22 Jumadil-Akhir 1443  |  Selasa 25 Januari 2022

basmalah.png
BERITA NASIONAL

Komisi III DPR Sebut Koruptor Layak Dihukum Mati

Komisi III DPR Sebut Koruptor Layak Dihukum Mati

Fiqhislam.com - Dewan Perwakil Rakyat Republika Indonesia (DPR RI) menilai hukuman mati bagi koruptor layak diberikan. Hukuman mati dinilai masih layak digunakan sebagai salah satu alternatif hukum pollsitif.

Hal itu dikatakan oleh anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani dalam diskusi virtual bertema 'Hukum Mati Until Koruptor: Apakah Tepat?'. Dia mengaku tidak keberatan dengan pidana hukuman mati bagi para koruptor. "Mau dituntut hukumanan mati kalau bagi kami tidak soal, tidak ada keberatan," ujar Arsul lewat video diskusi daring, Jumat (12/3/2021).

Menurutnya pidana mati merupakan hukuman positif yang ada pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pasal 2 yang dapat digunakan. Dia menyebut Hal itu dapat dijadikan alternatif hukuman bagi pelaku koruptor. "Artinya itu masih merupakan hukum positif ya kemudian bisa dimanfaatkan oleh penegak hukum," ujarnya.

Meski begitu anggota dewan dari fraksi PPP meminta kepada para aparat penegak hukum sebelum mengajukan hukuman mati, harus melakukan pertimbangan yang mendalam terkait kasus korupsi yang diproses. "Penegak hukum atau Pengadilan tentu harus memperhatikan sekali lagi aspek-aspek keadilan, serta memperhatikan alat buktinya, kemudian peran dari si terdakwa itu sendiri, serta tentu korupsinya seperti apa," ujarnya.

Hukuman mati bagi koruptor mencuat setelah Ketua KPK Firli Bahuri mengancam menjatuhkan pidana mati bagi aparat negara yang melakukan korupsi di tengah situasi Covid-19. Kemudian isu itu berkembang setelah mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Dana bansos Covid-19. [yy/sindonews]

 

Komisi III DPR Sebut Koruptor Layak Dihukum Mati

Fiqhislam.com - Dewan Perwakil Rakyat Republika Indonesia (DPR RI) menilai hukuman mati bagi koruptor layak diberikan. Hukuman mati dinilai masih layak digunakan sebagai salah satu alternatif hukum pollsitif.

Hal itu dikatakan oleh anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani dalam diskusi virtual bertema 'Hukum Mati Until Koruptor: Apakah Tepat?'. Dia mengaku tidak keberatan dengan pidana hukuman mati bagi para koruptor. "Mau dituntut hukumanan mati kalau bagi kami tidak soal, tidak ada keberatan," ujar Arsul lewat video diskusi daring, Jumat (12/3/2021).

Menurutnya pidana mati merupakan hukuman positif yang ada pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pasal 2 yang dapat digunakan. Dia menyebut Hal itu dapat dijadikan alternatif hukuman bagi pelaku koruptor. "Artinya itu masih merupakan hukum positif ya kemudian bisa dimanfaatkan oleh penegak hukum," ujarnya.

Meski begitu anggota dewan dari fraksi PPP meminta kepada para aparat penegak hukum sebelum mengajukan hukuman mati, harus melakukan pertimbangan yang mendalam terkait kasus korupsi yang diproses. "Penegak hukum atau Pengadilan tentu harus memperhatikan sekali lagi aspek-aspek keadilan, serta memperhatikan alat buktinya, kemudian peran dari si terdakwa itu sendiri, serta tentu korupsinya seperti apa," ujarnya.

