21 Dzulhijjah 1442  |  Sabtu 31 Juli 2021

basmalah.png

Tim Ahli Siapkan Konsep Lockdown Modifikasi untuk Jokowi

Tim Ahli Siapkan Konsep Lockdown Modifikasi untuk JokowiFiqhislam.com - Staf khusus Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Andi Taufan Garuda Putra, membenarkan pemerintah pernah menggelar rapat dengan para pakar kesehatan untuk membahas langkah mencegah penyebaran virus corona. Salah satu rekomendasi adalah lockdown modifikasi.

Rapat yang digelar pada Senin, 16 Maret 2020 tersebut, dihadiri oleh Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19, perwakilan pemerintah, dan pakar kesehatan.

Andi mengatakan rapat itu adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi agar Gugus Tugas berkolaborasi dengan ahli kesehatan. "Pertemuan ini untuk mendapatkan masukan-masukan dan hasilnya disampaikan ke Presiden dan Kepala Gugus Tugas," kata Andi kepada Tempo, Selasa, 17 Maret 2020.

Andi mengatakan, detail rekomendasi bertujuan membantu Gugus Tugas untuk lebih cepat bergerak dan memahami langsung masukan dari rumah sakit dan dokter yang ada di lapangan. Salah satu rekomendasi para pakar kepada Gugus Tugas adalah soal lockdown modifikasi. "Sedang disiapkan konsepnya," ujar dia.



Para ahli memang merekomendasikan pemerintah melakukan lockdown yang dimodifikasi untuk daerah yang menjadi episentrum penyebaran virus corona di Indonesia. Rekomendasi ini tertuang dalam salah satu poin hasil rapat para ahli dengan perwakilan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19.

Para ahli menilai lockdown modifikasi ini dapat memperlambat penyebaran dan menurunkan angka kematian akibat Corona. Untuk itu, mereka menyatakan perlu adanya alur atau mekanisme yang jelas terkait sistem pembatasan sosial sesuai dengan kondisi negara atau daerah.

"Pembatasan sosial yang lebih agresif seperti lockdown dapat diberlakukan di wilayah dengan kasus Covid-19 dan menjadi episenter, seperti Jakarta atau Jawa Barat," demikian tertulis dalam poin keenam rekomendasi tersebut.

Salah satu ahli kesehatan yang mengikuti rapat, Mesty Ariotedjo, membenarkan adanya rekomendasi tersebut. Mesty yang merupakan anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menjawab pertanyaan tertulis dari Tempo bersama Ketua IDAI Aman Bhakti Pulungan.

Aman menjelaskan, lockdown modifikasi yang dimaksud seperti tutup batas wilayah. Para ahli menyadari lockdown total akan memerlukan biaya mahal. Kondisi sosial ekonomi masyakat Indonesia yang berbeda-beda pun dinilai akan menyulitkan pemberlakuan lockdown total.

"(Bagaimana) mereka yang hidup dengan mencari uang hari ini untuk makan hari ini tidak benar-benar terpukul. Semua harus dipikirkan," kata Aman.

Mesty mengatakan, pakar kesehatan dari Indonesia Strategic Institute Bandung, Sidrotun Naim, menyarankan agar istilah yang digunakan tutup batas wilayah. Hal ini dikarenakan istilah lockdown memiliki sentimen negatif.

Selain itu, kata Mesty, perlu juga pendataan masyarakat rentan secara ekonomi dan sosial di kelurahan dan kecamatan, termasuk berapa jumlah anak-anak, difabel, perempuan rentan, dan lansia.

Pendataan ini untuk mengetahui berapa subsidi, bantuan sosial, atau bantuan bencana yang harus diberikan akibat hilangnya pendapatan selama isolasi. "Namun rekomendasi terkait lockdown saat ini sedang diproses oleh tim ahli yang berdiskusi kemarin," kata Mesty. [yy/tempo]

Tags: Lockdown