3 Syawal 1441  |  Selasa 26 Mei 2020

Bank Syariah Butuh Sinergi

Fiqhislam.com - Bank Victoria Syariah menegaskan, untuk memperbesar penetrasi aset perbankan syariah di Indonesia, dibutuhkan sinergi. "Sinergi tersebut perlu melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga pelaku usaha perbankan itu sendiri," ujar Direktur Kepatuhan PT Bank Victoria Syariah Djoko Nugroho kepada Republika di Jakarta, Jumat (31/10).

Ia mengakui, pada umumnya aset dan modal bank syariah di Indonesia masih kecil.

"Karena aset dan modal bank syariah masih sedikit maka kami bermain di level usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kami memiliki visi ke ritel," katanya.

Pihaknya juga mengaku senantiasa terus memberikan produk yang lebih baik hingga memberikan pelayanan yang terbaik. Namun, menyasar di kelas ritel pun bukannya tanpa kendala. Meski pihaknya sudah gencar menyosialisasikan ke publik bahwa bank syariah memiliki keunggulan menonjolkan prinsip Islami dan kesetaraan antara nasabah dengan bank, ia mengakui nasabah Indonesia pada umumnya berperilaku realistis dan pragmatis.

Masyarakat Indonesia, ia mengungkapkan, lebih memilih bank konvensional yang memberikan margin pembiayaan lebih rendah dibandingkan bank syariah. Misalnya, bank syariah memberikan margin atau bagi hasil pembiayaan 15 persen, sedangkan bank konvensional mampu memberikan penawaran bunga bank 12 persen. Akhirnya, 70 sampai 80 persen nasabah beralih ke pembiayaan bank konvensional karena dinilai lebih menguntungkan.

Belum lagi semua lembaga keuangan selain bank syariah, seperti bank besar, bank konvensional, koperasi mikro, hingga Baitul Maal wa Tamwil (BMT), juga mengincar ke segmen ritel. Sehingga, meski "kue" di segmen ritel terbilang banyak tetapi harus diperebutkan antara bank syariah, BMT, bank konvensional, hingga koperasi.

"Efeknya, penetrasi aset kami (bank syariah), ya tidak jauh dari lima persen dari aset total perbankan ini," ujarnya.

Padahal, kata Djoko, aset yang besar tentunya memberikan keuntungan besar bagi bank syariah itu. Sehingga untuk memperbesar bank syariah, Djoko menegaskan, tidak mungkin bisa dilakukan bank syariah itu sendiri. Harus ada kolaborasi dan satu langkah antara pemerintah, OJK, industri perbankan syariah, dan semua pihak terkait. Termasuk komitmen dan strategi bersama, di antaranya Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), operator, dan pemerintah.

"Campur tangan dari pemerintah tidak sekadar kebijakan, tetapi di level operasional ada keberpihakan dan kemudahan terhadap bank syariah itu," katanya.

Ia mencontohkan, pemerintah bisa menempatkan dana haji di bank syariah. Selain itu, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa dimasukkan ke bank syariah.

"Cukup lima sampai 10 persen dana APBN ditempatkan di bank syariah pasti sudah memberikan dampak signifikan. Di antaranya bertambahnya dana pihak ketiga (DPK) bank syariah itu sehingga cost of fund-nya menjadi rendah," ujarnya.

Nasabah yang pragmatis juga memungkinkan beralih ke bank syariah karena melihat pemerintahnya menempatkan dana di bank syariah.

"Rakyat akhirnya percaya karena dana ditempatkan di bank syariah dan akhirnya kami bisa bersaing dengan bank konvensional," katanya.

Namun di balik itu semua, pihaknya optimistis pemerintahan presiden Indonesia Joko Widodo memberikan keberpihakan kepada bank syariah. Namun, kata Djoko, bank syariah juga harus terampil memanfaatkan momentum itu. [yy/republika]

head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
2007 ~ 2020  |  Copyright  Fiqhislam.com  |  Design by JoomlaShine