30 Rabiul-Akhir 1443  |  Minggu 05 Desember 2021

basmalah.png

Tekan Dampak PHK, Pemerintah Izinkan Warga Usia di Bawah 45 Tahun Kembali Bekerja

Tekan Dampak PHK, Pemerintah Izinkan Warga Usia di Bawah 45 Tahun Kembali Bekerja

Fiqhislam.com -Pemerintah mengizinkan warga berusia di bawah 45 tahun untuk dapat beraktivitas kembali di tengah pandemi Covid-19. Kelonggaran ini diterapkan untuk menekan potensi hilangnya mata pencarian akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua Gugus Tugas untuk Percepatan Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo mengatakan, kelompok tersebut secara fisik sehat, dan memiliki mobilitas tinggi. Jika terpapar, kelompok ini belum tentu sakit sehingga dikategorikan sebagai orang tanpa gejala (OTG).

"Kelompok ini tentunya kita berikan ruang untuk bisa beraktivitas lebih banyak lagi sehingga potensi terkapar karena PHK akan bisa kita kurangi," ujarnya usai mengikuti rapat terbatas (Ratas) terkait laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang digelar secara virtual, Senin (11/5/2020).

Pemerintah saat ini berupaya melindungi kelompok rentan usia lanjut yaitu 60 tahun. Angka kematian kelompok ini menjadi yang tertinggi mencapai 45 persen.

Kemudian, kelompok usia 46 sampai dengan 59 tahun, namun memiliki penyakit penyerta atau komorbit seperti hipertensi, diabetes, jantung, PPOK penyakit paru obstrasi kronis yang biasanya karena kebiasaan merokok. Di kelompok angka kematian mencapai 40 persen.

"Nah, kita mengingatkan kelompok rentan ini untuk selalu menjaga diri untuk mengurangi risiko. Kalau kita bisa melindungi saudara-saudara kita di kelompok rentan ini, berarti kita telah mampu melindungi warga negara kita 85 persen," katanya. [yy/iNews]

 

Tekan Dampak PHK, Pemerintah Izinkan Warga Usia di Bawah 45 Tahun Kembali Bekerja

Fiqhislam.com -Pemerintah mengizinkan warga berusia di bawah 45 tahun untuk dapat beraktivitas kembali di tengah pandemi Covid-19. Kelonggaran ini diterapkan untuk menekan potensi hilangnya mata pencarian akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua Gugus Tugas untuk Percepatan Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo mengatakan, kelompok tersebut secara fisik sehat, dan memiliki mobilitas tinggi. Jika terpapar, kelompok ini belum tentu sakit sehingga dikategorikan sebagai orang tanpa gejala (OTG).

"Kelompok ini tentunya kita berikan ruang untuk bisa beraktivitas lebih banyak lagi sehingga potensi terkapar karena PHK akan bisa kita kurangi," ujarnya usai mengikuti rapat terbatas (Ratas) terkait laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang digelar secara virtual, Senin (11/5/2020).

Pemerintah saat ini berupaya melindungi kelompok rentan usia lanjut yaitu 60 tahun. Angka kematian kelompok ini menjadi yang tertinggi mencapai 45 persen.

Kemudian, kelompok usia 46 sampai dengan 59 tahun, namun memiliki penyakit penyerta atau komorbit seperti hipertensi, diabetes, jantung, PPOK penyakit paru obstrasi kronis yang biasanya karena kebiasaan merokok. Di kelompok angka kematian mencapai 40 persen.

"Nah, kita mengingatkan kelompok rentan ini untuk selalu menjaga diri untuk mengurangi risiko. Kalau kita bisa melindungi saudara-saudara kita di kelompok rentan ini, berarti kita telah mampu melindungi warga negara kita 85 persen," katanya. [yy/iNews]

 

Budi Karya Akui Aturan Larangan Mudik Bikin Bingung Masyarakat

Budi Karya Akui Aturan Larangan Mudik Bikin Bingung Masyarakat


Fiqhislam.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui surat edaran (SE) tentang relaksasi bagi penumpang angkutan umum dengan tujuan tertentu membuat kebingungan di tengah masyarakat. Sebab, dalam SE tersebut kegiatan mudik dilarang, namun masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dapat diakomodasi angkutan umum.

Budi Karya mengatakan, kebingungan di masyarakat akibat adanya relaksasi penggunaan angkutan umum yang dijelaskan dalam surat edaran. "Tapi ada konsepsi syarat-syarat yang disesuaikan dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Memang semakin banyak kebingungan di masyarakat tapi kami yakin semakin baik ke depannya," ujar Budi Karya dalam rapat kerja virtual dengan Komisi V DPR, Senin (11/5/2020).

Budi Karya akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait larangan mudik. Pasalnya, yang diperbolehkan bepergian adalah masyarakat dengan kepentingan tertentu atau bisnis.

"Kami juga menugaskan PNS Kemenhub, kami edukasi masyarakat pelaksanaan protokol kesehatan bakti sosial, kami koordinasikan dengan Gugus Tugas di bawah Jenderal Doni Monardo," kata dia.

Dengan tetap melarang mudik, Mantan direktur utama Angkasa Pura II ini menyebut pelonggaran peraturan di bidang transportasi bertujuan untuk membangun transportasi dan menjamin regulasi berjalan.

"Tidak ada mudik tapi dengan satu opsi-opsi dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan gugus tugas (Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19)," ucap Budi Karya. [yy/iNews]

 

Tags: PHK | Tenaga Kerja