13 Syawal 1441  |  Jumat 05 Juni 2020

Halal Corner menyampaikan, awalnya peluncuran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) cukup menarik perhatian seluruh penggiat industri halal. Para pegiat halal harap-harap cemas terutama mengenai prosedur sertifikasi halal yang akan diambil alih oleh BPJPH.

Namun, masa persiapan BPJPH yang memasuki ambang batas ini masih belum memuaskan awak industri halal tentang masa depan industri halal di Indonesia. Halal Corner sebagai pegiat halal mempertanyakan, apakah adanya BPJPH bisa mempercepat laju pertumbuhan industri halal.

"Bagaimana cara kerjanya (BPJPH), kompetensinya, LPH yang ada apakah akan mampu mengejar ketertinggalan (industri halal), apakah prosedur yang ada akan mengatisipasi kecurangan di industri halal," ujarnya.

Aisha menyampaikan, BPJPH memang sudah sering mengundang pegiat halal dalam berbagai kegiatan. Sarannya BPJPH menggandeng LPPOM MUI dalam mengembangkan industri halal di Indonesia. Sebab BPJPH sebenarnya mengulang yang sudah ada di LPPOM MUI.

Sebelumnya, sosialisasi tentang sertifikasi halal yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dinilai belum memuaskan pegiat industri halal. CEO dan Founder Halal Corner, Aisha Maharani mengatakan, kesadaran produsen dan konsumen terhadap sertifikasi halal masih kurang.

Menurutnya, sampai sekarang masih banyak yang pro dan kontra terhadap sertifikasi halal. Masih banyak isu tentang mahalnya sertifikasi halal dan sulitnya mengurus sertifikasi halal. Seharusnya kalau BPJPH sudah bekerja, isu-isu seperti ini sudah selesai.

"Seharusnya kalau BPJPH sudah bekerja (isu-isu) yang seperti itu sudah tidak ada lagi karena edukasinya harusnya masif dari pemerintah, tapi yang saya lihat mereka (pemerintah) baru memperkenalkan BPJPH," kata Aisha kepada Republika.co.id, Rabu (9/1). [yy/republika]

Halal Corner menyampaikan, awalnya peluncuran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) cukup menarik perhatian seluruh penggiat industri halal. Para pegiat halal harap-harap cemas terutama mengenai prosedur sertifikasi halal yang akan diambil alih oleh BPJPH.

Namun, masa persiapan BPJPH yang memasuki ambang batas ini masih belum memuaskan awak industri halal tentang masa depan industri halal di Indonesia. Halal Corner sebagai pegiat halal mempertanyakan, apakah adanya BPJPH bisa mempercepat laju pertumbuhan industri halal.

"Bagaimana cara kerjanya (BPJPH), kompetensinya, LPH yang ada apakah akan mampu mengejar ketertinggalan (industri halal), apakah prosedur yang ada akan mengatisipasi kecurangan di industri halal," ujarnya.

Aisha menyampaikan, BPJPH memang sudah sering mengundang pegiat halal dalam berbagai kegiatan. Sarannya BPJPH menggandeng LPPOM MUI dalam mengembangkan industri halal di Indonesia. Sebab BPJPH sebenarnya mengulang yang sudah ada di LPPOM MUI.

Sebelumnya, sosialisasi tentang sertifikasi halal yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dinilai belum memuaskan pegiat industri halal. CEO dan Founder Halal Corner, Aisha Maharani mengatakan, kesadaran produsen dan konsumen terhadap sertifikasi halal masih kurang.

Menurutnya, sampai sekarang masih banyak yang pro dan kontra terhadap sertifikasi halal. Masih banyak isu tentang mahalnya sertifikasi halal dan sulitnya mengurus sertifikasi halal. Seharusnya kalau BPJPH sudah bekerja, isu-isu seperti ini sudah selesai.

"Seharusnya kalau BPJPH sudah bekerja (isu-isu) yang seperti itu sudah tidak ada lagi karena edukasinya harusnya masif dari pemerintah, tapi yang saya lihat mereka (pemerintah) baru memperkenalkan BPJPH," kata Aisha kepada Republika.co.id, Rabu (9/1). [yy/republika]

Sosialisasi Sertifikasi Halal Dinilai Belum Maksimal

Sosialisasi Sertifikasi Halal Dinilai Belum Maksimal


Fiqhislam.com - Sosialisasi tentang sertifikasi halal yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dinilai belum memuaskan pegiat industri halal. CEO dan Founder Halal Corner, Aisha Maharani mengatakan, kesadaran produsen dan konsumen terhadap sertifikasi halal masih kurang.

Menurutnya, sampai sekarang masih banyak yang pro dan kontra terhadap sertifikasi halal. Masih banyak isu tentang mahalnya sertifikasi halal dan sulitnya mengurus sertifikasi halal. Seharusnya kalau BPJPH sudah bekerja, isu-isu seperti ini sudah selesai.

"Seharusnya kalau BPJPH sudah bekerja (isu-isu) yang seperti itu sudah tidak ada lagi karena edukasinya harusnya masif dari pemerintah, tapi yang saya lihat mereka (pemerintah) baru memperkenalkan BPJPH," kata Aisha kepada Republika.co.id, Rabu (9/1).

Seharusnya, kata dia, sekarang bukan waktunya memperkenalkan BPJPH. Harusnya pemerintah sekarang sudah mulai ke tahap meningkatkan industri halal di Indonesia. Contohnya Jepang yang sedang mengejar target Muslim friendly tourism tahun 2020. Mereka sangat masif memperbanyak industri halal dan memberikan fasilitas-fasilitas untuk kebutuhan Muslim.

Namun produsen dan konsumen di Indonesia belum sadar betul akan kebutuhan produk halal. Kalau Indonesia mau menjadi pusat halal di dunia, Indonesia sekarang belum bisa sampai ke tahap tersebut. Bahkan ada beberapa kementerian yang belum sepakat dengan Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Hal ini membuat perkembangan industri halal terhambat.

"Kalau negara ini membutuhkan pendapatan dari industri halal, harusnya semua lini di kementerian itu merasa membutuhkan (industri halal), UU JPH akan mempermudahnya," ujarnya. [yy/republika]

 

head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
2007 ~ 2020  |  Copyright  Fiqhislam.com  |  Design by JoomlaShine