8 Syawal 1441  |  Minggu 31 Mei 2020

"Jadi gini, itu undang-undang dan kemudian persyaratan kita dari Kementan yang mewajibkan halal. Kalau mencantumkan itu (label halal) itu overboden (tumpang tindih)," ujarnya saat mengisi kuliah umum di Sespim Lembang, Senin (16/9).

Banyaknya tanggapan terkait itu (permendag), ia mengungkapkan telah melakukan koreksi terhadap peraturan tersebut. Dengan menambahkan poin persyaratan harus mendapatkan rekomendasi dari Kementan yang mewajibkan halal.

"Saya sudah bilang masukin, tambah lagi, tambah pasal untuk mempertegas," ungkapnya.

Saat kalah dari Brasil di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Mendag mengungkapkan tidak perlu takut membuka keran impor. Sebab produk daging yang akan dimpor harus memiliki label halal.

"Halal bukan hanya dagingnya tapi dari ujungnya harus halal, pakannya dan cara motongnya pastu lakukan (sesuai) amanat undang-undang," katanya.

Sebelum mengeluarkan Permendag Nomor 29 Tahun 2019, dirinya menambahkan, melakukan harmonisasi dengan kementerian dan lembaga terkait peraturan. Menurutnya, jika di Kementan diatur tentang label halal dan di Kemendag diatur kembali maka akan tumpang tindih.

"Sertifikat halal wajib dan saya gak boleh ngelarang impor tapi itu mereka pusing. Halal itu tetap ada dan dipertegas lagi tidak bisa barang masuk tanpa sertifikat halal," katanya.

Enggar menegaskan pihaknya sudah memasukan poin persyaratan impor daging harus memiliki rekomendasi Kementan tentang kewajiban label halal. Pihaknya katanya tetap mewajibkan impor daging memiliki label halal. [yy/republika]

"Jadi gini, itu undang-undang dan kemudian persyaratan kita dari Kementan yang mewajibkan halal. Kalau mencantumkan itu (label halal) itu overboden (tumpang tindih)," ujarnya saat mengisi kuliah umum di Sespim Lembang, Senin (16/9).

Banyaknya tanggapan terkait itu (permendag), ia mengungkapkan telah melakukan koreksi terhadap peraturan tersebut. Dengan menambahkan poin persyaratan harus mendapatkan rekomendasi dari Kementan yang mewajibkan halal.

"Saya sudah bilang masukin, tambah lagi, tambah pasal untuk mempertegas," ungkapnya.

Saat kalah dari Brasil di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Mendag mengungkapkan tidak perlu takut membuka keran impor. Sebab produk daging yang akan dimpor harus memiliki label halal.

"Halal bukan hanya dagingnya tapi dari ujungnya harus halal, pakannya dan cara motongnya pastu lakukan (sesuai) amanat undang-undang," katanya.

Sebelum mengeluarkan Permendag Nomor 29 Tahun 2019, dirinya menambahkan, melakukan harmonisasi dengan kementerian dan lembaga terkait peraturan. Menurutnya, jika di Kementan diatur tentang label halal dan di Kemendag diatur kembali maka akan tumpang tindih.

"Sertifikat halal wajib dan saya gak boleh ngelarang impor tapi itu mereka pusing. Halal itu tetap ada dan dipertegas lagi tidak bisa barang masuk tanpa sertifikat halal," katanya.

Enggar menegaskan pihaknya sudah memasukan poin persyaratan impor daging harus memiliki rekomendasi Kementan tentang kewajiban label halal. Pihaknya katanya tetap mewajibkan impor daging memiliki label halal. [yy/republika]

Kemendag Belum Keluarkan Izin Impor Sapi Brasil

Kemendag Belum Keluarkan Izin Impor Sapi Brasil


Fiqhislam.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) belum menerima pengajuan izin impor daging sapi asal Brasil. Diketahui, pemerintah sebelumnya telah menetapkan kuota impor tersebut sebanyak 50 ribu ton kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Ketiga BUMN yang mendapatkan alokasi kuota impor antara lain PT Berdikari sebesar 10 ribu ton, PT PPI sebesar 10 ribu ton, dan Perum Bulog sebesar 30 ribu ton. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, untuk mengajukan izin impor daging sapi, dibutuhkan surat penugasan dari Kementerian BUMN. Namun hingga kini pihaknya belum menerima surat penugasan tersebut.

"Sampai saat ini belum ada yang mengajukan izin ke kami," kata Wisnu kepada wartawan, di kantornya, Jakarta, Senin (16/9). 

Tak hanya itu, kata dia, sebelum mengajukan izin impor perusahaan BUMN yang terkait pun harus memenuhi ketentuan sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang ada.

Lebih lanjut Wisnu menjelaskan, tidak ada tenggat waktu yang ditetapkan dalam pengajuan izin impor, untuk itu pihaknya akan mengeluarkan izin impor apabila BUMN sudah melakukan pengajuan kepada Kemendag. Namun begitu dia menekankan kuota impor daging sapi asal Brasil ini hanya berlaku hingga akhir 2019. 

"Hangus atau tidaknya, itu harus dibahas kembali di rakortas (rapat koordinasi terbatas)," ungkapnya.

Wisnu juga mengatakan bahwa distribusi daging sapi asal Brasil ini sepenuhnya kewenangan BUMN. Yang pasti, daging tersebut ditujukan untuk pemenuhan daging dalam negeri dan bakal didistribusikan lebih jauh oleh ketiga perusahaan terkait. [yy/republika]

 

head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
2007 ~ 2020  |  Copyright  Fiqhislam.com  |  Design by JoomlaShine