30 Rabiul-Akhir 1443  |  Minggu 05 Desember 2021

basmalah.png

Kawin Kontrak di Puncak Dibabat, Turis Arab Pulang Lebih Cepat

Kawin Kontrak di Puncak Dibabat, Turis Arab Pulang Lebih CepatFiqhislam.com - Usai terbongkarnya kembali praktik haram perdagangan manusia berkedok kawin kontrak di kawasan Puncak, sejumlah turis Timur Tengah, terutama warga negara Arab meninggalkan Puncak. Alasannya, merasa takut dituduh terlibat menjadi pelaku kawin kontrak.

Seorang sopir yang kerap melayani wisatawan Timur Tengah, Suhendar, 41 tahun, mengatakan biasa tamunya berlibur sampai libur Tahun Baru usai. "Padahal tiket pulangnya dia itu tanggal 5 Januari. Tapi tiba-tiba pulang," kata dia saat ditemui di kediamannya di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jumat, 27 Desember 2019.

Menurut Suhendar, praktik kawin kontrak di wilayahnya mencari nafkah, yaitu lokasi yang dikenal dengan Kampung Arab, nyaris sudah tidak pernah ada lagi pasca penggerebekan kawin kontrak sekitar 2012 hingga 2015. Kala itu, banyak para pelaku kabur ke daerahnya masing-masing, diantaranta Cianjur, Cipanas dan Sukabumi.



Bahkan Suhendar mengatakan turis Arab yang sering berkunjung pernah menanyakan sepinya perempuan yang biasa hilir mudik dengan orang sebangsanya. "Saya jawab, tidak boleh dan sudah ditertibkan. Kalau mau nikah (yang) bener," kata dia.

Pemberitaan kawin kontrak mencuat kembali sejak jajaran Polres Bogor meringkus empat tersangka muncikari. Bersama mereka, turut diamankan enam korban dan satu orang pengantin WNA pada 23 Desember lalu.

Suhendar mengaku tahu hal tersebut. Namun ia menampik jika penangkapan itu terjadi di wilayahnya. Dia menyebut praktik kawin kontrak kini bergeser bukan lagi di Kampung Arab, tapi lebih banyak ke perkampungan yang menjadi lokasi para Imigran tinggal dengan mengontrak.

"Nah kalau imigran iya, itu ada di Ciburial, Kopo dan Megamendung. Mereka (Imigran) enggak jelas karena tidak mengisi penampungan, tapi ngontrak di rumah warga hingga tahunan," kata Suhendar.

Meski kawin kontrak sudah jarang ditemui, menurut Suhendar, geliat prostitusi di Puncak tetap masih banyak. Ia menyebut masih banyak wisatawan yang mencari perempuan tuna susila atau PSK. Para pria hidung belang itu biasanya membawa PSK menginap di villa di Puncak atau membawa mereka ke Bogor. "Saya pernah di-carter sama wanita muda, ternyata dia mahasiswi di universitas ternama di Bogor," kata Suhendar sambil mengatakan beberapa PSK juga berasal dari desa yang disebut Kampung Janda, dengan usia 20 hingga 30 tahun. [yy/tempo]

Kawin Kontrak di Puncak Dibabat, Turis Arab Pulang Lebih CepatFiqhislam.com - Usai terbongkarnya kembali praktik haram perdagangan manusia berkedok kawin kontrak di kawasan Puncak, sejumlah turis Timur Tengah, terutama warga negara Arab meninggalkan Puncak. Alasannya, merasa takut dituduh terlibat menjadi pelaku kawin kontrak.

Seorang sopir yang kerap melayani wisatawan Timur Tengah, Suhendar, 41 tahun, mengatakan biasa tamunya berlibur sampai libur Tahun Baru usai. "Padahal tiket pulangnya dia itu tanggal 5 Januari. Tapi tiba-tiba pulang," kata dia saat ditemui di kediamannya di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jumat, 27 Desember 2019.

Menurut Suhendar, praktik kawin kontrak di wilayahnya mencari nafkah, yaitu lokasi yang dikenal dengan Kampung Arab, nyaris sudah tidak pernah ada lagi pasca penggerebekan kawin kontrak sekitar 2012 hingga 2015. Kala itu, banyak para pelaku kabur ke daerahnya masing-masing, diantaranta Cianjur, Cipanas dan Sukabumi.



Bahkan Suhendar mengatakan turis Arab yang sering berkunjung pernah menanyakan sepinya perempuan yang biasa hilir mudik dengan orang sebangsanya. "Saya jawab, tidak boleh dan sudah ditertibkan. Kalau mau nikah (yang) bener," kata dia.

Pemberitaan kawin kontrak mencuat kembali sejak jajaran Polres Bogor meringkus empat tersangka muncikari. Bersama mereka, turut diamankan enam korban dan satu orang pengantin WNA pada 23 Desember lalu.

Suhendar mengaku tahu hal tersebut. Namun ia menampik jika penangkapan itu terjadi di wilayahnya. Dia menyebut praktik kawin kontrak kini bergeser bukan lagi di Kampung Arab, tapi lebih banyak ke perkampungan yang menjadi lokasi para Imigran tinggal dengan mengontrak.

"Nah kalau imigran iya, itu ada di Ciburial, Kopo dan Megamendung. Mereka (Imigran) enggak jelas karena tidak mengisi penampungan, tapi ngontrak di rumah warga hingga tahunan," kata Suhendar.