Hukuman mati bagi koruptor mencuat setelah Ketua KPK Firli Bahuri mengancam menjatuhkan pidana mati bagi aparat negara yang melakukan korupsi di tengah situasi Covid-19. Kemudian isu itu berkembang setelah mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Dana bansos Covid-19. [yy/sindonews]

 

Buron Korupsi

Buron Korupsi Berkeliaran di Luar Negeri


Fiqhislam.com - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI Rabu (10/3/2021) kemarin, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Firli Bahuri menyebut bahwa saat ini ada 3 dari 7 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang ( DPO ) KPK yang berada di luar negeri.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni menyarankan agar KPK perlu meningkatkan kerja sama dengan berbagai institusi di berbagai negara demi menemukan lokasi para buron korupsi tersebut.

“Berkaitan dengan masih adanya DPO yang tak kunjung ditemukan bahkan tidak diketahui keberadaannya di negara mana, saya rasa ada beberapa hal yang perlu dilakukan KPK, di antaranya adalah dengan meningkatkan kerja sama dengan lembaga negara lain dalam upaya pencarian. Karena ini sudah lintas negara, jadi juga perlu kerja sama lintas institusi, seperti dengan kepolisian, juga Kemenkumham,” ujar Sahroni kepada wartawan, Jumat (12/3/2021).

Legislator asal Tanjung Priok, Jakarta ini meminta agar upaya pencarian para DPO ini perlu ditingkatkan, agar kasus yang tengah diusut di Tanah Air dapat segera menemukan titik terang.

“Penyelesaian kasus yang tengah diusut di Tanah Air juga sebenarnya sangat erat hubungannya dengan ditemukannya para DPO ini. Jadi kalau cepat ditemukan kan bisa segera dilimpahkan kasusnya ke pengadilan dan segera diputuskan, jadi publik juga tidak perlu lama menunggu,” jelasnya.

Terakhir, Politikus Partai Nasdem ini menegaskan jika memang para DPO ini sudah ditemukan nantinya maka KPK juga perlu segera berkordinasi dengan Kemenkumham untuk cepat melakukan ekstradisi ke Indonesia.

“Dalam hal ini, KPK juga perlu meningkatkan kerja sama dengan Kemenkumham terkait upaya pencarian DPO di negara lain, di mana jika DPO tersebut ditemukan, Kemenkumham dapat dengan cepat melakukan ekstradisi ke Indonesia. Jadi memang sinerginya penting sekali di sini. Yok Pak Firly bisa yok,” pungkas Sahroni. [yy/sindonews]

 

Komnas HAM

Komnas HAM: Hukuman Mati Bukan Solusi Pemberantasan Korupsi


Fiqhislam.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menyebut, hukuman mati masih ada dalam hukum positif di Indonesia untuk mencegah dan menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana. Salah satunya bagi pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Padahal, kata Taufan, tidak ada korelasi yang pasti antara penerapan hukuman mati dengan efek jera yang ditimbulkan.

"Tidak ada korelasi antara penerapan hukuman mati dengan upaya pencegahan dan efek jera di dalam pemberantasan tindak korupsi,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/3/2021).

Taufan menilai vonis hukuman mati bukan lah solusi yang tepat untuk memberantas korupsi. Hal itu dikarenakan, hukuman mati tidak cukup efektif mengatasi tindak pidana korupsi dan bertentangan dengan norma hak asasi manusia.

Menurut dia, Indonesia tidak saja dinilai dari seberapa kuat membangun sistem pencegahan dan penindakan terhadap praktek korupsi, tetapi juga akan dinilai seberapa jauh memiliki komitmen kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia. Menurutnya, hidup adalah hak paling mendasar yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun yang dijamin oleh konstitusi.

"Komnas HAM sejak awal tidak sepakat dengan hukuman mati, karena bagi Komnas HAM hak untuk hidup merupakan hak absolut seorang manusia, dalam berbagai kajian PBB menyimpulkan tidak ada korelasi antara pemberantasan tindak pidana kejahatan dengan hukuman mati," tuturnya.

Taufan memaparkan, di dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pasal 6 ayat 2 masih membenarkan hukuman mati, namun hanya diterapkan kepada tindakan pidana paling serius yakni pelanggaran HAM yang berat yakni genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi. Sedangkan tindak pidana korupsi tidak termasuk.

