20 Jumadil-Akhir 1443  |  Minggu 23 Januari 2022

basmalah.png
BERITA NASIONAL

Untuk Damai Bersiaplah Perang: Belajar Klaim China di Natuna

Untuk Damai Bersiaplah Perang: Belajar Klaim China di NatunaFiqhislam.com - Apa masih ada yang ingat debat capres 2019 lalu” Kalau tidak, memang keterlaluan dan menasbihkan bangsa ini bangsa pelupa. Sejarah yang baru kemarin saja dilupakan, apalagi sejarah  yang sudah ribuan atau ratusan tahun silam.

Anehnya, meski sejarah Indonesia banyak yang seperti mitologi misalnya soal kebesaran Majapahit dan Gajah Mada, Wali Songo yang diklaim seseorang sejarawan asalnya dari Cina, perang Bubat, hingga adanya Ratu Adil banyak yang percaya dengan harga mati.

Ingat laga, pidato Prabowo pada debat pilres itu mengatakan: Si Vis Pacem Para Bellum (Untuk berdamai kita harus siap perang. Kala itu banyak orang yang mengatakan pidatonya terkesan pongah. Mereka mengejek-ejek omongan dia ngawur.  Celoteh Prabowo bila Indonesia 2010 terancam bubar —dengan mengutip novel ‘Ghost Fleet’ dianggap sebagai bualan.



Nah, kini ancaman sudah di depan mata. Prabowo  sudah jadi menteri pertahanan, Jokowi jadi Presiden lagi. Maka kedua-duanya harus membuktkan bahwa ancaman itu riil. Menganggap enteng klaim Cina atas wilayah Indonesia di Kepulauan Natuna bukan sembarang. Apalagi wilayah itu bernilai srategis baik secara geopolitik, perdagangan, hingga kekayaan alam karena penuh dengan kandungan gas dan minyak yang dahsyat. Publik dunia pun sudah tahu bila kemungkinan perang masa depan berada di wilayah ini, atau bukan lagi di Timur Tengah.

Lucunya, Indonesia terkesan diam dan memposisikan diri sebagai anak manis. Mereka anggap ancaman Cina itu angin lalu. Penerobosan kapal Nelayan Cina di perairan Natuna dianggap sebagai main kucing-kucingan belaka. Elit hari ini menganggap Indonesia gak mau ribut. Ini karena mengganggu investasi dan ‘soft diplomasi’ (diplomasi lunak).

Padahal publik sudah berteriak kencang. Negara lain seperti Philipina, Malaysia, hingga Vietnam pun sudah berteriak lantang. Bahkan yang paling keras bersikap adalah Vietman, negara itu sama sekali gak segan serta jeri dengan klaim Cina meski wilayah daratannya menyatu. Juga dengan Philipina di mana Presiden Duterte juga tak kalah keras menggertak bila Cina berbuat kurang ajar di perairannya.

Sikap elit kali ini, bila dilihat dari sejarah memang terlihat menyimpang. Dahulu di zaman akhir kerajaan Singasari dan awal kerajaan Majapahit ada kisah tindakan keras yang dilakukan Raja Singasar Kertanegara di dalam menghadapi ekpspansi Cina. Dia memutus telinga utusan kaisar Cina, Mengki,  yang meminta agar Singasari tunduk pada kekasiaran Tiongkok. Tak hanya diputus telinga, Mengki, pun disuruh pulang seraya mengalungkan surat tak mau tunduk kepada Kaisar Tiongkok dengan cara menyelipkan surat itu di daun telinga Mengki lainnya yang belum terputus. Kertanegara balik menantang Kaisar Cina atau Tiongkok itu.

Dan betul, ketika balik ke Cina, Mengki mengadu kepada kaisar. Dan melihat Mengki sudah kehilangan sebelah telinganya dan malah menerima surat tantangan dari raja Singasari, Kaisar itu pun murka, dia segera mengirimkan bala tentara ke Jawa (Singasari).

