13 Syawal 1441  |  Jumat 05 Juni 2020

Keuangan Syariah dan Utang AsingFiqhislam.com - Indonesia sedang membutuhkan banyak pembiayaan guna mendukung proyek prospektif, seperti infrastruktur. Padahal, posisi APBN dan BUMN yang dimiliki masih terbatas. Dukungan eksternal sangat dibutuhkan untuk menyokong ini, di antaranya, melalui utang luar negeri (ULN).

Berdasarkan data statistik ULN Indonesia, per Februari 2016, tumbuh 3,7 persen (yoy) menjadi 311,5 miliar dolar AS. Meski meningkat, tawaran pinjaman Bank Dunia sebesar 12 miliar dolar AS (17/9/2015) untuk pembangunan empat tahun mendatang dengan bunga 0,93 persen bertenor 18 tahun, tetap menjadi pertimbangan. Bahkan, sebelumnya Bank Pembangunan Asia (ADB) juga menyiapkan 2,2 miliar dolar AS untuk Indonesia dengan rate 1,2 persen.

Dalam konteks global, utang publik ternyata tidak hanya dibutuhkan negara berkembang. Bahkan, Qatar dan Arab Saudi--yang termasuk dalam daftar 10 negara terkaya di dunia menurut Bank Dunia--juga tak luput dari hal ini. Pada Januari 2016, Qatar meminjam Bank Dunia sebesar 5,5 miliar dolar AS, Oman satu miliar dolar AS, dan Arab Saudi per April 2016 berutang 10 miliar dolar AS atau setara Rp 131,6 triliun dengan bunga 110-120 bps di atas London Interbank Offered Rate (Libor).

Kondisi ini tak terelakkan meski setelah 25 tahun bebas utang, akhirnya tetap dilakukan untuk mengatasi ketimpangan anggaran karena anjloknya harga minyak mentah. Padahal, jika mengacu pada standar kemampuan negara, pendapatan per kapita penduduknya 146.178 dolar AS atau setara Rp 2 miliar untuk Qatar, Arab Saudi 54.606 dolar AS atau Rp 709.878.000, hampir mendekati AS yang 54.629 dolar AS.

Utang publik, menurut al-Ghazali, sebenarnya dibolehkan bila terdapat jaminan atas pembayarannya pada kemudian hari dengan pendapatan pada masa datang. Namun, baik al-Ghazali maupun pemikir Muslim klasik lainnya, seperti al-Faraabi, Ibnu Rusyd, dan Ibnu Hazm, menegaskan, utang merupakan perkara amal kebaikan yang tidak boleh mensyaratkan apa yang tidak Allah SWT syaratkan dalam Alquran berupa tambahan, seperti tingkat suku bunga tertentu.

Sebab, kenyataan menunjukkan bahwa 20 persen atau seperlima dari populasi dunia hidup dengan pendapatan kurang dari satu dolar AS per hari. Bahkan, dalam konteks Indonesia, mengacu pada hasil survei neraca rumah tangga (SNRT) masyarakat pada 2015 bahwa pendapatan rumah tangga dari kegiatan usaha produksi maupun jasa hingga kini belum menutupi total kebutuhan biaya rumah tangga yang bersifat rutin maupun nonrutin.

Penerimaan lainnya dari pihak-pihak eksternal sangat diperlukan, termasuk alternatif dari utang dan bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Ini tentu ironis bila kemiskinan dan utang yang begitu lekat dalam pemenuhan kebutuhan ditambah dengan beban bunga lagi yang memberatkan. Padahal, seharusnya digencarkan kegiatan untuk memperbesar kemitraan dan pemberian bantuan nonkomersial.

Dalam kaitan dengan peran IDB bagi 56 negara anggotanya yang pada pekan lalu mengadakan pertemuan tahunan ke-41 di Jakarta, tentu meyakini syariah Islam memiliki solusi holistik, termasuk implikasinya secara spiritual dan moral, baik untuk debitur maupun kreditur.

