16 Syawal 1443  |  Rabu 18 Mei 2022

basmalah.png

Fiqhislam.com - Melalui website resmi Kimia Farma , perusahaan farmasi BUMN itu mengumumkan, program Vaksinasi Gotong Royong Individu ditunda sampai pemberitahuan selanjutnya.

Formulir pengisian pendaftaran untuk bisa mendapatkan vaksin berbayar pun tidak bisa diakses oleh masyarakat.

Pada MNC Portal, pihak Kimia Farma angkat suara terkait kabar ini.

"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," terang Novia Valentina, Corporate Communication PT Kimia Farma Apotek, Senin (12/7/2021).

Dia pun membeberkan alasan ditundanya vaksinasi gotong royong individu. "Besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat Manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta," terangnya.

Di ujung pesan, Novia menyampaikan terima kasih atas pemahaman masyarakat terkait penundaan vaksinasi gotong royong individu tersebut.

"Terima kasih atas pemahaman para pelanggan serta animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal (herd immunity) yang lebih cepat di Indonesia," tambah Novia. [yy/sindonews]

 

Fiqhislam.com - Melalui website resmi Kimia Farma , perusahaan farmasi BUMN itu mengumumkan, program Vaksinasi Gotong Royong Individu ditunda sampai pemberitahuan selanjutnya.

Formulir pengisian pendaftaran untuk bisa mendapatkan vaksin berbayar pun tidak bisa diakses oleh masyarakat.

Pada MNC Portal, pihak Kimia Farma angkat suara terkait kabar ini.

"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," terang Novia Valentina, Corporate Communication PT Kimia Farma Apotek, Senin (12/7/2021).

Dia pun membeberkan alasan ditundanya vaksinasi gotong royong individu. "Besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat Manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta," terangnya.

Di ujung pesan, Novia menyampaikan terima kasih atas pemahaman masyarakat terkait penundaan vaksinasi gotong royong individu tersebut.

"Terima kasih atas pemahaman para pelanggan serta animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal (herd immunity) yang lebih cepat di Indonesia," tambah Novia. [yy/sindonews]

 

Sangat Kuat Aroma Bisnisnya

PP Muhammadiyah Nilai Vaksin Berbayar Sangat Kuat Aroma Bisnisnya


Fiqhislam.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengkritik langkah pemerintah yang memberikan opsi vaksin COVID-19 berbayar untuk masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai kental aroma bisnisnya.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan sulit memahami kebijakan yang diambil pemerintah terkait vaksin berbayar tersebut.

"Saya tidak paham dan sulit memahami kebijakan pemerintah tentang vaksin berbayar. Aroma bisnisnya sangat kuat," ujar Mu'ti saat dihubungi MNC, Senin (12/7/2021).

Mu'ti mengakui saat ini ada sebagian kecil masyarakat yang menolak vaksin dan vaksinasi. Meskipun demikian, masalah yang terjadi bukanlah mereka tidak mau vaksin. Tetapi, pelaksanaan vaksinasi yang lambat karena berbagai kendala teknis dan birokrasi.

"Akan lebih baik dan bijak kalau pemerintah memaksimalkan pencapaian target vaksinasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah mestinya memperhatikan situasi masyarakat. Sekarang bukan waktu yang tepat (vaksin berbayar)," tutur Mu'ti.

Sebagai informasi, PT Kimia Farma Tbk melalui cucu usahanya PT Kimia Farma Diagnostika (KFD) akan menggelar vaksinasi berbayar di sejumlah klinik. Kegiatan tersebut diberi nama vaksinasi gotong royong individu.

Perusahaan plat merah itu mengklaim vaksinasi berbayar untuk individu tersebut ditujukan demi mempercepat proses pembentukan kekebalan komunal alias herd immunity.

Kebolehan vaksinasi gotong royong individu ini diperbolehkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkes Nomor 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Vaksinasi berbayar ini dikritik sejumlah kalangan. Belakangan, pelaksanaannya ditunda sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Seharusnya penyuntikan dimulai pada hari ini, Senin 12 Juli 2021.

"Kami mohon maaf karena jadwal vaksinasi gotong royong individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," ujar Sekretaris Perusahaan Kimia Farma, Ganti Winarno Putro kepada MNC. [yy/sindonews]

 

Jangan Ambil Kesempatan dalam Kesempitan

Vaksin Berbayar Timbulkan Polemik, DPR: Jangan Ambil Kesempatan dalam Kesempitan


Fiqhislam.com - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengatakan bahwa selama ini masyarakat mengetahui bahwa vaksinasi gratis karena menjadi tanggung jawab pemerintah dalam masa pandemi Covid-19. Sehingga, dia tidak ingin adanya layanan vaksin berbayar menjadi gejolak di masyarakat dan mengganggu program yang relatif sudah berjalan dengan baik.

"Semua pihak, khususnya pemerintah harus menahan diri, jangan membuat kebijakan atau keputusan yang kontraproduktif. Jangan mengambil keuntungan kesempatan dalam kesempitan," kata Nurhadi kepada SINDOnews, Senin (12/7/2021).

Dia menambahkan, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi memang telah menjelaskan bahwa Vaksinasi Gotong Royong individu itu sifatnya hanya sebagai salah satu opsi untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi.

"Jika memang faktanya seperti itu, hendaknya sosialisasi yang transparan benar-benar dilakukan agar tidak memunculkan banyak tafsir dan pemerintah atau pihak-pihak tertentu dianggap mengomersialisasikan pandemi covid-19. Harusnya disampaikan dulu ke DPR, Komisi IX," katanya.

Karena, kata dia, sejak awal dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 ini sudah diputuskan bahwa vaksinasi untuk rakyat adalah tidak berbayar alias gratis. Karenanya, lanjut dia, ketika muncul kebijakan vaksinasi mandiri atau individu cukup membingungkan.

Dia menambahkan, Komisi IX juga tidak pernah diajak bicara. "Sehingga saya khawatir jika masyarakat memahaminya harus bayar justru kontraproduktif. Karena itu harus dipertimbangkan lagi. Ditinjau ulang lagi,"ungkapnya.

Selain itu, menurut dia, untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok diperlukan kesiapan pemerintah dan kesadaran masyarakat secara menyeluruh. "Jadi saya kira percepatan vaksinasi tidak harus kemudian muncul kebijakan vaksinasi berbayar. Saya khawatir ada anggapan di masyarakat luas, bahwa di tengah pandemi Covid-19 ini Negara berbisnis dengan rakyatnya," pungkasnya. [yy/sindonews]