5 Jumadil-Awal 1443  |  Kamis 09 Desember 2021

basmalah.png

Mampukah Dana Abadi Kurangi Ketergantungan pada Utang

Mampukah Dana Abadi Kurangi Ketergantungan pada Utang

Fiqhislam.com - Kehadiran lembaga pengelola investasi (LPI) yang diberi nama Indonesia Investment Authority (INA) atau dana abadi diharapkan bisa memberikan alternatif sumber pembiayaan lain sehingga mengurangi ketergantungan pada utang . Sebelum ada LPI, pemerintah mengandalkan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan pinjaman bilateral.

“Besaran biaya ini tentu bergantung pada risiko yang dihadapi. Namun, hadirnya LPI ini diharapkan dapat memberikan alternatif sumber pembiayaan lain sehingga mengurangi ketergantungan pada utang,” ujar Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puteri Anetta Komaruddin kepada SINDONews.

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin siap meluncurkan LPI yang akan menjadi alternatif pembiayaan pembangunan di dalam negeri. Pemerintah sudah aktif mengundang investor untuk membenamkan dananya di Nusantara.

Langkah itu nantinya perlu diimbangi dengan transparansi. Pada tahap awal, pemerintah ingin menggunakan dana LPI untuk pembangunan infrastruktur. Sebagai modal pemerintah akan membenamkan fulus sebesar Rp75 triliun.

Puteri Anetta mengatakan, LPI memiliki potensi yang besar untuk memperluas pembiayaan pada sektor-sektor lain, seperti pariwisata, teknologi, dan EBT. Tentu saja, hal tersebut dengan memperhatikan kelayakan bisnis dan profil risiko setiap proyek.

Muncul pertanyaan, apakah skema LPI lebih murah dari pinjaman bilateral. Sebab, investor pasti menginginkan keuntungan yang besar dari fulus yang ditanam di Indonesia. Berdasarkan PP Nomor 74 Tahun 2020, LPI diberikan kewenangan untuk menerima pinjaman.

Politisi Partai Golkar itu lebih mendorong LPI untuk menggali sumber pendanaan yang murah dan kompetitif. Kehadiran LPI tentu akan menggeser penggunaan dana APBN yang selama ini menjadi motor pembangunan.

“Tentu diharapkan dapat membantu meringankan beban APBN untuk pembangunan infrastruktur fisik yang menjadi proyek strategis nasional. Dengan begitu, belanja APBN pun dapat diprioritaskan untuk mencapai target pembangunan lainnya, seperti peningkatan kualitas kesehatan, sumber daya manusia (SDM), dan akselerasi pemulihan ekonomi,” terangnya.

Investasi akan datang jika pengelolaannya baik dan transparan. Apalagi, ada contoh LPI di luar negeri yang gagal dan diselimuti masalah korupsi, yakni IMDB milik Malaysia. Puteri Anetta menyatakan, struktur organisasi dan payung hukum LPI sudah kuat untuk mendukung operasionalnya.

Ke depan, dia menegaskan aspek kepatuhan, tata kelola yang baik, dan mitigasi risiko atas pengelolaan investasi harus menjadi perhatian utama. “Diserta mekanisme audit dan pengawasan yang lebih ketat, begitu pula dengan penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi dan akuntabilitas wajib dijalankan,” pungkasnya. [yy/sindonews]

 

Mampukah Dana Abadi Kurangi Ketergantungan pada Utang

Fiqhislam.com - Kehadiran lembaga pengelola investasi (LPI) yang diberi nama Indonesia Investment Authority (INA) atau dana abadi diharapkan bisa memberikan alternatif sumber pembiayaan lain sehingga mengurangi ketergantungan pada utang . Sebelum ada LPI, pemerintah mengandalkan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan pinjaman bilateral.

“Besaran biaya ini tentu bergantung pada risiko yang dihadapi. Namun, hadirnya LPI ini diharapkan dapat memberikan alternatif sumber pembiayaan lain sehingga mengurangi ketergantungan pada utang,” ujar Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puteri Anetta Komaruddin kepada SINDONews.

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin siap meluncurkan LPI yang akan menjadi alternatif pembiayaan pembangunan di dalam negeri. Pemerintah sudah aktif mengundang investor untuk membenamkan dananya di Nusantara.

