17 Dzulhijjah 1441  |  Jumat 07 Augustus 2020

Menurut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, proyek tersebut tidak akan membuat Indonesia terjebak dalam jerat utang dari Negeri Tirai Bambu. Lantaran model bisnis yang diterapkan bukan Goverment to Goverment (G to G), melainkan Business to Business (B to B).

"Kita sampai hari ini tidak melakukan G to G, saya tahu karena saya ketua yang menyangkut investasi dari Tiongkok," ujarnya di Kantor Kementerian Koordiantor bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Luhut juga membantah jika proyek ini merupakan cara pemerintah untuk menjual aset milik negara. Menurut Luhut, pemerintah tidak sebodoh dan serendah itu mempertaruhkan harga diri bangsa dengan menjual aset negara kepada Tiongkok.

"Jadi kalau ada ketakutan isu menjual segala macam, itu tidak terjadi," kata Luhut.

Dalam setiap proyek dilakukan kajian secara mendalam oleh pemerintah dalam hal ini Bappenas dan konsultan asing. Sehingga segala sesuatu yang bisa merugikan Indonesia bisa dihindari.

"Ini supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," pungkas Luhut.

Sebagai informasi, pemerintah tengah mencari pendanaan 28 proyek dari Program Jalur Sutra Tiongkok. Total seluruh proyek tersebut senilai USD91,1 miliar atau setara Rp1.296 triliun.

Namun demikian, organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut skema perjanjian BRI akan menjebak negara-negara mitra dalam jebakan utang Tiongkok. Meski Indonesia menandatangan perjanjian dalam skema B to B, namun skema yang ditawarkan pemerintah itu dinilai belum jelas.

Tak hanya itu, proyek yang bernilaai ribuan triliun itu akan membuat pemerintah Indonesia tidak peka terhadap lingkungan hidup dan iklim. Menurut catatan Walhi, dari 28 proyek yang ditawarkan pemerintah Indonesia, masih ada proyek-proyek listrik energi kotor batu bara.

Dari proyek yang ditawarkan Indonesia, Walhi mencatat 42% di antaranya merupakan proyek kotor batu bara yang tidak ramah lingkungan. Proyek itu dianggap bertentangan dengan Kesepakatan Paris yang ditandatangani sejumlah negara tentang perubahan iklim dan pelestarian lingkungan. [yy/okezone]

 

head_user52.jpg
head_user54.jpg
head_user51.jpg
head_user55.jpg
head_user53.jpg
head_user62.jpg
head_user61.jpg
head_user64.jpg
head_user65.jpg
head_user63.jpg
2007 ~ 2020  |  Copyright  Fiqhislam.com  |  Design by JoomlaShine