"Resolusi Dewan HAM PBB justru mendorong untuk menghapus hukuman mati. Saat ini tinggal sedikit saja negara yang masih menerapkan hukuman mati, di antaranya adalah negara kita Indonesia," ungkapnya.

Taufan lebih menekankan strategi pemberantasan korupsi yang efektif ketimbang mengedepankan hukuman mati sebagai ganjaran. Menurutnya pembenahan tata kelola secara masif dan bersifat sistemik dari akar permasalahannya dapat menjadi strategi pemberantasan korupsi.

Selain itu, dalam hal budaya korupsi yang jamak di masyarakat misalnya, dengan menggencarkan upaya mendidik kepatuhan terhadap hukum dari usia dini, serta menerapkan clean government di level pemerintahan.

"Tentu kita semua memiliki komitmen yang sama untuk pemberantasan korupsi terutama dalam praktik-praktik korupsi yang menyengsarakan masyarakat, korupsi dana bansos itu sesuatu yang sangat kejam dan tidak manusiawi, yang mengecewakan semua pihak. Tapi sekali lagi refleksi dari frustasi sosial tidak boleh dijawab dengan kefrustasian dalam mengambil kebijakan,” tuturnya. [yy/okezone]

 

KPK

Hukuman Mati Koruptor, KPK: Saat Ini, Sangat Tidak Memungkinkan


Fiqhislam.com - Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menegaskan peluang untuk menerapkan hukuman mati kepada para pelaku korupsi di Indonesia sangat tidak memungkinkan. Sebab, saat ini pasal yang dikenakan kepada para koruptor yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) sangat tidak memungkinkan.

"Sudah kami jelaskan bahwa saat ini pasal yang diterapkan KPK sangat tidak memungkinkan. Karena pasal-pasal suap yang diterapkan kepada para pelaku yang terjadin operasi tangkap tangan (OTT), tersangkanya itu mengacu pada Pasal 2 Ayat (3) UU Tipikor," kata Ali Fikri dalam diskusi Daring yang digelar Imparsial, Jumat (12/3/2021).

Namun demikian, lanjut dia, KPK tidak dalam kapasitas untuk menjawab setuju tidaknya penerapan hukuman mati.

"Tapi secara normatif di Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor sangat memungkinkan aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK bisa menghukum. Bahkan, di pedoman tuntutan KPK juga sudah ada dicantumkan seperti kasus-kasus tertentu," ujarnya.

Bahkan, dalam sejumlah kasus yang saat ini sedang ditangani KPK, misalnya kasus bantuan sosial (Bansos), sebagaimana diungkapkan kembali oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM bahwa para pelaku dapat dilakukan penuntutan hukuman mati terhadap koruptor.

"Dalam kasus yang menjerat Mensos tadi, karena pasal-pasal yang diterapkan adalah pasal penyuapan tentu ancaman hukuman maksimalnya penjara hukuman 20 tahun atau seumur hidup. Jadi, tidak bisa dituntut hukuman mati apapun keadaannya pasal yang diterapkan sejauh ini dalam proses penyidikan adalah pasal penyuapan," tegasnya.

Namun, kata Ali, tentu kebijakan apakah bisa diterapkan vonis hukuman mati menjadi wilayah pengadilan. "Di mana, majelis hakim dalam memutus tindak pidana korupsi, saat ini sudah ada pedoman pemidanaan yang diterbitkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan itu bisa kita baca," jelasnya.

Meski demikian, lanjut Ali jika baca disana disebutkan tentang syarat-syarat koruptor bisa dijatuhi hukuman mati oleh majelis hakim yang menangani tindak pidana korupsi yakni Pasal 2 dan 3.

"Tapi ternyata kalau kita bacapun ada ketentuan yang cukup ketat saya kira, disana ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim (dalam memvonis koruptor dengan hukuman mati). Katakanlah jika berbicara hal-hal yang memberatkan dan meringankan," tandasnya. [yy/okezone]