Omnibus Law Diyakini Serap 9 Juta Tenaga Kerja, Ini HitungannyaFiqhislam.com - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso yakin target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen bisa tercapai jika Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bisa terealisasi.

Dengan ada beleid tersebut, pemerintah akan mendorong penyerapan ketenagakerjaan serta terus meningkatkan investasi yang masuk ke dalam negeri.

Saat ini, kata Susiwijono pemerintah menargetkan angka pertumbuhan ekonomi 6 persen seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"Kalau dilihat, data yang ada, pemerintah kan menargetkan pertumbuhan ekonominya 5,3 persen tapi rerata di RPJMN kan sampai 6 persen," kata Susiwijono di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2020.



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal III 2019, jumlah pekerja informal tercatat sebanyak 74,1 juta pekerja atau 57,27 persen dari total angkatan kerja. Selain itu, saat ini masih ada sekitar 7 juta orang yang belum mendapat pekerjaan.

Belum lagi ada penambahan angkatan kerja sekira 2 juta orang setiap tahunnya. "Pertumbuhan 6 persen ini kita butuhkan minimal untuk menampung yang 7 plus 2 juta tadi," kata Susiwijono.

Susiwijono menjelaskan, selain mendorong penyerapan tenaga kerja, pemerintah harus terus menggenjot nilai investasi yang masuk ke Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen.

Hingga kuartal ketiga tahun 2019 tercatat investasi yang masuk telah mencapai Rp 601 triliun. Secara teoritis, untuk mendorong 1 persen pertumbuhan ekonomi, harus didatangkan nilai investasi sekitar Rp 800 triliun.

Sumber dari investasi bisa mulai dari pemerintah, BUMN, swasta, penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan penanaman modal asing (PMA). "Artinya masih perlu betul investasi di dorong supaya meningkat," tutur Susiwijono.

Sehingga diharapkan dengan adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif. "Intinya, kalau disimpulkan, pemerintah ingin menjaga kebutuhan agar pengusaha bisa kita bikin iklim yang kondusif sehingga ekonomi tumbuh dan tercipta lapangan kerja."

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meyakini bahwa Undang-undang Omnibus Law yang kini tengah digodok pemerintah akan berdampak signifikan bagi perekonomian. Bahkan, Luhut mengklaim, Omnibus Law bisa mengerek pertumbuhan ekonomi sekitar 5 hingga 6 persen pada 2024.

Luhut meyakini, Omnibus Law yang akan dibahas dengan DPR mulai pekan depan bakal menarik minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia. “Kami optimistis ekonomi akan tumbuh,” ujarnya, Jumat 17 Januari 2020. [yy/tempo]


Serikat Pekerja Ramai-Ramai Tolak RUU Omnibus Law


Fiqhislam.com - Para serikat pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak kebijakan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang tengah diproses oleh pemerintah. Serikat menilai, kebijakan tersebut bukan untuk melindungi dan memperbaiki nasib pekerja namun justru melakukan degradasi terhadap perlindungan tenaga kerja.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz mengatakan, berdasarkan berbagai pernyataan pemerintah yang disampaikan ke publik, omnibus law cenderung akan memperlemah kondisi tenaga kerja. Salah satu yang disoroti mengenai sistem kerja fleksibel yang menimbulkan ketidakejelasan terhadap status seorang pekerja.

"Status hubungan kerja seolah dipermudah dan tidak jelas. Padahal, di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 itu sudah jelas. Ada pekerja tetap dan kontrak. Fleksibel ini menimbulkan ketidakpastian," kata Riden dalam Konferensi Pers di Jakarta, Sabtu (18/1).

Hal lain yang disoroti serikat pekerja yakni mengenai upah kerja per jam. Ia menilai, sistem itu menimbulkan ketidakjelasan mengenau jaminan kesehatan, jaminan hari tua, serta jaminan hak-hak pekerja yang seharusnya diperoleh. Belum lagi, jika seorang pekerja ternyata ada yang tidak bisa bekerja bukan atas kemauannya. Terutama bagi ibu melahirkan yang harus mengambil cuti.

Riden mengatakan, pemberian pesangon yang seharusnya diberikan kepada pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di suatu perusahaan juga diubah menjadi kompensasi."Kompensasinya disebut setara dengan tunjangan gaji enam bulan. Bagaimana dengan mereka yang sudah bekerja 20 atau 30 tahun dan terkena PHK? Pesangon yang seharusnya senilai 32 bulan gaji itu akan hilang," katanya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pekerja Indonesia (Aspek) Sabda Pranawa Djati menyoroti soal keterlibatan serikat pekerja dalam proses perancangan RUU Omnibus Law. Ia mengaku, serikat pekerja tidak pernah dilibatkan, sedangkan para pengusaha justru dilibatkan dengan menjadi Satgas Omnibus Law.

Ia menduga, ada aksi korporasi yang dominan dan ingin mereduksi hak-hak tenaga kerja di Indonesia yang sudah berlaku. "Ini klimaks, kalau kita tidak melawan, pasti akan makin sulit ke depannya. Kita menduga ini ada kepentingan pengusaha," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Federasi Pekerja Penerbitan, Percetakan, dan Multi Indonesia (FPPMI), Ferry Yunizar menambahkan, dari hasil kajian yang dilakukan telah disimpulkan bahwa RUU Omnibus Law lebih banyak merugikan hak-hak pekerja di Indonesia. Karena itu, FPPMI secara tegas menolak RUU Omnibus Law demi mempertahankan kesejahteraan pekerja ke depannya.

Ferry mengatakan, FPPMI juga akan membawa isu kesejahteraan para jurnalis di Indonesia. "Kami sadar banyak jurnalis yang sebenarnya masih jauh dari sejahtera. Makanya kami juga akan membawa isu ini," katanya. [yy/republika]