16 Dzulhijjah 1441  |  Kamis 06 Augustus 2020

Realisasi tersebut setara 1,8% dari produk doemstik bruto (PDB).

Adapun realisasi defisit anggaran ini lebih tinggi dibandingkan bulan Agustus 2019 yang mencapai Rp199,1 triliun, atau 1,24% dari PDB. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, defisit APBN bulan Oktober juga lebih tinggi dibandingkan Oktober tahun 2018 yang sebesar Rp237 triliun atau sekitar 1,6% terhadap PDB.

"Defisit APBN masih sangat tinggi dibandingkan bulan sebelumnya dan di periode yang sama di tahun 2018, jadi realisasi defisit APBN hingga akhir Oktober 2019 mencapai Rp289,1 triliun atau sekitar 1,8% dari PDB," ujar Sri Mulyani Gedung Juanda, Jakarta, Senin (18/11/2019).



Sri Mulyani menambahkan, defisit anggaran Oktober 2019 ini dipicu oleh tekanan pertumbuhan pendapatan negara khususnya di sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor migas.

"Kenaikan defisit ini terjadi karena penerimaan khususnya migas PNBP baik pajak maupun PNBP dan penerimaan pajak nonmigas. Tekanan terutama sektor primer dan sekunder," jelasnya.

Sementara itu, realisasi belanja negara tumbuh 4,5%, jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 11%. Adapun realisasinya mencapai Rp1.798 triliun atau 73,1%.

Untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat sudah mencapai Rp633,5 triliun atau 74% dari target. "Realisasi belanja K/L ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu," ujarnya. Pada periode yang sama, Menkeu mencatat belanja non K/L sebesar Rp487,6 triliun atau 62,6% dari target. [yy/republika]

Realisasi tersebut setara 1,8% dari produk doemstik bruto (PDB).

Adapun realisasi defisit anggaran ini lebih tinggi dibandingkan bulan Agustus 2019 yang mencapai Rp199,1 triliun, atau 1,24% dari PDB. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, defisit APBN bulan Oktober juga lebih tinggi dibandingkan Oktober tahun 2018 yang sebesar Rp237 triliun atau sekitar 1,6% terhadap PDB.

"Defisit APBN masih sangat tinggi dibandingkan bulan sebelumnya dan di periode yang sama di tahun 2018, jadi realisasi defisit APBN hingga akhir Oktober 2019 mencapai Rp289,1 triliun atau sekitar 1,8% dari PDB," ujar Sri Mulyani Gedung Juanda, Jakarta, Senin (18/11/2019).



Sri Mulyani menambahkan, defisit anggaran Oktober 2019 ini dipicu oleh tekanan pertumbuhan pendapatan negara khususnya di sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor migas.

"Kenaikan defisit ini terjadi karena penerimaan khususnya migas PNBP baik pajak maupun PNBP dan penerimaan pajak nonmigas. Tekanan terutama sektor primer dan sekunder," jelasnya.

Sementara itu, realisasi belanja negara tumbuh 4,5%, jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 11%. Adapun realisasinya mencapai Rp1.798 triliun atau 73,1%.

Untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat sudah mencapai Rp633,5 triliun atau 74% dari target. "Realisasi belanja K/L ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu," ujarnya. Pada periode yang sama, Menkeu mencatat belanja non K/L sebesar Rp487,6 triliun atau 62,6% dari target. [yy/republika]

Hingga Oktober Pemerintah Tarik Utang Rp384,52 Triliun

Hingga Oktober Pemerintah Tarik Utang Rp384,52 Triliun


Fiqhislam.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, penarikan utang per Oktober mencapai sebesar Rp384,52 triliun. Angka ini 107,03% dari target APBN yang sebesar Rp359,25 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan realisasi penarikan utang yang lebih besar dikarenakan risiko dari seretnya penerimaan negara.

"Kalau dilihat pembiayaan utang realisasi sampai akhir Oktober Rp384,5 triliun atau tumbuh 14,2% dari tahun lalu. SBN Rp401,7 triliun tumbuh 17% dan pinjaman bayar lebih tinggi dari tahun lalu Rp17,2 trilun. Selain karena pagunya lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, ini juga untuk membuat supaya kita bisa tetap siap-siap," ujar Suahasil di Jakarta (18/11/2019).

Sebagai informasi, utang hingga Oktober 2019 mencapai Rp384.52 triliun atau 107,03% target APBN tersebut terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp401,71 triliun atau 103,28% target APBN dan realisasi pinjaman sebesar negatif Rp17,19 triliun atau 57,88% target APBN.

Akumulasi pinjaman yang terdiri atas pinjaman secara total mencapai angka negatif, seperti yang terjadi pada bulan-bulan sebelumnya, karena realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri yang lebih besar dari pada penarikan pinjaman luar negeri.

Namun sebaliknya, untuk pinjaman dalam negeri, penarikan pinjaman lebih besar dibandingkan pembayaran cicilan pokok.
Hingga akhir Oktober 2019 Pemerintah telah membayarkan cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp1 triliun atau 67,88% dari target APBN, sementara cicilan pokok pinjaman luar negeri telah dibayarkan sebesar Rp66,92 triliun atau 73,97% dari target APBN.

Sementara itu, penarikan pinjaman dalam negeri mencapai Rp1,23 triliun atau 63,10% target APBN dan penarikan pinjaman luar negeri mencapai Rp49,49 triliun atau 82,11% target APBN. [yy/sindonews]

Tags: APBN | Defisit
head_user52.jpg
head_user54.jpg
head_user51.jpg
head_user55.jpg
head_user53.jpg
head_user62.jpg
head_user61.jpg
head_user64.jpg
head_user65.jpg
head_user63.jpg
2007 ~ 2020  |  Copyright  Fiqhislam.com  |  Design by JoomlaShine