Sialnya, setelah sampai di Singasari situasi politik sudah berubah. Raja Singasari, Kertanegara, sudah lemah dan sebentar lagi terancam tumbang oleh perlawanan Raja Kediri dari Jayaktawang. Benar, tak lama dia pun tumbang. Menantunya yang sempat lari ke Madura, R Wijaya, melihat kesempatan besar untuk ganti melumpuhkan Jayakatwang. Maka bala tentara Cina yang tadinya hendak berburu Kertanegara, kini dipakai Raden Wijaya untuk menumbangkan Jayakatwang.

Siasat Raden Wijaya berhasil. Kini dia berhasil menumbangkan kekuatan Jayaktwang. Dia kemudian mendirikan kerajaan Majapahit yang kini berada di sekitar wilayah Mojokerto itu.

Setelah kerajaan berdiri, Raden Wijaya kemudian berfikir bila Majapahit harus mandiri. Ketergantungan kepada pendatang tentara asing Cina harus dihentikan. Akhirnya dia memutuskan agar tentara Cina itu diusir agar pulang ke negaranya. Dia melakukan serangan balik mendadak.

Alhasil, karena ada serangan kilat itu bala tentara Cina kocar-kacir. Yang selamat sempat berhasil melarikan diri dengan cara buru-buru naik kapal di pelabuhan Tuban yang merupakan hulu sungai Brantas. Yang tidak berhasil mencapai kapal semuanya tewas atau menyerah jadi tawanan. Pendek kata, tentara Cina kalah telak dengan siasat dan keteguhan hati Raden Wijaya.

Cermin kisah dari Raden Wijaya inilah yang kini terlupakan. Banyak yang anggap bahwa diplomasi dengan jargon 'seribu sahabat masih kurang dan satu terlalu banyak' selalu tepat sepanjang waktu. Dan ini selalu di klaim sebagai cermin dari politik bebas aktif.

Padahal jargon itu tak sepenuhnya benar. Diplomasi adalah hal yang semu. Dia seperti orang Jawa yang berkata ‘inggih namun mboten kepanggih’ (berkata iya tapi tak ada bukti). Atau seperti kalimat diplomasi yang selalu bersayap dan tak bisa bilang tidak, tapi selalu bilang ‘Yes sir, but’ (Ya tuan, tapi…).

Nah, pada hari-hari ini apa yang akan dilakukan para elit, baik Prabowo dan Jokowi, akan kita saksikan bersama. Mudah-mudahan soal ini tak menguap begitu saja seperti isu pesawat Garuda, Jiwasraya, Novel Baswedan, dan sebentar lagi banjir Jabodetabek.

Kalau semua itu terlupa, ini membuktikan bila bangsa ini hanya punya ingatan pendek. Nasihat Bung Karno soal “Jas Merah (Jangan Melupakan Sejarah) hanya jadi omongan di warung kopi kaki lima saja. [yy/republika]

Oleh Muhammad Subarkah, Jurnalis Republika

Untuk Damai Bersiaplah Perang: Belajar Klaim China di NatunaFiqhislam.com - Apa masih ada yang ingat debat capres 2019 lalu” Kalau tidak, memang keterlaluan dan menasbihkan bangsa ini bangsa pelupa. Sejarah yang baru kemarin saja dilupakan, apalagi sejarah  yang sudah ribuan atau ratusan tahun silam.

Anehnya, meski sejarah Indonesia banyak yang seperti mitologi misalnya soal kebesaran Majapahit dan Gajah Mada, Wali Songo yang diklaim seseorang sejarawan asalnya dari Cina, perang Bubat, hingga adanya Ratu Adil banyak yang percaya dengan harga mati.

Ingat laga, pidato Prabowo pada debat pilres itu mengatakan: Si Vis Pacem Para Bellum (Untuk berdamai kita harus siap perang. Kala itu banyak orang yang mengatakan pidatonya terkesan pongah. Mereka mengejek-ejek omongan dia ngawur.  Celoteh Prabowo bila Indonesia 2010 terancam bubar —dengan mengutip novel ‘Ghost Fleet’ dianggap sebagai bualan.



