25 Dzulhijjah 1442  |  Rabu 04 Agustus 2021

basmalah.png

Senayan Bela Pusat soal 'KKB Teroris' saat Gubernur Papua Beda Pendapat

Senayan Bela Pusat soal 'KKB Teroris' saat Gubernur Papua Beda Pendapat

Fiqhislam.com - Pemerintah telah resmi menyatakan KKB Papua menjadi teroris, Gubernur Papua Lukas Enembe pun meminta pemerintah pusat meninjau kembali pelabelan KKB sebagai teroris. Sejumlah anggota Dewan pun membela pusat dengan menilai julukan teroris itu sudah tepat.

Diketahui Gubernur Papua Lukas Enembe meminta pemerintah pusat mengkaji ulang pelabelan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris. Wakil Ketua Komisi II F-PKB, Luqman Hakim, mengkritik tanggung jawab Lukas Enembe sebagai pemimpin terkait persoalan di Papua selama ini.

"Dari tujuh poin yang disampaikan Gubernur Papua, tidak terlihat di mana Pemprov Papua mengambil tanggung jawab atas gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok teroris separatis di Papua," kata Luqman saat dihubungi, Jumat (30/4/2021).

Luqman mengatakan selama ini Lukas Enembe hanya melemparkan seluruh masalah di Papua terkait KKB ke pemerintah pusat. Dia menyayangkan sikap Lukas Enembe yang dianggapnya tidak pernah memberi terobosan.

"Terlihat Gubernur Papua melemparkan seluruh masalah di sana kepada pemerintah pusat. Harusnya Gubernur Papua sebagai bagian dari aparat negara yang memimpin di sana, menunjukkan langkah-langkah terobosan untuk mengatasi gangguan dari kelompok teroris separatis," ucapnya.

Lebih lanjut, Luqman juga menanggapi tindakan Lukas Enembe yang justru membawa persoalan di Papua ke forum dewan keamanan PBB. Menurutnya, persoalan di Papua seharusnya diselesaikan sendiri.

"Gangguan keamanan ataupun ancaman terhadap kedaulatan NKRI oleh siapa pun, harus kita sendiri yang memutuskan kebijakannya sebagai negara dan bangsa yang berdaulat. Nasib bangsa dan negara ini tidak boleh kita serahkan kepada pihak lain, termasuk kepada PBB," ujarnya.

Kemudian Luqman juga menegaskan kewajiban Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua yang seharusnya mendukung keputusan pemerintah pusat menciptakan keamanan di Papua.

"Kewajiban Gubernur Papua adalah mengamankan keputusan pemerintah pusat terkait upaya pengendalian keamanan di sana. Menciptakan kedamaian di bumi Papua merupakan pintu utama melaksanakan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat Papua secara adil dan merata," tuturnya.

"Saran saya, selain mengikuti keputusan pemerintah pusat, Gubernur Papua perlu menghidupkan kembali pendekatan budaya untuk menciptakan kedamaian di bumi Papua," sambung Luqman.

Tak hanya itu, Guru Besar Hukum Internasional UI, Prof Hikmahanto Juwana sepakat dengan label teroris yang disematkan kepada KKB Papua. Hikmahanto menyatakan langkah Pemerintah menerapkan UU Terorisme untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sudah tepat. Ia menilai dunia memahami situasi Indonesia dalam menyelesaikan teroris di Papua.

"Pemberlakuan ini sudah tepat," kata Hikmahanto kepada wartawan, Jumat (30/3/2021).

Hikmahanto mengatakan, label teroris yang disematkan kepada KKB juga sudah tepat. Sebab, menurutnya, penggunaan kekerasan oleh KKB sudah mengarah pada terorisme.

Hikmahanto pun menjelaskan perihal penggunaan kekerasan oleh KKB. Menurutnya, ada tiga kategori penggunaan kekerasan oleh KKB.

"Pertama, kategori penggunaan kekerasan dalam bentuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Pihak-pihak seperti ini menggunakan kekerasan namun tidak ada niatan dari pelaku untuk memisahkan diri dari NKRI atau mengusung ideologi separatisme," ujar Rektor Universtas Ahmad Yani, Bandung itu.

Kedua adalah kategori penggunaan kekerasan untuk tujuan memisahkan diri dari NKRI. Hikmahanto mengatakan, kategori ini dalam UU TNI disebut sebagai separatisme bersenjata. Menurutnya, pihak-pihak ini dengan jelas memiliki ideologi untuk memisahkan diri.

Hikmahanto juga meyakini, dunia dan masyarakat internasional sangat bisa memahami bila pemerintah akan memberlakukan UU Terorisme atas penggunaan kekerasan oleh KKB.

