16 Dzulhijjah 1441  |  Kamis 06 Augustus 2020

Emok sendiri berasal dari bahasa sunda yang artinya berarti cara duduk perempuan lesehan dengan bersimpuh menyilangkan kaki ke belakang.

Penyalur dana ini diberi nama bank emok lantaran saat terjadinya transaksi dilakukan secara lesehan dan targetnya adalah emak-emak.

Fenomena bank emok ini pun kembali diutarakan oleh Anggota Komisi XI Puteri Komarudin saat rapat dengan OJK di Gedung DPR. Puteri sendiri mengaku sudah melakukan penyelidikan di dapilnya selama 8 bulan terkait praktik bank emok itu. Ternyata banyak juga bank yang sudah mendapatkan izin dari OJK yang melakukan praktik tersebut.

"BPR juga ternyata menjadi penyalur utama pinjaman mikro ini. Yang disayangkan perempuan menjadi target utama dari bank emok ini karena sanksi sosial," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/11/2019).



Sebelumnya juga sudah heboh beredar tentang video emak-emak yang histeris saat ditagih uang utang oleh bank emok. Meski video yang viral belum diketahui lokasinya, keberadaan bank emok ini telah menjamur di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Dalam praktiknya bank emok menyalurkan pinjaman kepada suatu kelompok tidak perorangan. Kelompok penerima pinjaman ini harus terdiri dari 10 orang atau lebih.

Tujuan awalnya bank emok memberikan pinjaman kepada kelompok usaha. Namun pada kenyataannya bank emok memberikan juga pinjaman kepada emak-emak untuk kebutuhan konsumtif.

detikcom sendiri pernah berbincang dengan salah seorang ibu, IH, yang merupakan nasabah bank emok. Perempuan berusia 47 tahun ini merupakan warga Desa Sukarasa, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.

Ia mengaku terpaksa meminjam uang ke bank emok karena kebutuhan ekonomi. Meski bunga utang lebih tinggi, IH memilih bank emok karena persyaratannya sangat mudah dibanding bank. Cukup dengan fotokopi KTP, uang pinjaman sudah bisa diterimanya.

"Syaratnya mudah, hanya setor KTP saja sudah bisa pinjam uang," ujar IH di rumahnya, Senin (11/11/2019).

Bank emok akan menyalurkan pinjaman belasan hingga puluhan juta rupiah kepada kelompok tersebut. Nah pembagiannya berbeda-beda sesuai kesepakatan kelompok tersebut.

"Jadi, dari sana itu bisa Rp 20 juta. Nah itu dibagi-bagi sama kelompok. Misal ada yang ambil Rp 1 juta, Rp 2 juta atau Rp 5 juta. Kalau saya ambil waktu itu yang Rp 1,5 juta, karena memang butuhnya segitu," katanya.

Setelah uang Rp 1,5 juta didapat, IH berkewajiban mencicil Rp 50 ribu per minggu selama 50 kali. Jika ditotalkan IH harus mengembalikan Rp 2,5 juta atau naik Rp 1 juta dari jumlah pinjaman awal.

Nah yang jadi masalah adalah pinjaman ini harus dibayarkan secara tanggung renteng. Artinya ketika ada satu atau beberapa anggota tak bisa bayar maka harus ditanggung oleh anggota lainnya. [yy/finance.detik]

Emok sendiri berasal dari bahasa sunda yang artinya berarti cara duduk perempuan lesehan dengan bersimpuh menyilangkan kaki ke belakang.

Penyalur dana ini diberi nama bank emok lantaran saat terjadinya transaksi dilakukan secara lesehan dan targetnya adalah emak-emak.

Fenomena bank emok ini pun kembali diutarakan oleh Anggota Komisi XI Puteri Komarudin saat rapat dengan OJK di Gedung DPR. Puteri sendiri mengaku sudah melakukan penyelidikan di dapilnya selama 8 bulan terkait praktik bank emok itu. Ternyata banyak juga bank yang sudah mendapatkan izin dari OJK yang melakukan praktik tersebut.

"BPR juga ternyata menjadi penyalur utama pinjaman mikro ini. Yang disayangkan perempuan menjadi target utama dari bank emok ini karena sanksi sosial," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/11/2019).



Sebelumnya juga sudah heboh beredar tentang video emak-emak yang histeris saat ditagih uang utang oleh bank emok. Meski video yang viral belum diketahui lokasinya, keberadaan bank emok ini telah menjamur di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Dalam praktiknya bank emok menyalurkan pinjaman kepada suatu kelompok tidak perorangan. Kelompok penerima pinjaman ini harus terdiri dari 10 orang atau lebih.