Nah, kini ancaman sudah di depan mata. Prabowo  sudah jadi menteri pertahanan, Jokowi jadi Presiden lagi. Maka kedua-duanya harus membuktkan bahwa ancaman itu riil. Menganggap enteng klaim Cina atas wilayah Indonesia di Kepulauan Natuna bukan sembarang. Apalagi wilayah itu bernilai srategis baik secara geopolitik, perdagangan, hingga kekayaan alam karena penuh dengan kandungan gas dan minyak yang dahsyat. Publik dunia pun sudah tahu bila kemungkinan perang masa depan berada di wilayah ini, atau bukan lagi di Timur Tengah.

Lucunya, Indonesia terkesan diam dan memposisikan diri sebagai anak manis. Mereka anggap ancaman Cina itu angin lalu. Penerobosan kapal Nelayan Cina di perairan Natuna dianggap sebagai main kucing-kucingan belaka. Elit hari ini menganggap Indonesia gak mau ribut. Ini karena mengganggu investasi dan ‘soft diplomasi’ (diplomasi lunak).

Padahal publik sudah berteriak kencang. Negara lain seperti Philipina, Malaysia, hingga Vietnam pun sudah berteriak lantang. Bahkan yang paling keras bersikap adalah Vietman, negara itu sama sekali gak segan serta jeri dengan klaim Cina meski wilayah daratannya menyatu. Juga dengan Philipina di mana Presiden Duterte juga tak kalah keras menggertak bila Cina berbuat kurang ajar di perairannya.

Sikap elit kali ini, bila dilihat dari sejarah memang terlihat menyimpang. Dahulu di zaman akhir kerajaan Singasari dan awal kerajaan Majapahit ada kisah tindakan keras yang dilakukan Raja Singasar Kertanegara di dalam menghadapi ekpspansi Cina. Dia memutus telinga utusan kaisar Cina, Mengki,  yang meminta agar Singasari tunduk pada kekasiaran Tiongkok. Tak hanya diputus telinga, Mengki, pun disuruh pulang seraya mengalungkan surat tak mau tunduk kepada Kaisar Tiongkok dengan cara menyelipkan surat itu di daun telinga Mengki lainnya yang belum terputus. Kertanegara balik menantang Kaisar Cina atau Tiongkok itu.

Dan betul, ketika balik ke Cina, Mengki mengadu kepada kaisar. Dan melihat Mengki sudah kehilangan sebelah telinganya dan malah menerima surat tantangan dari raja Singasari, Kaisar itu pun murka, dia segera mengirimkan bala tentara ke Jawa (Singasari).

Sialnya, setelah sampai di Singasari situasi politik sudah berubah. Raja Singasari, Kertanegara, sudah lemah dan sebentar lagi terancam tumbang oleh perlawanan Raja Kediri dari Jayaktawang. Benar, tak lama dia pun tumbang. Menantunya yang sempat lari ke Madura, R Wijaya, melihat kesempatan besar untuk ganti melumpuhkan Jayakatwang. Maka bala tentara Cina yang tadinya hendak berburu Kertanegara, kini dipakai Raden Wijaya untuk menumbangkan Jayakatwang.

Siasat Raden Wijaya berhasil. Kini dia berhasil menumbangkan kekuatan Jayaktwang. Dia kemudian mendirikan kerajaan Majapahit yang kini berada di sekitar wilayah Mojokerto itu.

Setelah kerajaan berdiri, Raden Wijaya kemudian berfikir bila Majapahit harus mandiri. Ketergantungan kepada pendatang tentara asing Cina harus dihentikan. Akhirnya dia memutuskan agar tentara Cina itu diusir agar pulang ke negaranya. Dia melakukan serangan balik mendadak.

Alhasil, karena ada serangan kilat itu bala tentara Cina kocar-kacir. Yang selamat sempat berhasil melarikan diri dengan cara buru-buru naik kapal di pelabuhan Tuban yang merupakan hulu sungai Brantas. Yang tidak berhasil mencapai kapal semuanya tewas atau menyerah jadi tawanan. Pendek kata, tentara Cina kalah telak dengan siasat dan keteguhan hati Raden Wijaya.