Namun, perlu disadari, meski 10 tahun sebelum organisasi ini berdiri, lembaga fatwa internasional telah mengharamkan tambahan atas pinjaman (seperti berbentuk bunga bank) sebagaimana dikeluarkan Majma' Fiqih Islami dari Rabithah 'Alam Islami dan Majma' Fiqih Islami di bawah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) serta Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah (Lembaga Riset Islam) Al-Azhar, diskursus terkait utang belum mencapai titik.

Bahkan, dalam hampir seluruh UU negara-negara Arab, meski berbeda redaksi menetapkan kehalalan dan keharaman bunga bank, tetap mengakui sistem perbankan konvensional dan model tambahan pada setiap pinjaman berbasis bunga. Seperti, UU yang berlaku di Tunisia, Lebanon, dan Turki yang secara mutlak membolehkan bunga.

Di Mesir, Irak, dan Yordania, ditentukan batasan resminya terkait besaran tambahan bunga. Maroko, Aljazair, Libya, dan Uni Emirat Arab memiliki perbedaan perlakuan terkait kebolehan manfaat utang dari sisi transaksi sipil dan perdagangan. Seperti, di negara bagian Abu Dhabi, Sudan, Kuwait, dan Saudi Arabia.

Padahal, fakta terkait lilitan utang bukan baru terjadi sekarang. Utang eksternal negara-negara berkembang telah mencapai proporsi yang serius sejak awal 1980-an. Sistem ekonomi internasional pun masih terus mencari solusi yang tepat.

Salah satu pertanyaan relevan muncul dengan telah berjalannya IDB selama lebih dari empat dekade adalah bagaimana IDB dan negara-negara Muslim saling membahu menangani masalah keuangan yang dihadapi dengan cara yang efektif dan tetap menjaga tujuan pertumbuhan dan pemerataan?

Pola kerja sama yang komprehensif perlu diambil untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan seluruh negara anggota. Seperti, kesepakatan antara pemerintah dan IDB yang secara strategis dilaksanakan pada 2016-2020.

Meliputi bantuan IDB sebesar 870,9 juta dolar dengan sebaran 20 persen untuk mendorong peningkatan kualitas SDM melalui pembangunan empat universitas; lebih dari 40 persen untuk perbaikan kawasan kumuh dan 30 persen untuk pengembangan jaringan ketenagalistrikan senilai 330 juta dolar AS.

Hubungan kerja sama ini perlu terus ditingkatkan di antara negara anggota. Bahkan, dalam skala global, Indonesia juga diharapkan segera menentukan peran dan kontribusi yang dapat diberikan dalam mendorong kesuksesan inisiasi solusi utang luar negeri berbasis bunga, seperti melalui pendirian Bank Infrastruktur Islam (Islamic Infrastructure Bank).

Diharapkan kantor pusat bank tersebut ke depan dapat berpusat di Indonesia sehingga bisa terus meningkatkan langkah strategisnya sebagai pusat pengembangan keuangan syariah dalam kancah internasional.

Apalagi, pada Agustus, agenda besar Forum Ekonomi Islam Dunia (WIFE) ke-12 juga akan kembali dihelat di Jakarta. Pemerintah diharapkan memetakan langkah konkret peran dan terus mengoptimalkan kebijakan yang dapat diprioritaskan untuk mendukung pencapaian tujuan.

Seperti, keberhasilan Indonesia yang menjadi penerbit sukuk negara terbesar di dunia, juga capaian lain dalam pengembangan keuangan mikro dan peningkatan pangsa pasar industri keuangan nonbank syariah lainnya yang tentu merupakan serangkaian kerja strategis yang perlu didukung bersama untuk kepentingan Indonesia dalam jangka panjang. [yy/republika]

Ai Nur Bayinah
Direktur Eksekutif SEBI Islamic Business & Economics Research Center (SIBER-C)

 

head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
2007 ~ 2020  |  Copyright  Fiqhislam.com  |  Design by JoomlaShine