"Masyarakat internasional akan memahami penggunaan kekerasan oleh pemerintah bukanlah justifikasi untuk bertindak secara represif di tanah Papua," pungkas Hikmahanto.

KSP: Label KKB Teroris demi Lindungi Masyarakat Papua

Gubernur Papua Lukas Enembe meminta pemerintah pusat meninjau kembali pelabelan KKB sebagai teroris karena akan berdampak pada psikososial warganya. Kantor Staf Presiden menegaskan label teroris bagi KKB bentuk perlindungan terhadap seluruh warga Papua.

"Masyarakat Papua tidak perlu khawatir, baik yang ada di Papua maupun yang ada di perantauan. Pemerintah melabelisasi ini justru untuk melindungi seluruh masyarakat Papua yang selama ini merasa terancam oleh kekerasan yang dilakukan kelompok separatis teroris ini yang tentu saja perlu segera diatasi," kata Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral kepada wartawan, Jumat (30/4/2021).

Donny menyebut penetapan label teroris yang selama ini disebut KKB sudah sesuai Undang-Undang Nomor 5 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Di situ, kata Donny, dicantumkan ciri-ciri satu kelompok disebut teroris.

"Adapun ciri-ciri itu pertama tentu saja ada organisasinya, yang kedua ada motif politik, yang jelas di situ motif politiknya adalah memisahkan diri dari NKRI, separatisme, dan ketiga menggunakan kekerasan untuk menciptakan rasa takut secara luas di masyarakat," kata Donny.

Donny menyebut KKB Papua terbukti teroris karena selama ini bukan cuma menyerang aparat penegak hukum atau TNI dan Polri, tetapi juga sasaran-sasaran sipil. Tukang ojek, guru, pendeta, katanya, jadi sasaran KKB Papua. "Jadi ini sudah masuk ke dalam ciri-ciri organisasi teror," sebut Donny.

Donny menegaskan labelisasi tidak menyasar seluruh masyarakat Papua, melainkan hanya terhadap kelompok spesifik yang mengangkat senjata terhadap pemerintahan yang sah. Donny juga menepis kekhawatiran Gubernur Papua.

"Jadi tidak perlu dikhawatirkan akan terjadi gangguan psikososial. Justru masyarakat akan terlindungi karena pemerintah akan mengerahkan sumber daya yang terukur, yang lebih intensif dalam mengatasi kelompok teroris yang selama ini mengganggu keamanan, ketenteraman, kedamaian di bumi Papua," sebut Donny.

Donny menegaskan labelisasi teroris bukan membuat operasi melawan KKB Papua menjadi operasi militer. Dia menekankan penegakan hukum bakal pro justicia dengan polisi sebagai alat negara yang di depan namun dibantu sumber daya tepat seperti Densus 88 Antiteror dengan TNI sebagai supporting forces atau pendukung operasi.

Soal hak asasi manusia (HAM), Donny menyebut operasi penegakan hukum tetap menjunjung tinggi HAM. Hanya saja, katanya, ketika misalnya terjadi kontak senjata, ada prosedur yang diterapkan.

"Tidak lantas kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tetapi bahwa ketika kontak senjata tentu ada prosedurnya, jadi polisi tetap akan menaati prosedur ketika memang terjadi kontak senjata terhadap mereka yang selama ini mengangkat senjata terhadap pemerintahan yang sah," ujar Donny.

"Tapi sekali lagi operasi ini operasi penegakan hukum, mereka yang bersalah akan diajukan ke pengadilan dengan bukti yang cukup. Tapi sekali lagi ini tidak perlu dikhawatirkan ini menjadi sesuatu yang sifatnya militeristik dan menggunakan kekuatan yang masif untuk membasmi kelompok separatis teroris, jadi tetap penegakan hukum dengan menghormati HAM. Lebih terukur, lebih efektif dan diharapkan persoalan ini bisa selesai di Papua," imbuhnya.

Kini pemerintah sudah resmi menyatakan KKB sebagai kelompok teroris. Menko Polhukan Mahfud Md mengatakan keputusan ini merupakan sikap pemerintah terhadap sederet penyerangan KKB di Papua kepada masyarakat sipil dan TNI-Polri.

"Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018," kata Mahfud Md dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Kamis (29/4/2021).

Mahfud kemudian menjelaskan definisi teroris berdasarkan undang-undang tersebut. Dia juga menjelaskan definisi terorisme dalam undang-undang.

"Di mana yang dikatakan teroris itu adalah siapa pun orang yang merencanakan menggerakkan dan mengorganisasikan terorisme. Sedangkan terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional," jelas Mahfud Md.

