16 Syawal 1443  |  Rabu 18 Mei 2022

basmalah.png

Fiqhislam.com - Jelang pemilu 2024, demokrasi di Indonesia semakin diuji dari sisi penguatan konsolidasi dan kematangan masyarakat dan parpol dalam menjalankan sistem demokrasi. Sebab, demokrasi tidak semata cara memilih calon pemimpin.

Namun, menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta tersampainya aspirasi masyarakat selaku pemegang kedaulatan. Jadi, perlu penguatan kualitas lembaga demokrasi, parpol, dan penguatan ideologi pancasila kepada masyarakat.

Dekan Fisipol UGM, Wawan Mas'udi mengatakan, sejak era reformasi pelaksanaan demokrasi sudai melalui perkembangan yang cukup pesat. Namun, bektu sistem elektoral sudah disepakati bersama sebagai mekanisme dalam memilih pemimpin.

Meskipun dengan berbagai macam permasalahannya, Wawan menekankan, politik elektoral sudah mencapai tahap konsolidasi. Ia berpendapat, yang tidak perlu dilupakan merupakan tujuan dari berdemokrasi yaitu mencapai kesejahteraan.

"Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan penerima kesejahteraan," kata Wawan dalam seminar bertajuk Konsolidasi Demokrasi dan Penguatan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan Fisipol UGM, Kamis (30/1).

Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah menuturkan, penguatan ideologi Pancasila sangat diperlukan ketika perkembangan arus informasi masif. Ini memunculkan dampak-dampak negatif berupa liberalisme, individualisme, dan eksklusivisme.

Bahkan, dampak negatifnya bisa menjadi kekerasan maupun anti keragaman. Oleh karena itu, diperlukan penguatan ideologi Pancasila agar demokrasi yang sudah disepakati dan dijalankan ini tidak kehilangan tujuannya atau arahnya.

"Kita harus berpijak kepada akar dan kepribadian bangsa kita agar konsolidasi demokrasi bisa dicapai," ujar Basarah.

Pengamat politik UGM, Abdul Gaffar Karim menambahkan, demokrasi Indonesia saat ini sedang berusaha mencari titik temu prosedur dan substansi demokrasi. Namun, demokrasi yang dijalankan saat ini menitikberatkan kepada penyeragaman.

Dilakukan melalui mekanisme politik elektoral. Padahal, ia mengingatkan, politik elektoral tidak sepenuhnya perlu diseragamkan di seluruh daerah di Indonesia. Ia mencontohkan, demokrasi asimetris di DIY, DKI Jakarta, dan DI Aceh.

"Ada praktik baik di daerah lainnya. Kita selama ini berambisi kepada penyeragaman," kata Gaffar. [yy/Wahyu Suryana/republika]