Cermin kisah dari Raden Wijaya inilah yang kini terlupakan. Banyak yang anggap bahwa diplomasi dengan jargon 'seribu sahabat masih kurang dan satu terlalu banyak' selalu tepat sepanjang waktu. Dan ini selalu di klaim sebagai cermin dari politik bebas aktif.

Padahal jargon itu tak sepenuhnya benar. Diplomasi adalah hal yang semu. Dia seperti orang Jawa yang berkata ‘inggih namun mboten kepanggih’ (berkata iya tapi tak ada bukti). Atau seperti kalimat diplomasi yang selalu bersayap dan tak bisa bilang tidak, tapi selalu bilang ‘Yes sir, but’ (Ya tuan, tapi…).

Nah, pada hari-hari ini apa yang akan dilakukan para elit, baik Prabowo dan Jokowi, akan kita saksikan bersama. Mudah-mudahan soal ini tak menguap begitu saja seperti isu pesawat Garuda, Jiwasraya, Novel Baswedan, dan sebentar lagi banjir Jabodetabek.

Kalau semua itu terlupa, ini membuktikan bila bangsa ini hanya punya ingatan pendek. Nasihat Bung Karno soal “Jas Merah (Jangan Melupakan Sejarah) hanya jadi omongan di warung kopi kaki lima saja. [yy/republika]

Oleh Muhammad Subarkah, Jurnalis Republika

Tolak Klaim China, RI Kirim Tambahan Kapal Perang ke Natuna

Tolak Klaim China, RI Kirim Tambahan Kapal Perang ke Natuna


Fiqhislam.com - Pelanggaran batas wilayah yang dilakukan secara berulang oleh Kapal Penjaga Pantai Cina di zona laut Indonesia memicu reaksi keras dari pihak Indonesia. Selain sikap Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menolak dengan tegas klaim Republik Rakyat Cina (RRC) atas wilayah laut tersebut, Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan TNI AL juga telah mengirimkan armada tambahan ke perairan Natuna untuk mengamankan wilayah itu.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan, Indonesia tidak akan pernah mengakui Nine Dash Line yang diakui sepihak oleh Cina. "Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama Unclos (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) 1982," kata Retno seusai rapat koordinasi di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).

Nine Dash Line alias Sembilan Garis Putus-Putus adalah batas imajiner yang mengular dari bagian selatan Cina hingga berujung mendekati Kepulauan Natuna di Kepulauan Riau serta meliputi hampir seluruh Laut Cina Selatan. Cina mengklaim secara sepihak wilayah laut yang juga beririsan dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina tersebut.

Selama ini, Indonesia tak mengikuti langkah empat negara Asia Tenggara yang menentang klaim Cina di Laut Cina Selatan itu. Meski begitu, dalam sejumlah insiden, kapal-kapal melayan Cina dan Kapal Penjaga Cina diketahui menerabas ZEE Indonesia. Indonesia juga telah mengganti sebutan perairan itu dengan Laut Natuna Utara untuk menegaskan klaim.

Sengketa terbaru di Laut Natuna Utara dipicu masuknya sejumlah kapal nelayan Cina yang dikawal Kapal Penjaga Pantai sejak Desember lalu. Pihak TNI AL berkali-kali melakukan pengusiran, tetapi penerobosan batas wilayah terus dilakukan kapal-kapal nelayan dan penjaga pantai tersebut.

Terkait kejadian itu, Retno bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf TNI AL Laksamana Siwi Sukma Adji, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Achmad Taufieqoerrochman, dan beberapa pemangku kepentingan lainnya mengadakan rapat koordinasi, kemarin.

"Dalam rapat tersebut, kita menekankan kembali, pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia," kata Retno.

Ia juga memastikan, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional. Menurut dia, Cina merupakan salah satu peserta dari konvensi tersebut. "Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982," ujar dia.