"Dengan motif ideologi, politik dan keamanan. Berdasarkan definisi itu maka apa yang dilakukan KKB dan segala nama organisasinya, dan segala orang-orang yang terafiliasi dengannya adalah tindakan teroris," sambung Mahfud Md.

PKS Minta Beda Pusat-Gubernur Papua soal KKB Teroris Segera Dituntaskan

Gubernur Papua Lukas Enembe meminta pemerintah pusat mengkaji ulang pelabelan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta perbedaan pandangan antara Lukas dan pusat soal masalah ini segera dituntaskan.

"Ini masalah serius. Beda pandangan pemerintah pusat dengan Pemprov Papua harus segera diselesaikan. Sulit menyelesaikan masalah Papua jika tidak satu frekuensi antara pemerintah pusat dan pemerintah Papua," kata Mardani saat dihubungi, Jumat (30/4/2021).

Anggota Komisi II DPR RI ini menyebut seharusnya masalah Papua diselesaikan dengan pendekatan dialog. Dia menyarankan Presiden Jokowi untuk berdialog dengan masyarakat Papua menindaklanjuti pelabelan teroris terhadap KKB Papua ini.

"Basis pendekatan masalah Papua adalah dialog dalam balutan kasih sayang. Perlu dialog dari hati dalam balutan kasih sayang. Pemerintah pusat punya niat baik dengan usulan menaikkan dana otsus dan penambahan jumlah provinsi. Tapi niat baik tanpa komunikasi yang baik akan sia-sia. Alih-alih menunjuk utusan khusus, Presiden Jokowi sebaiknya melakukan dialog langsung dengan anak-anaknya masyarakat Papua," ucap Mardani.

Mardani juga menyebut pendekatan keamanan dengan pengerahan kekuatan penuh di Papua harus dihindari. Dia meminta pemerintah pusat memperkuat intelijen untuk pemetaan persoalan di Papua dengan akurat.

"Pendekatan keamanan apalagi pengerahan kekuatan tempur mesti dihindari. Alih-alih perkuat kekuatan intelijen agar dapat memetakan masalah di Papua dengan akurat," ujarnya.

GMKI Nilai Cap Teroris ke KKB Tak Selesaikan Konflik Papua

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) merasa penyebutan teroris bagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua bukan hal tepat. GMKI meminta pemerintah tidak gegabah menjadikan KKB sebagai teroris.

"Sikap pemerintah yang demikian gegabah justru menambah masalah baru, dalam konteks stigmatisasi baru terhadap warga Papua, secara sosial akan selalu dirugikan, secara budaya justru jadi penghambat baru dalam dialog Papua-Jakarta," ujar Ketua Umum GMKI Jefri Gultom, dalam keterangannya, Jumat (30/4/2021).

Menurut Jefri, tindakan pemerintah tersebut tidak menyelesaikan masalah Papua. Malah, baginya, akan ada ketegangan baru di Papua.

"Narasi itu bisa saja multitafsir dan penggunaan diksi terorisme tidak akan meredam eskalasi konflik di Papua, hal itu hanya akan menghasilkan ketegangan baru," kata Jefri.

GMKI meminta kepada pemerintah untuk mengutamakan pendekatan pembinaan perdamaian atau peace building. Sehingga, konflik bersenjata di Papua bisa teratasi.

Pendekatan disarankan oleh GMKI adalah dengan membuka dialog secara kultural yang melibatkan para tokoh adat, tokoh gereja, maupun seluruh komponen masyarakat dalam membangun wacana perdamaian di tanah Papua.

"Kami minta pemerintah gunakan pendekatan peace building agar konflik di tanah Papua tidak terus berlanjut," katanya.

"Pengurus Pusat GMKI akan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam visi GMKI pada butir perdamaian dan kemanusiaan. PP GMKI tetap menjadi barisan terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI dan terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan," ujar Jefri.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md mengumumkan sikap pemerintah terhadap sederet penyerangan KKB di Papua kepada masyarakat sipil dan TNI-Polri. Mahfud Md menegaskan pemerintah menyatakan KKB sebagai teroris.

"Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018," kata Mahfud Md dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Kamis (29/4).

Mahfud kemudian menjelaskan definisi teroris berdasarkan undang-undang tersebut. Dia juga menjelaskan definisi terorisme dalam undang-undang.

"Di mana yang dikatakan teroris itu adalah siapa pun orang yang merencanakan menggerakkan dan mengorganisasikan terorisme. Sedangkan terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional," jelas Mahfud Md. [yy/news.detik]

 

 

Tags: KKB | OPM | Papua