesehatan dan pendidikan, dan kemungkinan kebutuhan mendukung modal bagi perusahaan milik negara.

Lembaga Pengelola Investasi yang baru dibentuk oleh Otoritas Investasi Indonesia, diyakini akan menjadi sumber pendanaan yang strategis. Lembaga ini dibentuk untuk membantu pendanaan pembangunan infrastruktur selama beberapa tahun ke depan.

Dana itu berasal dari gabungan dana pemerintah dan sektor swasta, termasuk melalui disinvestasi aset pemerintah, seperti jalan tol.

Fitch memperkirakan defisit fiskal akan sedikit menyempit menjadi 5,6 persen pada 2021 dari 6,1 persen pada 2020, secara umum sejalan dengan target pemerintah Indonesia. Setelah dampak pandemi mereda, Fitch menyatakan konsolidasi fiskal harus dipercepat mulai 2022.

Ini mengingat dukungan luas di seluruh spektrum politik untuk kebijakan fiskal yang berhati-hati dan rekam jejak akumulasi utang yang rendah Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain.

Dalam pandangan Fitch, konsolidasi kemungkinan akan datang dari penghapusan secara bertahap kebijakan bantuan dan rasionalisasi pengeluaran. Fitch memperkirakan rasio pendapatan akan meningkat secara bertahap menjadi 12,3 persen dari PDB pada 2021.

Selanjutnya menjadi 12,8 persen pada 2022. Hal ini terjadi seiring dengan pemulihan ekonomi, dari 12,1 persen pada 2020, terendah dalam kategori 'BBB'.

Dampak pandemi pada metrik fiskal Indonesia menurut Fitch tidak separah kebanyakan negara lain yang memiliki peringkat 'BBB'. Fitch memperkirakan utang pemerintah akan mencapai puncaknya sekitar 42 persen dari PDB pada 2022. Namun ini masih jauh di bawah rata-rata negara 'BBB' sebesar 57 persen.

Prediksi IMF

Prediksi lebih rendah juga dipaparkan Dana Moneter Internasional (IMF). IMF mengeluarkan proyeksi terbaru pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021, yakni 4,8 persen.

Dalam laporan terbarunya, IMF memproyeksikan berlanjutnya perbaikan ekonomi Indonesia pada 2021 seiring dengan mulai dilaksanakannya program vaksinasi Covid-19 dan strategi kebijakan yang terkoordinasi.

PDB riil diproyeksikan akan berkembang sebesar 4,8 persen pada 2021 dan 6 persen pada 2022. Proyeksi ini didukung oleh langkah-langkah kebijakan yang kuat, termasuk peningkatan investasi publik dan rencana distribusi vaksin Covid-19, serta kondisi ekonomi dan keuangan global yang membaik.

IMF mencermati faktor risiko yang perlu menjadi perhatian mengingat kondisi saat ini masih diliputi dengan ketidakpastian, yaitu risiko terkait kondisi pandemi Covid-19 yang dapat berlangsung lebih lama, potensi kerentanan di sektor perbankan dan korporasi nonkeuangan terkait kualitas aset ketika dilakukan normalisasi dukungan kebijakan, dan pengetatan kondisi keuangan global.

Juga, terdapat risiko perubahan iklim yang dapat kembali mengganggu perekonomian dan menambah beban fiskal. Namun, IMF menilai positif sinergi kebijakan di Indonesia dalam menghadapi pandemi yang mencakup kebijakan pengendalian pandemi di sektor kesehatan, kebijakan stimulus fiskal, kebijakan moneter akomodatif, pelonggaran kebijakan makro dan mikroprudensial, serta kebijakan burden sharing Bank Indonesia dengan pemerintah.

Secara umum, Dewan Direktur IMF memandang bauran kebijakan ditempuh secara kuat dan cepat oleh otoritas Indonesia sehingga dapat menopang pemulihan ekonomi.

Proyeksi Ekonom

Ekonom senior Standard Chartered Bank Indonesia memberikan penilaian berbeda atas prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia memproyeksikan ekonomi Indonesia bakal tumbuh positif sebesar 4,5 persen di 2021, lebih rendah dari target pemerintah dan Bank Indonesia (BI).

"Ekonomi Indonesia kami perkirakan bisa tumbuh 4,5 persen, mungkin ini agak sedikit di bawah batas atas target pemerintah dan BI," ujar Senior Economist Standard Chartered Bank Aldian Taloputra dalam konferensi pers virtual World of Wealth (WOW) 2021, di Jakarta, Rabu.

Pada tahun ini Indonesia masih dalam proses pemulihan ekonomi sehingga pertumbuhannya tidak begitu besar. Masih perlu waktu untuk pertumbuhan ekonomi pulih ke kondisi sebelum pandemi Covid-19.

