16 Syawal 1443  |  Rabu 18 Mei 2022

basmalah.png

Fiqhislam.com - Dalam beberapa hari belakangan tengah ramai perbincangan tentang influencer dan buzzer yang digunakan pemerintah. Anggaran influencer yang tertuang dalam Key Opinion Leader (KOL) pun kini dibahas kembali oleh publik yang jumlahnya mencapai Rp90 Miliar.

Ekonom atau Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah ada baiknya menghapus anggaran untuk influencer. Karena menurutnya, anggaran influencer ini terpleset menjadi buzzer yang sudah berkonotasi negatif.

“Anggaran influencer sebaiknya dihapus dari APBN. Selain rentan terpleset menjadi buzzer yang konotasinya negatif juga buang-buang anggaran,” ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (13/2/2021).

Menurut Bhima, untuk sosialisasi program pemerintah bisa menggandeng atau melalui media resmi. Sebab secara pengawasan, promosi lewat media resmi juga jauh lebih mudah diawasi.

Jika pemerintah ingin menggunakan anggaran influencer boleh saja. Asalkan, berapa jumlah anggaran dan sumbernya bisa disampaikan kepada publik secara transparan mengingat dana yang digunakan berasal dari uang negara.

“Untuk sosialisasi kebijakan kan bisa gandeng media resmi yang pengawasannya mudah. Kalau pakai influencer apa bisa transparan ke publik karena ini kan uang pajak,” ucapnya.

Sebagai salah satu contohnya adalah program vaksinasi yang melibatkan banyak influencer. Menurutnya, selama transparansinya tidak bisa dipertanggung jawabkan, maka anggaran tersebut ada baiknya dialihkan ke pos lain.

Apalagi, saat ini pemerintah tengah perang melawan pandemi covid-19 yang terjadi hampir satu tahun lamanya. Maka, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk kesehatan dan stimulus ekonomi.

“Misalnya ada influencer dorong program vaksinasi, ya harus disebutkan dari mana anggarannya, kementerian apa. Selama transparansi nya tidak bisa dipertanggung jawabkan maka anggaran influencer bisa di relokasikan ke pos lain. Pemerintah kan sedang butuh dana untuk belanja kesehatan dan stimulus ekonomi,” jelasnya. [yy/sindonews]

 

Fiqhislam.com - Dalam beberapa hari belakangan tengah ramai perbincangan tentang influencer dan buzzer yang digunakan pemerintah. Anggaran influencer yang tertuang dalam Key Opinion Leader (KOL) pun kini dibahas kembali oleh publik yang jumlahnya mencapai Rp90 Miliar.

Ekonom atau Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah ada baiknya menghapus anggaran untuk influencer. Karena menurutnya, anggaran influencer ini terpleset menjadi buzzer yang sudah berkonotasi negatif.

“Anggaran influencer sebaiknya dihapus dari APBN. Selain rentan terpleset menjadi buzzer yang konotasinya negatif juga buang-buang anggaran,” ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (13/2/2021).

Menurut Bhima, untuk sosialisasi program pemerintah bisa menggandeng atau melalui media resmi. Sebab secara pengawasan, promosi lewat media resmi juga jauh lebih mudah diawasi.

Jika pemerintah ingin menggunakan anggaran influencer boleh saja. Asalkan, berapa jumlah anggaran dan sumbernya bisa disampaikan kepada publik secara transparan mengingat dana yang digunakan berasal dari uang negara.

“Untuk sosialisasi kebijakan kan bisa gandeng media resmi yang pengawasannya mudah. Kalau pakai influencer apa bisa transparan ke publik karena ini kan uang pajak,” ucapnya.

Sebagai salah satu contohnya adalah program vaksinasi yang melibatkan banyak influencer. Menurutnya, selama transparansinya tidak bisa dipertanggung jawabkan, maka anggaran tersebut ada baiknya dialihkan ke pos lain.

Apalagi, saat ini pemerintah tengah perang melawan pandemi covid-19 yang terjadi hampir satu tahun lamanya. Maka, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk kesehatan dan stimulus ekonomi.

“Misalnya ada influencer dorong program vaksinasi, ya harus disebutkan dari mana anggarannya, kementerian apa. Selama transparansi nya tidak bisa dipertanggung jawabkan maka anggaran influencer bisa di relokasikan ke pos lain. Pemerintah kan sedang butuh dana untuk belanja kesehatan dan stimulus ekonomi,” jelasnya. [yy/sindonews]

 

Pemerintah Tak Miliki Buzzer

Jubir Presiden Klaim Pemerintah Tak Miliki Buzzer


Fiqhislam.com - Juru Bicara Presiden RI, Fadjroel Rachman mengklaim pemerintah tidak memakai jasa buzzer untuk melakukan kontra narasi terhadap suara-suara kritis di media sosial.

Fadjroel mengaku akun media sosialnya juga kerap diserang buzzer setiap hari. Namun ia tidak ambil pusing, cukup block akun-akun yang dirasa tidak jelas.

"Pemerintah tidak punya buzzer. Medsos saya juga 24 jam diserang buzzer, pakai fitur blok saja ya beres," katanya saat dikonfirmasi, Sabtu (13/2/2021).

Fadjroel kembali mengklaim bahwa pemerintah tidak pernah takut kritik. Sebab kritik merupakan jantung demokrasi. "Pemerintah tidak pernah takut ktitik. Kritik itu jantung demokrasi," ujarnya.

Dia menyebut influencer atau key opinion leader (KOL) yang menyosialisasikan penanganan COVID-19 dan vaksinasi tidak dibayar. "Influencer atau KOL terkait COVID-19 dan vaksinasi itu cuma-cuma dan gratis sebagai bentuk gotong-royong melawan pandemi COVID-19," kata Fadjroel.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta warga tak segan memberi kritik atau masukkan kepada pemerintah, khususnya untuk memperbaiki pelayanan publik di Indonesia.

"Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi," katanya dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman 2020 secara virtual, Senin, 8 Februari 2021.

Pernyataan Jokowi tersebut menuai respons dari warganet. Mereka khawatir ketika nantinya menyampaikan kritik kepada pemerintah akan dijerat dengan UU ITE.

"Tugas Jokowi.. Minta kritik yg tajam & pedas Tugas buzzerp.. Provokasi biar kena delik Tugas PSI.. Buat laporan polisi Kena deh UU ITE.. Masuk penjara deh.. Kabar duka deh..,” cuit seorang netizen dengan nama akun @ekowboy2. [yy/sindonews]