Tujuan awalnya bank emok memberikan pinjaman kepada kelompok usaha. Namun pada kenyataannya bank emok memberikan juga pinjaman kepada emak-emak untuk kebutuhan konsumtif.

detikcom sendiri pernah berbincang dengan salah seorang ibu, IH, yang merupakan nasabah bank emok. Perempuan berusia 47 tahun ini merupakan warga Desa Sukarasa, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.

Ia mengaku terpaksa meminjam uang ke bank emok karena kebutuhan ekonomi. Meski bunga utang lebih tinggi, IH memilih bank emok karena persyaratannya sangat mudah dibanding bank. Cukup dengan fotokopi KTP, uang pinjaman sudah bisa diterimanya.

"Syaratnya mudah, hanya setor KTP saja sudah bisa pinjam uang," ujar IH di rumahnya, Senin (11/11/2019).

Bank emok akan menyalurkan pinjaman belasan hingga puluhan juta rupiah kepada kelompok tersebut. Nah pembagiannya berbeda-beda sesuai kesepakatan kelompok tersebut.

"Jadi, dari sana itu bisa Rp 20 juta. Nah itu dibagi-bagi sama kelompok. Misal ada yang ambil Rp 1 juta, Rp 2 juta atau Rp 5 juta. Kalau saya ambil waktu itu yang Rp 1,5 juta, karena memang butuhnya segitu," katanya.

Setelah uang Rp 1,5 juta didapat, IH berkewajiban mencicil Rp 50 ribu per minggu selama 50 kali. Jika ditotalkan IH harus mengembalikan Rp 2,5 juta atau naik Rp 1 juta dari jumlah pinjaman awal.

Nah yang jadi masalah adalah pinjaman ini harus dibayarkan secara tanggung renteng. Artinya ketika ada satu atau beberapa anggota tak bisa bayar maka harus ditanggung oleh anggota lainnya. [yy/finance.detik]

Komisi XI Ceritakan 'Jahatnya' Bank Emok Rentenir di Depan OJK

Komisi XI Ceritakan 'Jahatnya' Bank Emok Rentenir di Depan OJK


Fiqhislam.com - Pinjaman mikro ternyata masih digunakan sebagai kedok untuk praktik rentenir. Salah satu yang sedang heboh adalah maraknya praktik bank emok di wilayah Jawa Barat.

Bank emok sendiri berasa dari bahasa Sunda yang artinya duduk lesehan. Praktik ini memberikan pinjaman kepada ibu-ibu rumah tangga pada umumnya dengan bunga yang mencekik.

"Banyak aduan di wilayah pemilihan saya di Karawang Bekasi ada bank emok. Itu bank keliling. Awalnya saya menganggap bank emok rentenir berkedok koperasi dengan bunga yang tinggi hingga 20%," kata Anggota Komisi XI Puteri Komarudin saat rapat dengan OJK di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Puteri sendiri mengaku sudah melakukan penyelidikan di dapilnya selama 8 bulan terkait praktik bank emok itu. Ternyata banyak juga bank yang sudah mendapatkan izin dari OJK yang melakukan praktik tersebut.

"BPR juga ternyata menjadi penyalur utama pinjaman mikro ini. Yang disayangkan perempuan menjadi target utama dari bank emok ini karena sanksi sosial," ujarnya.

Praktik bank emok sendiri memberikan persyaratan yang sangat mudah, mengingat target utamanya adalah ibu rumah tangga. Menurut hasil penyelidikan Puteri syaratnya hanya KTP, KK dan tanda tangan suami yang sering dipalsukan.

"Bahkan karena itu ada yang sampai diceraikan," tambahnya.

Puteri menambahkan, dalam praktiknya bank emok juga sedikit memaksa dalam menyalurkan kredit. Salah satu skemanya dengan memberikan kredit per kelompok usaha.

"Setiap kelompok harus punya 10 anggota. Semuanya harus punya usaha. Tapi ternyata hanya ada 5 orang yang memiliki usaha dan 5 orang lainnya dipaksa," terangnya.

Alhasil sisa emak-emak yang tidak memiliki usaha meminjam utang itu hanya untuk kebutuhan konsumtif. Sementara pembayarannya harus tanggung renteng.

"Kalau ada yang tidak bisa bayar orang yang lain harus bayar. Ini malah menurunkan taraf hidup mereka. Karena para pengusaha itu harus menutup lubang dari teman-temannya," tambah Puteri.

Menurutnya praktik ini sudah sangat menyebar di berbagai wilayah dengan julukan nama yang berbeda-beda. Seperti bank jongkok bahkan bank kelek karena catatannya yang diselipkan di ketiak. [yy/finance.detik]

Jurus Sri Mulyani Lepaskan Jerat Rentenir dari Masyarakat Miskin

Jurus Sri Mulyani Lepaskan Jerat Rentenir dari Masyarakat Miskin


Fiqhislam.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pagi ini melakukan kunjungan kerja ke Desa Pasir Angin, Megamendung, Kabupaten Bogor, dalam rangka implementasikan program sinergi Kementerian dalam mengangkat ekonomi rakyat melalui inklusi keuangan.