Kendati demikian, proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut punya potensi bergeser ke angka yang lebih tinggi di tahun ini. Hal ini bisa dilakukan bila diiringi dengan suksesnya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan insentif yang digelontorkan pemerintan bisa tepat sasaran, sehingga mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

Meskipun produksi vaksin dinilai cukup untuk melindungi seluruh orang dewasa di dunia pada akhir 2021, kemanjuran (efikasi) dan distribusi vaksin yang tidak merata menyiratkan bahwa kebanyakan negara masih belum dapat mencapai tingkat imunitas kelompok (herd immunity).

“Beberapa estimasi menunjukkan bahwa pada akhir 2021, dalam skenario yang paling optimistis, cakupan vaksinasi yang disesuaikan dengan kemanjuran vaksin di negara-negara berpenghasilan tinggi akan mencapai 81 persen dan di negara-negara berkembang hanya 55 persen,” jelas Aaditya.

Faktor Vaksinasi

Laporan "Economic Update" Bank Dunia menyebut vaksinasi menjadi salah satu upaya untuk pemulihan ekonomi di wilayah Asia Timur dan Pasifik. Hal ini menyusul minimnya di negara dengan pengendalian covid-19 termasuk Indonesia.

Aaditya mengatakan vaksinasi dan reformasi kebijakan yang signifikan dapat mendorong perekonomian dan mencegah kerugian lebih dalam akibat Covid-19.

"Di negara-negara di mana pengendalian Covid-19 belum tercapai, seperti Indonesia dan Filipina, vaksinasi yang cepat menjadi prioritas," kata Aaditya.

Namun, vaksinasi saja dinilai tidak bisa mengakhiri pandemi secara cepat. Sebab distribusi vaksin masih menjadi risiko di sejumlah negara, bahkan keterlambatan vaksin dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi

“Pada sisi negatif, keterlambatan distribusi vaksin dapat mengakibatkan berlarut-larutnya infeksi dan pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan, sehingga dapat mengurangi pertumbuhan sekitar satu persen,” ucapnya.

Tak hanya itu, lambatnya penanggulangan global terhadap virus corona juga dapat meningkatkan risiko kemunculan varian-varian baru. Hal ini bisa lebih menular hingga resisten terhadap jenis vaksin yang ada.

Optimisme Sri Mulyani

Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi kisaran 4,5 persen sampai 5,3 persen pada tahun ini. Adapun prediksi ini menyusul dukungan program vaksinasi Covid-19 sebagai penentu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan APBN akan mendukung pemulihan ekonomi pada tahun ini. “Beberapa alasan yang mendukung pemulihan ekonomi adalah program vaksinasi, akan terus terakselerasi tinggi pada kuartal satu, dua, tiga, dan akhir tahun ini,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut saat ini pemulihan ekonomi domestik sudah mulai terlihat. Tercatat konsumsi listrik tumbuh 6,2 persen secara tahunan pada Januari 2021 dan konsumsi rumah tangga tumbuh 46,3 persen dari total konsumen listrik yang tumbuh 22,4 persen pada Januari 2021.

Hal ini sesuai data Google Mobility Report, residensialnya lebih tinggi 10,8 persen secara tahunan dibandingkan kondisi normal. Sedangkan konsumsi listrik industri tumbuh negatif minus 1,6 persen, secara bulanan tumbuh 2,1 persen.

Sri Mulyani menyebut Indonesia menjadi salah satu negara paling cepat menggulirkan vaksinasi Covid-19. Hal ini membuat Indonesia relatif lebih maju dalam program vaksinasi.

Sri Mulyani berharap aktivitas dan mobilitas bisa relatif normal. “Vaksin memberi harapan dan membuat masyarakat lebih tahan Covid-19, sehingga harapan pemulihan ekonomi meski vaksin tidak satu-satunya solusinya,” ucapnya.

Ke depan pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya mendorong pemulihan ekonomi. Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan dan memberikan relaksasi uang muka kredit kendaraan bermotor dan properti.

OJK juga telah memperpanjang restrukturisasi kredit perbankan dan memberikan relaksasi aset tertimbang menurut risiko (ATMR) kredit perumahan dan sektor kesehatan.

Catatan Redaksi

Pertumbuhan ekonomi mengacu pada kegiatan ekonomi suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari data produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan perkapita penduduknya.

Jika pendapatan riil masyarakat naik dalam satu periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya maka ekonomi negara itu tumbuh. Sebaliknya, kondisi yang buruk bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi terkontraksi alias minus dibanding periode sebelumnya.

Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi bisa berasal dari konsumsi masyarakat seperti belanja, kredit, traveling, dan lainnya. Juga, bisa dari investasi (belanja modal) perusahaan-perusahaan maupun individu bisnis, yang menentukan seberapa besar barang atau jasa yang bisa diproduksi.

Ekspor pun ikut menentukan tumbuh tidaknya ekonomi sebuah negara. Ekspor yang bagus akan mendorong booming ekonomi. [yy/republika]

Oleh Novita Intan, Elba Damhuri