27 Rabiul-Akhir 1443  |  Kamis 02 Desember 2021

basmalah.png

'Orang Papua takkan Mati Jika Freeport Ditutup'

'Orang Papua takkan Mati Jika Freeport Ditutup'

Fiqhislam.com - Legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mendukung perjuangan warga Papua dalam menyalurkan berbagai tuntutan terkait perusahaan tambang PT Freeport Indonesia. Ketua Komisi IV DPRP, Boy Markus Dawir mengaku siap menyalurkan aspirasi pemuda dan rakyatnya terkait sejumlah poin tuntutan kepada pemerintah pusat dan manajemen Freeport.

"Sudah pasti untuk membela kepentingan masyarakat Papua kita pasti akan turun jalan (aksi demo)," kata Boy di Jayapura, Jumat (12/2).

Kita, kata dia, ingin tidak hanya presiden direktur PT Freeport Indonesia adalah orang asli Papua, tapi ada 22 poin yang disampaikan menjadi pokok-pokok pikiran kepada PT Freeport. "Ini semua harus kita bicarkan," katanya.

Selama puluhan tahun perusahaan tambang emas raksasa itu berperasi di Bumi Cenderawasih, kemajuan dan kesejahteraan rakyat Papua belum juga mengalami peningkatan yang signifikan, terutama tujuh suku pemilik hak ulayat.

PT Freeport Indonesia (PT FI) secara resmi telah mengantongi izin perpanjangan ekspor konsentrat setelah kurang lebih dua pekan masa izin ekspornya habis. Selain tak membayar uang jaminan smelter, kuota ekspor Freeport juga ditambah oleh Pemerintah.

Menurut Pengamat Energi dan Pertambangan, Simon F Sembiring, sikap Kementerian ESDM sangat inkonsisten. “Awalnya sangat tegas menyatakan menolak pemberian izin ekspor, nah loh tiba-tiba melemah. Ada apa sebenarnya, siapa di belakang semua ini,” kata Simon, Jumat (12/2).

Mantan dirjen Minerba ini berpendapat, mestinya pemerintah tidak terjebak dalam bujuk rayu dan upaya Freeport yang terus melakukan berbagai cara untuk mendapatkan izin perpanjangan Freeport. “Ini kan sudah jelas, apa yang dilakukan oleh Freeport melanggar UU, jangan pemerintah, Menteri ESDM, Dirjen Minerba ikut melabrak UU,” tuturnya.

Izin ekspor konsentrat PT FI telah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan pada 10 Februari lalu setelah Kementerian ESDM mengeluarkan surat rekomendasi perpanjangan ekspor ke PT FI sehari sebelumnya.

"Sudah cukup bagi PT Freeport selama ini mengeruk sumber daya alam kita di Papua untuk kepentingan bisnisnya, kali ini mari Freeport membuka diri untuk Papua, kalau tidak seperti tadi saya sampaikan yah, kalau perlu kita tutup Freeport ini biar tidak ada yang dapat keuntungan," ujarnya.

Dengan menutup operasi perusahaan tambang emas yang bermarkas di Amerika Serikat, kata Boy, rakyat Papua tidak akan mati karena masih memiliki sumber daya alam lainnya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan lainnya. "Kalau nanti ada pertanyaan, apakah Freeport tutup orang Papua akan mati? Tidak," kata dia.

"Orang Papua tidak akan bergantung dengan PT Freeport, orang Papua punya makanan khas ada untuk bisa makan dan minum, punya dusun sagu, laut dan dia punya kebun, jadi tidak cukup bergantung dari Freeport saja," katanya.

Pemerintah Terlalu Manjakan Freeport

Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) menilai pemerintah terlalu memanjakan PT Freeport Indonesia. Perusahaan tambang ini dinilai sudah berkali-kali mendapatkan dispensasi dari pemerintah dan menimbulkan ketidakadilan di antara pelaku usaha tambang di dalam negeri.

Sebab itu, Hipmi meminta Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said berlaku adil dengan membuka dispensasi ekspor konsentrat untuk semua pelaku usaha. "Dispensasi ini jangan berlebihan, sebab menimbulkan ketidakadilan bagi perusahaan lain. Persepsi terbentuk sudah ada diskriminasi. Kalau ada diskriminasi harus disetop,” ujar Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia, Kamis (11/2).

Bahlil mengatakan, bila alasan dispensasi ekspor Freeport tersebut karena kesulitan likuiditas, perusahaan tambang nasional atau domestik juga mengalami hal yang sama. Ia menambahkan, tak hanya Freeport, perusahaan tambang lainnya juga mengalami kesulitan keuangan bahkan menuju kebangkrutan, sebab ada pelarangan ekspor konsentrat.

Namun, para pengusaha lokal ini masih menahan diri dan berupaya menaati regulasi yakni Undang-Undang (UU) Minerba No. 4 Tahun 2009. Saat ini, lanjut Bahlil, para pengusaha lokal sedang membangun smelter di beberapa tempat di Indonesia sebagai bentuk kepatuhan kepada regulasi atau UU, meski di tengah lemahnya dukungan permodalan dan pasokan energi.

"Kalau alasannya karena masalah likuiditas, kita juga merugi terus. Kenapa sih Freeport ini mendapat dispensasi terus dari Menteri ESDM. Ini yang kita tidak pahami, mohon penjelasan," kata Bahlil.

Tak hanya itu, Hipmi menilai Freeport terlalu dimanjakan oleh pemerintah dengan memberi kelonggaran jaminan setoran ke pemerintah. Sebagaimana diketahui, dengan asalan kesulitas likuiditas, PT Freeport McMoran mengajukan penangguhan jaminan setoran senilai 530 juta dolar AS. Uang jaminan itu merupakan salah satu persyaratan perpanjangan ekspor konsentrat Freeport yang berakhir pada 28 Januari lalu. [yy/republika]