Meski kawin kontrak sudah jarang ditemui, menurut Suhendar, geliat prostitusi di Puncak tetap masih banyak. Ia menyebut masih banyak wisatawan yang mencari perempuan tuna susila atau PSK. Para pria hidung belang itu biasanya membawa PSK menginap di villa di Puncak atau membawa mereka ke Bogor. "Saya pernah di-carter sama wanita muda, ternyata dia mahasiswi di universitas ternama di Bogor," kata Suhendar sambil mengatakan beberapa PSK juga berasal dari desa yang disebut Kampung Janda, dengan usia 20 hingga 30 tahun. [yy/tempo]

Korban Kawin Kontrak di Puncak Dipulangkan

Korban Kawin Kontrak di Puncak Dipulangkan


Fiqhislam.com - Dinas Sosial Kabupaten Bogor telah memulangkan enam perempuan korban kawin kontrak yang diamankan aparat kepolisian di Desa Cibereum, Cisarua, pada 23 Desember 2019. Mereka dipulangkan setelah mendapatkan pembinaan, namun harus terus melapor ke Dinsos.

"Sudah kami pulangkan, tapi harus dan wajib lapor kepada kami," ujar Kepala Bidang Rehabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Dian Mulyadiansyah saat ditemui Tempo di kantornya, Senin 30 Desember 2019.

Dian mengatakan tidak dilakukan penahanan dan hanya memberi pembinaan kepada enam perempuan tersebut. Alasannya, mereka adalah korban perdagangan manusia bermodus praktik haram kawin kontrak.

Meski keenam wanita tersebut sudah dibina dan dikembalikan ke keluarganya, Dian mengatakan mereka tetap dalam pembinaan Dinsos setempat atau sesuai dengan domisili masing-masing. Selain menjadi korban, mereka pun berstatus sebagai saksi.

"Mereka berasal dari Kota dan Kabupaten Sukabumi 3 orang. Cianjur 2 orang dan 1 orang (dari) Kota Bogor," ucap Dian.

Dian juga menyatakan bahwa para korban tersebut menyebut faktor ekonomi sebagai penyebab mereka terlibat dalam jejarin praktik perdagangan manusia tersebut. Mereka rata-rata mendapat iming-iming uang besar dari para muncikari. [yy/tempo]

Bagaimana Nasib Anak Hasil Kawin Kontrak?

Bagaimana Nasib Anak Hasil Kawin Kontrak?


Fiqhislam.com - Praktik kawin kontrak tidak hanya merugikan wanita sebagai korban, namun juga anak dari hasil praktik haram itu. Si anak, disebut tak bisa mengklaim kewarganegaraan asal bapaknya karena perkawinan orang tuanya tak diakui secara hukum.

Ahli hukum seorang mantan anggota Aliansi Indonesia, Yulianti Sachan, mengatakan anak-anak yang lahir sebagai buah hasil kawin kontrak jika merunut pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan harus mengikuti berkewarganegaraan ibunya.

"Keadaan itu sudah ditetapkan secara limitatif," kata Yulianti kepada Tempo, ditemui di bilangan Jalan Juanda, Kota Bogor, Ahad 29 Desember 2019.

Yulianti mengatakan hal itu pun selaras dengan hukum Islam, yang mana menyebutkan seorang laki-laki tidak boleh melakukan pengakuan terhadap anaknya di luar pernikahan sah karena terputus nasab (garis keturunan). Dengan begitu, si anak hanya memiliki garis keturunan dari ibunya.

Namun Yulianti menyebut hal itu bukan berarti ayah biologisnya lepas tanggung jawab untuk hak pemberian nafkah penghidupan anak, perawatan, pendidikan dan kesehatan si anak hingga dewasa.

"Si ayah (biologis) bisa dituntut anak atau ibunya untuk itu," kata Yulianti, dengan menyebutkan ketentuan itu berdasar putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 yang terbit setelah uji materi terhadap UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kerugian sosial lainnya yang akan diderita oleh si anak, menurut Yulianti, adalah tidak bisa dinikahkan oleh ayah (biologis) nya itu. Sehingga ketika menikah nanti (jika anaknya perempuan) maka yang bertindak sebagai wali, adalah wali hakim yang ditunjuk oleh kantor urusan agama atau KUA.

Selain itu, anak hasil dari kawin kontrak (di luar nikah sah) pun tidak memiliki hak waris dari ayahnya tersebut. Sehingga akibat kawin kontrak itu, Yulianti menyebut banyak anak terlantar karena tidak di urus ibu atau bapaknya.

"Kawin kontrak itu kan haram. Nah supaya anaknya jelas nikah sah aja dan gak usah kontrak-kontrak, toh negaranya atau UNCHR memfasilitasi kok," ucap Yulianti.

Menjawab persoalan kawin kontrak yang muncul di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, pekan kemarin, Yulianti mengatakan itu sebetulnya adalah ulah nakal para imigran gelap. Dia mengatakan UNCHR sebetulnya memfasilitasi jika para imigran betul ingin menikah, bahkan sampai menfasilitasi dukungan antar negaranya.

Imigran itu kebanyakan dari Iran, Irak, Suriah, Afghanistan dan Somalia serta terakhir menyusul Uighur. "Tapi kebanyakan yang kawin kontrak (di Puncak) itu orang Arab," kata Yulianti. [yy/tempo]