fiqhislam
basmalah
Pustaka Muslim


29 Ramadhan 1442  |  Selasa 11 Mei 2021

Utang Luar Negeri RI Diprediksi Tembus Rp10.000 Triliun

Utang Luar Negeri RI Diprediksi Tembus Rp10.000 Triliun

Fiqhislam.com - Utang luar negeri (ULN) di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diprediksi akan mencapai Rp10.000 triliun. Utang tersebut terdiri dari utang sektor publik.

ULN Indonesia per akhir Januari 2021 meningkat dari posisi ULN di Desember 2020. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi ULN Indonesia pada periode tersebut sebesar UUSD420,7 miliar atau lebih tinggi dari posisi Desember 2020 yang tercatat USD417,5 miliar.

Utang itu terdiri terdiri dari ULN sektor publik atau pemerintah dan bank sentral sebesar USD213,6 miliar dan ULN sektor swasta, termasuk BUMN sebesar USD207,1 miliar.

"Ini belum selesai pemerintahannya, kalau sudah selesai diperkirakan menjadi Rp10 ribu triliun utang di APBN," ujar Ekonom senior Indef Didik J Rachbini dalam diskusi virtual Rabu (24/3/2021).

Didik menilai, tren utang di masa kepemimpinan Presiden Jokowi bertambah sangat pesat dibanding pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Untuk SBY, di akhir masa jabatannya, utang pemerintah tercatat sebesar Rp2.700 triliun dan utang BUMN Rp500 triliun.

Di sisi lain, dia juga menyoroti lemahnya peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam penyusunan anggaran negara, sehingga utang melesat lepas dari kontrol para anggota dewan. Didik menilai saat ini, wakil rakyat sudah tidak bisa lagi berkutik.

"Ini suatu prestasi yang besar dan ini perlu dicermati. Mengapa DPR tidak berkutik? Karena kekuasaan eksekutif sudah pindah ke legislatif. DPR sudah lemah seperti masa orde baru," kata dia.

Untuk ULN BUMN, dinilai naik signifikan usai periode 2015-2016. Dari hasil riset Indef, hingga di kuartal III-2020 ULN BUMN sektor keuangan dan non keuangan tercatat di angka Rp996 triliun.

Peneliti Indef Deniey A Purwanto menyebut, tren kenaikan ULN BUMN secara signifikan terjadi di 2018. Dimana, utang di sektor keuangan berada di posisi 23,44%. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan 2017 yang berada di angka 0,10%.

Sementara ULN BUMN non keuangan tercatat berada di posisi 41,64% pada 2018. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan pada periode sebelumnya yakni 5,14%.

"Beberapa tahun terakhir utang BUMN menunjukan kecenderungan peningkatan yang cukup pesat baik BUMN lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan. Ketika kita membandingkan BUMN keuangan dan BUMN non keuangan, kita harus keluarkan tabungan dan deposito dari utang, tapi tetap saja kita lihat perkembangan utang BUMN lembaga keuangan dan non lembaga keuangan meningkat cukup drastis dalam beberapa tahun terakhir," ujar Deniey

Meski begitu, ULN BUMN tercatat mengalami penurunan signifikan pada 2020. Dalam periode ini, utang perseroan negara hanya berada di angka 10,5% untuk lembaga keuangan. Sementara non keuangan hanya tercatat 12,99%.

Di sisi lain, bila dibuat perbandingan antara ULN BUMN keuangan dan non keuangan, utang luar negeri paling banyak diserap adalah BUMN dengan core business atau bisnis inti infrastruktur. Deniey menilai, hal itu terkait dengan penugasan dari pemerintah. Misalnya pembangunan sejumlah proyek strategi nasional (PSN). [yy/okezone]