Selain poin-poin di atas, Menlu juga menyampaikan, pada rapat koordinasi telah disepakati beberapa hal, di antaranya Pemerintah Indonesia akan meningkatkan patroli di perairan Natuna dan akan tetap melakukan kegiatan perikanan yang merupakan hak Indonesia di sana. "Intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di perairan Natuna," tuturnya.

Laksamana Madya Achmad Taufieqoerrochman mengatakan, sudah beberapa kali Bakamla mengusir kapal Cina dari perairan Natuna. "Sudah saya usir, balik lagi, terus kita usir lagi. Nah, itu kita pantau terus beberapa hari ini. 19, 24, terus tanggal 30 (Desember)," ujar dia.

Menurut dia, Bakamla sudah mengirimkan armada tambahan ke perairan Natuna. "Saya saja sudah kirim lagi kok. Itu dinamika. Jadi, tidak usah rapat pun sudah otomatis itu. Itu kewenangan di satuan masing-masing. Yang jelas tadi adalah sudah disampaikan Bu Menlu, itulah sikap kita," katanya.

Ia menyampaikan, dalam kondisi damai, Bakamla yang berada di garda terdepan. "Karena, kalau kapal perang kan tensinya agak berbeda. Jadi, Bakamla tetap di depan," kata dia menjelaskan.

Meski begitu, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Laksamana Madya Yudo Margono, menyatakan TNI AL tetap melaksanakan pengendalian operasi siaga tempur di perairan Laut Natuna Utara. Yudo mengatakan, operasi siaga tempur ini dilaksanakan oleh Koarmada I dan Koopsau I.

"Dengan alutsista yang sudah tergelar, yaitu tiga KRI dan satu pesawat intai maritim dan satu pesawat Boeing TNI AU. Sedangkan, dua KRI masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna," kata Yudo, Jumat (3/1).

Sebelumnya, Kapal perang (KRI) Tjiptadi-381 di bawah jajaran komando utama TNI AL, Komando Armada (Koarmada) I berhasil mengusir kapal Penjaga Pantai Cina yang tengah mengawal kapal-kapal ikan Cina di perairan Natuna Utara.

"Tiga KRI Koarmada I yang beroperasi di bawah kendali Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I tengah melaksanakan patroli sektor di Laut Natuna Utara," ujar Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Koarmada I, Letkol Laut (P) Fajar Tri Rohadi, ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (2/1).

Menurut dia, pada Senin (30/12), KRI Tjiptadi-381 melaksanakan patroli sektor di perbatasan ZEE Laut Natuna Utara. Kemudian, KRI mendeteksi satu kontak kapal di radar menuju selatan dengan kecepatan 3 knot.

"Setelah didekati pada jarak 1 NM, kontak tersebut adalah kapal China Coast Guard dengan nomor lambung 4301 (CCG 4301) yang sedang mengawal beberapa kapal ikan Cina melakukan aktivitas perikanan," kata Fajar. Komunikasi pun dilakukan oleh prajurit TNI AL dan mengusir kapal-kapal ikan yang berupaya menangkap ikan secara ilegal.

Terkait pelanggaran di Laut Natuna Utara akhir bulan lalu, Kementerian Luar Negeri telah memanggil Duta Besar China untuk Indonesia dan menyampaikan protes keras pada Senin (30/12). "Nota diplomatik protes juga telah disampaikan," dikatakan dalam pernyataan tersebut. Dubes Cina pun telah mencatat sejumlah hal yang telah disampaikan dan akan segera melaporkannya ke Beijing.

Sebaliknya, pihak Beijing menekankan bahwa mereka memiliki hak atas wilayah di perairan Natuna. “Baik Indonesia mengakui atau tidak (klaim Cina), tak bisa mengubah kenyataan bahwa Cina memiliki hak dan kepentingan di area laut tersebut,” kata juru bicara Kemenlu Cina Geng Shuang menanggapi nota protes Indonesia. Ia juga menekankan, sikap Cina masih sejalan dengan Unclos 1982. [yy/republika]