Langkah itu nantinya perlu diimbangi dengan transparansi. Pada tahap awal, pemerintah ingin menggunakan dana LPI untuk pembangunan infrastruktur. Sebagai modal pemerintah akan membenamkan fulus sebesar Rp75 triliun.

Puteri Anetta mengatakan, LPI memiliki potensi yang besar untuk memperluas pembiayaan pada sektor-sektor lain, seperti pariwisata, teknologi, dan EBT. Tentu saja, hal tersebut dengan memperhatikan kelayakan bisnis dan profil risiko setiap proyek.

Muncul pertanyaan, apakah skema LPI lebih murah dari pinjaman bilateral. Sebab, investor pasti menginginkan keuntungan yang besar dari fulus yang ditanam di Indonesia. Berdasarkan PP Nomor 74 Tahun 2020, LPI diberikan kewenangan untuk menerima pinjaman.

Politisi Partai Golkar itu lebih mendorong LPI untuk menggali sumber pendanaan yang murah dan kompetitif. Kehadiran LPI tentu akan menggeser penggunaan dana APBN yang selama ini menjadi motor pembangunan.

“Tentu diharapkan dapat membantu meringankan beban APBN untuk pembangunan infrastruktur fisik yang menjadi proyek strategis nasional. Dengan begitu, belanja APBN pun dapat diprioritaskan untuk mencapai target pembangunan lainnya, seperti peningkatan kualitas kesehatan, sumber daya manusia (SDM), dan akselerasi pemulihan ekonomi,” terangnya.

Investasi akan datang jika pengelolaannya baik dan transparan. Apalagi, ada contoh LPI di luar negeri yang gagal dan diselimuti masalah korupsi, yakni IMDB milik Malaysia. Puteri Anetta menyatakan, struktur organisasi dan payung hukum LPI sudah kuat untuk mendukung operasionalnya.

Ke depan, dia menegaskan aspek kepatuhan, tata kelola yang baik, dan mitigasi risiko atas pengelolaan investasi harus menjadi perhatian utama. “Diserta mekanisme audit dan pengawasan yang lebih ketat, begitu pula dengan penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi dan akuntabilitas wajib dijalankan,” pungkasnya. [yy/sindonews]

 

Utang Tujuh Kementerian

Tujuh Kementerian dengan Utang 'Segudang'


Fiqhislam.com - Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mencatat ada tujuh kementerian/lembaga (K/L) yang memiliki utang terbesar kepada negara.

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain, Lukman Effendi mengatakan, ketujuh Kementerian ini pun bisa mengikuti program keringanan utang yang dilakukan DJKN melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.06/2021. "Ada 7 Kementerian/Lembaga yang punya piutang terbesar, yang bisa ikut program kita," ujar Lukman dalam video virtual, Jumat (26/2/2021).

Dia merinci program Keringanan utang ini diberikan kepada perorangan atau badan hukum/badan usaha yang menjalankan UMKM dengan pagu kredit paling banyak Rp 5 miliar; perorangan yang menerima KPR RS/RSS dengan pagu kredit paling banyak Rp 100 juta; dan perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban sebesar Rp 1 miliar.

"Melalui Program Keringanan Utang dengan mekanisme crash program, para debitur dengan kriteria tersebut diberikan keringanan utang atau moratorium tindakan hukum atas Piutang Negara," tandasnya.

Berikut tujuh kementerian/lembaga yang memiliki utang besar:

1. Kementerian Kesehatan (Kemenkes), termasuk piutang dari rumah sakit senilai Rp161,9 miliar dari 11.906 debitur.
2. Eks BPPN/PT PPA dengan piutang sebesar Rp196,9 miliar dari 5.444 debitur.
3. Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp112,8 miliar dari 4.616 debitur.
4. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan piutang Rp199,4 miliar dari 5.923 debitur.
5. Kementerian Riset dan Teknologi senilai Rp10,9 miliar dari 1.173 debitur.
6. Kementerian Kominfo Rp40,6 miliar dari 1.166 debitur.
7. Kementerian Kehutanan Rp122,2 miliar dari 1.148 debitur.

[yy/sindonews]