Tiba di lokasi pada pukul 09.00 WIB, Sri Mulyani didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Sekjen Kemenkeu Hadiyanto, Dirjen Perbendaharaan Marwanto, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Bupati Kabupaten Bogor Nurhayanti, dan beberapa pejabat lainnya.

Sri Mulyani mengatakan, program kredit ultra mikro ini diharapkan mampu menghindari kebiasaan pelaku usaha yang sulit terakses dengan lembaga keuangan.

"Terima kasih Ibu Bupati yang bilang kalau pemerintah daerah akan mendampingi, dan seluruh penyalur juga, di seluruh Indonesia itu ada 64 juta pelaku kecil, oleh karena itu kita coba masuk dengan meluncurkan program yang bisa masuk, dengan kerjasama bersama kementerian lain, PIP sebagai koordinasi pendanaan, dengan pilot ini bisa meluncur," kata Sri Mulyani di Boror, Senin (14/8/2017).

Sri Mulyani mengakui, 64 juta pelaku usaha kecil menengah (UKM) merupakan pelaku usaha yang sulit terakses oleh lembaga pembiayaan lantaran sulit memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Sulitnya mendapat akses lembaga pembiayaan juga membuat kebanyakan pelaku usaha ultra mikro ini mengambil jalan pintas dengan meminjam uang ke para rentenir.

"Kalau ibu-ibu duduk ada yang nawarin, itu biasa disebut Bank Emok (rentenir), itu memang mudah, tapi sesudah itu diminta lagi dengan pengembaliannya lebih tinggi dan cepat," jelas dia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, program kredit ultra mikro menjadi salah satu jawaban bahwa pemerintah hadir untuk membantu masyarakat kelas bawah yang selama ini sulit mendapatkan akses pembiayaan.

"Ini kami yang kami tunggu-tunggu dan harapkan, karena OJK cukup lama upayakan untuk bisa akses ke masyarakat kecil, terutama di daerah yang tentunya masih sedikit mendapat sentuhan sektor keuangan, mulai dari edukasinya, pemahamannya, kalau di daerahkan bekerja, bekerja," kata Wimboh.

Selama ini, kata Wimboh, banyak masyarakat kecil di bawah ini lebih banyak menaruh uangnya hanya di kantong atau bawah bantal lantaran masih minimnya pengetahuan terkait dengan lembaga pembiayaan seperti perbankan.

Dengan adanya program kredit ultra mikro (UMI) ini diharapkan masyarakat khususnya pelaku usaha yang di kelompok bawah bisa terakses.

"Bu menteri ini program yang sudah lama, ada yang disebut dengan inlkusi keuangan, selama ini pinjam kemana? Jawabnya macam-macam, jadi untuk terutama selain edukasi, juga ada pendampingan, bapak ibu yang usaha kerajinan didampingi, nanti OJK yang berkewajiban kalau bapak ibu tidak puas karena tidak puas pinjam di bank, OJK akan membantu," tambah dia.

Selanjutnya, Bupati Kabupaten Bogor Nurhayanti mengatakan, terdapat 710 ribu pelaku usaha UKM di mana sekitar 93% merupakan pelaku usaha mikro yang sulit mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga pembiayaan.

"Pelaku usaha yang 710 menyumbang terbesar PDRB, pelaku ini mengeluhkan pembiayaan, kemungkinan dengan melakukan pendampingan, soal pendanaan, ada KUR tapi persyaratan melalui perbankan ada syarat tertentu, sehingga kredit yang dikeluarkan itu macet pengembaliannya, jadi tadi melalui perbankan ada syarat yang sulit karena agunan yang diberikan," ungkap Nurhayanti.

Oleh karena itu, Nurhayanti berharap dengan adanya program kredit ultra mikro bisa menjadi solusi bagi pelaku usaha mendapat pembiayaan.

"Karena kalau di sini bank Emok (duduk) ketika setiap ibu-ibu duduk emok di datangi rentenir dengan syarat yang mudah tapi begitu bayar ini susah, semoga acara ini menjadi solusi," tukas dia. [yy/finance.detik]

head_user52.jpg
head_user54.jpg
head_user51.jpg
head_user55.jpg
head_user53.jpg
head_user62.jpg
head_user61.jpg
head_user64.jpg
head_user65.jpg
head_user63.jpg
2007 ~ 2020  |  Copyright  Fiqhislam.com  |  Design by JoomlaShine