16 Dzulqa'dah 1441  |  Selasa 07 Juli 2020

Sebab, selama ini pelaku industri makanan dan minuman (mamin) merasa kesulitan dalam mengurus sertifikasi halal.

Sebagaimana diketahui, PP JPH tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 33 tahun 2014 mengenai jaminan produk halal. Beleid tersebut disahkan dan ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 29 April 2019.

Wakil Ketua Umum Gapmmi Rachmat Hidayat mengatakan, peraturan baru untuk aturan halal diharapkan tidak lebih sulit daripada prosedur sertifikasi pengajuan halal yang berlaku saat ini. “Kami ingin aturan yang baru ini tidak lebih rumit, responsif, dan kalau bisa lebih terjangkau secara biaya,” kata Rachmat saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (17/5) malam.

Saat ini, kata dia, pihaknya masih terus mengajukan aspirasi kepada pemerintah yang sampai saat ini masih melakukan proses perancangan pelaksanaan melalui aturan yang juga akan dikeluarkan Kementerian Agama (Kemenag). Dia berharap, aturan yang baru dapat lebih baik dari aturan yang sebelumnya.

Dia menyebut, sejauh ini mayoritas industri kecil mamin belum melakukan sertifikasi halal sebab tingginya biaya yang dipatok pemerintah. Padahal, kata dia, industri kecil mamin membutuhkan branding dari legalitas kehalalan tersebut meski aspek-aspek kehalalan sudah mereka terapkan.

“Seperti industri bakso, mereka butuh branding halal. Ingin urus sebenarnya, tapi mahal,” kata dia.

Sebagai informasi, secara garis besar PP JPH berisi antara lain tentang kerja sama pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga, kerja sama internasional, Majelis Ulama Indonesia (MUI), tata cara registrasi dan sertifikasi halal, serta lembaga pemeriksa halal dan auditor halal. [yy/republika]

Sebab, selama ini pelaku industri makanan dan minuman (mamin) merasa kesulitan dalam mengurus sertifikasi halal.

Sebagaimana diketahui, PP JPH tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 33 tahun 2014 mengenai jaminan produk halal. Beleid tersebut disahkan dan ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 29 April 2019.

Wakil Ketua Umum Gapmmi Rachmat Hidayat mengatakan, peraturan baru untuk aturan halal diharapkan tidak lebih sulit daripada prosedur sertifikasi pengajuan halal yang berlaku saat ini. “Kami ingin aturan yang baru ini tidak lebih rumit, responsif, dan kalau bisa lebih terjangkau secara biaya,” kata Rachmat saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (17/5) malam.

Saat ini, kata dia, pihaknya masih terus mengajukan aspirasi kepada pemerintah yang sampai saat ini masih melakukan proses perancangan pelaksanaan melalui aturan yang juga akan dikeluarkan Kementerian Agama (Kemenag). Dia berharap, aturan yang baru dapat lebih baik dari aturan yang sebelumnya.

Dia menyebut, sejauh ini mayoritas industri kecil mamin belum melakukan sertifikasi halal sebab tingginya biaya yang dipatok pemerintah. Padahal, kata dia, industri kecil mamin membutuhkan branding dari legalitas kehalalan tersebut meski aspek-aspek kehalalan sudah mereka terapkan.

“Seperti industri bakso, mereka butuh branding halal. Ingin urus sebenarnya, tapi mahal,” kata dia.

Sebagai informasi, secara garis besar PP JPH berisi antara lain tentang kerja sama pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga, kerja sama internasional, Majelis Ulama Indonesia (MUI), tata cara registrasi dan sertifikasi halal, serta lembaga pemeriksa halal dan auditor halal. [yy/republika]

Menag: Sertifikasi Halal Melalui BPJPH Diterapkan Bertahap

Menag: Sertifikasi Halal Melalui BPJPH Diterapkan Bertahap


Fiqhislam.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memastikan sertifikasi halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dilakukan bertahap menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019. Dia mengatakan, terbitnya PP tentang Pelaksanaan atas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) tersebut sekaligus menandai keharusan implementasi operasional penjaminan produk halal di Indonesia.

Kewajiban sertifikasi halal akan diterapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan termasuk untuk dunia usaha, tambahnya. “UU memberi batas per 17 Oktober 2019 untuk implementasi jaminan produk halal. Alhamdulillah, PP-nya sudah terbit. Detail pentahapan akan diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA),” kata Lukman di Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Dia menuturkan, dalam ketentuan PP itu, peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam proses sertifikasi halal tetap sentral. MUI memberikan fatwa halal atau tidaknya produk. Sementara, BPJPH dan instansi terkait akan fokus pada aspek operasional, administrasi/keuangan, kerja sama dan edukasi.

Kerja sama BPJPH dengan MUI meliputi tiga hal yaitu pertama, kewenangan penetapan kehalalan suatu produk adalah MUI. Yang kedua adalah kewenangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) ada di MUI. Artinya, institusi yang melakukan atau yang mengakreditasi bagi LPH adalah MUI.

Selanjutnya, yang ketiga, LPH dalam bekerja harus memiliki auditor halal. Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat bagi auditor halal adalah MUI. Sementara kewenangan BPJPH, kata Lukman, salah satunya melakukan registrasi produk untuk memperoleh sertifikat halal. “Mulai 17 Oktober nanti, BPJPH punya kewenangan untuk bertindak,” ujarnya. [yy/iNews]

 

head_user52.jpg
head_user54.jpg
head_user51.jpg
head_user55.jpg
head_user53.jpg
head_user62.jpg
head_user61.jpg
head_user64.jpg
head_user65.jpg
head_user63.jpg
2007 ~ 2020  |  Copyright  Fiqhislam.com  |  Design by JoomlaShine