17 Dzulhijjah 1441  |  Jumat 07 Augustus 2020

Pemerintah Lelang Sukuk Rp4 TriliunFiqhislam.com - Pemerintah akan kembali melakukan lelang penjualan lima seri surat berharga syariah negara (SBSN/sukuk negara) pada Selasa, 9 Februari 2016. 

Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Jumat, 5 Februari 2016, untuk lelang kali ini, pemerintah menargetkan dapat menghimpun dana hingga Rp4 triliun. Dana itu akan digunakan untuk memenuhi sebagian target pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2016.
 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu merinci, kelima seri sukuk yang akan dilelang tersebut terdiri atas satu sukuk berjangka pendek (seri SPN-S) serta empat seri sukuk berbasis proyek (project based sukuk/PBS).
 
Sukuk SPN-S yang akan dilelang yakni seri SPN-S 10082016 (new issuance). Menawarkan imbalan berupa diskonto, sukuk seri ini akan jatuh tempo pada 10 Agustus 2016. 
 
Penerbitan SBSN ini menggunakan akad ijarah sale and lease back, dengan underlying asset barang milik negara (BMN) berupa tanah dan bangunan.
 
Sementara itu, empat sukuk berbasis proyek yang akan dilelang yaitu seri PBS006 (reopening), PBS009 (reopening), PBS011 (reopening), dan PBS012 (reopening). 
 
Penerbitan keempat seri sukuk tersebut menggunakan akad ijarah asset to be leased, dengan underlying asset berupa proyek/kegiatan dalam APBN tahun anggaran 2016.
 
Secara rinci, sukuk seri PBS006 yang akan jatuh tempo pada 15 September 2020 menawarkan imbalan sebesar 8,25 persen. 
 
Seri PBS009 yang akan jatuh tempo pada 25 Januari 2018 menawarkan imbalan sebesar 7,75 persen. Selanjutnya, seri PBS011 yang akan jatuh tempo pada 15 Agustus 2023 menawarkan imbalan sebesar 8,75 persen. 
 
Terakhir, seri PBS012 yang akan jatuh tempo pada 15 November 2031 menawarkan imbalan sebesar 8,875 persen.
 
Sebagai informasi, lelang akan dibuka pada 9 Februari 2016 pukul 10.00 WIB dan ditutup pada pukul 12.00 WIB. Hasilnya akan diumumkan pada hari yang sama, sedangkan setelmen akan dilakukan pada 11 Februari 2016.
 
Lelang ini bersifat terbuka (open auction) dengan metode harga beragam (multiple price). Dengan demikian, pada prinsipnya semua pihak, baik investor individu maupun institusi dapat menyampaikan penawaran pembeliannya (bids). Namun, dalam pelaksanaannya, penyampaian bids harus melalui peserta lelang yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan. [yy/viva]
head_user52.jpg
head_user54.jpg
head_user51.jpg
head_user55.jpg
head_user53.jpg
head_user62.jpg
head_user61.jpg
head_user64.jpg
head_user65.jpg
head_user63.jpg
2007 ~ 2020  |  Copyright  Fiqhislam.com  |  Design by JoomlaShine