14 Rabiul-Awal 1443  |  Kamis 21 Oktober 2021

basmalah.png

Margin Trading Syariah Gunakan Qardh

Margin Trading Syariah Gunakan Qardh


Fiqhislam.com - Wakil Sekretaris Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) M Gunawan Yasni mengatakan, DSN MUI mengusulkan agar margin trading syariah menggunakan akad qardh yang tidak membolehkan imbal jasa apa pun. Sebab, DSN MUI telah menyatakan bahwa margin trading tidak sesuai dengan syariah karena menyangkut unsur bunga didalamnya.

"Ketika mau ditransformasikan menjadi sesuatu transaksi pembiayaan saham sesuai prinsip syariah, maka yang terpikir oleh kami dan yang mudah diaplikasikan adalah dalam konteks qardh," ujar Gunawan di Jakarta, Kamis (5/10).

Menurut Gunawan, dengan menggunakan akad qardh, maka dapat menaikkan volume transaksi dengan fee transaksi yang normal. Sementara itu, apabila menggunakan akad murabahah, maka objek sahamnya harus jelas. Selain itu, nantinya nama margin trading syariah diubah menjadi pembiayaan saham syariah.

Pembahasan mengenai fatwa ini masih terus dilakukan oleh DSN MUI, pelaku industri, dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Gunawan menjelaskan, dari beberapa kali diskusi, industri ada tendensi apabila pembiayaan saham syariah menggunakan akad qardh, maka hanya sekadar meningkatkan volume transaksi tanpa ada sebuah hasil yang signifikan. Sementara, akad murabahah harus jelas sektor penjualan sahamnya.

Dia menegaskan, DSN MUI tidak akan mengeluarkan fatwa yang diminta apabila industri tidak bisa membakukannya ke dalam praktek yang benar dan otoritas tidak mengaplikasikannya ke dalam sebuah hukum positif sesuai yang diamanahkan. "Fatwa kami bukan hanya yang sifatnya syar'an saja, tapi juga qanun'an artinya di-absorb oleh otoritas sebagai sebuah landasan hukum yang diterapkan kepada pelaku," kata Gunawan.

Gunawan menambahkan, berbagai macam kajian terkait margin trading syariah dari OJK maupun akademisi sudah diterima oleh DSN MUI. Namun, DSN MUI belum bisa mengeluarkan fatwa tersebut dalam waktu dekat karena masih perlu pembahasan yang panjang.

Saat ini, ada delapan fatwa baru DSN MUI yang disahkan terkait industri keuangan syariah. Delapan fatwa tersebut yakni Fatwa al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah; al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah untuk KPR Inden; Novasi Subyektif Berdasarkan Prinsip Syariah; dan Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Selain itu, ada juga fatwa tentang jaminan untuk Pengembalian Modal dalam Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Ististmar; Wakaf Manfaat Investasi dan Manfaat Asuransi pada Asuransi Jiwa Syariah; Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah; serta Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut Gunawan, fatwa mengenai pembiayaan saham syariah belum masuk ke dalam delapan fatwa tersebut.

Sementara itu, The Indonesia Capital Market Institute (TICMI) melakukan kerja sama dengan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) dalam penyelenggaraan program beasiswa pendidikan keahlian syariah pasar modal (ASPM). Beasiswa ini diberikan kepada 25 orang tenaga profesional di bidang pendidikan dan perhimpunan.

Presiden Direktur MAMI, Legowo Kusumonegoro, mengatakan, program beasiswa ASPM ini dibiayai dari dana purifikasi reksa dana Manulife Syariah Sektoral Amanah, dan reksa dana saham syariah yang dikelola oleh MAMI. Jumlah beasiswa yang disalurkan pada tahun ini yakni sebesar Rp 300 juta untuk penerima yang sekitar 70 persen berasal dari akademisi. Untuk menentukan penerima beasiswa ini, MAMI dibantu oleh TICMI dalam melakukan seleksi dan pemberian modul edukasi nantinya.

Menurut Legowo, pemberian beasiswa kepada akademisi ini merupakan sesuatu hal yang baru. Sebab, biasanya seseorang yang menjadi ASPM memang berkecimpung di pasar modal. Namun, kali ini MAMI mencoba merekrut dan memberikan kesempatan kepada orang yang bukan di pasar modal.

"Nah, ini kita balik, justru kita cari akademisi di bidang syariah maupun ekonomi tapi kita edukasi di bidang pasar modal dan syariah muamalahnya. Jadi, dua-duanya lengkap dan ini menarik karena merupakan sesuatu yang baru," ujar Legowo. [yy/republika]