23 Rabiul-Akhir 1443  |  Minggu 28 Nopember 2021

basmalah.png

Tahun Politik yang Brutal

Tahun Politik yang BrutalFiqhislam.com - Tahun 2019 segera akan berakhir. Kenangan apa yang paling membekas di benak setiap orang? Tentu jawabannya akan berbeda-beda. Salah satu yang saya rasakan sepanjang tahun 2019, ketegangan antaranak bangsa begitu terasa, akibat proses pemilihan presiden.

Banyak teman yang jadi putus hubungan. Demikian pula hubungan persaudaraan dalam keluarga. Ada beberapa orang yang sampai masuk penjara. Puncaknya, sejumlah orang mati sia-sia.

Salah satu tulang kekisruhan selama proses Pilpres 2019 ini adalah gerakan #2019gantipresiden yang digagas oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Gerakan ini berhasil mengumpulkan banyak orang yang punya gagasan yang sama, yaitu mengganti presiden. Tapi tidak sebatas itu. Gerakan ini juga menghimpun arus kebencian terhadap berbagai golongan.



Memilih presiden memang bukan sekadar memilih satu sosok. Presiden adalah posisi tertinggi dalam hierarki politik kita. Setiap orang menginginkan sosok yang paling cocok dengan seleranya untuk menjadi presiden. Apa saja kriterianya?

Rakyat negara ini punya satu masalah warisan yang belum selesai, dan mungkin tidak akan pernah selesai. Saat merumuskan bentuk negara, para tokoh bangsa di masa itu terpecah jadi 2 kelompok, yaitu yang menginginkan negara dengan keistimewaan kepada orang-orang Islam, dan yang menginginkan negara sebagai negara sekuler yang memperlakukan semua penganut agama secara sama.

Meski berbagai perundingan awal mengarah pada rumusan kelompok pertama, yang dituangkan dalam wujud Piagam Jakarta, pada akhirnya oleh PPKI UUD diputuskan untuk memakai gagasan kelompok kedua, dengan coretan pada 7 kata yang mengistimewakan umat Islam pada Piagam Jakarta.

Masalahnya tidak selesai dengan pencoretan itu. Keinginan kelompok pertama tidak padam. Perdebatan berlanjut di Konstituante, yang menjadi perdebatan yang sangat panjang, sampai akhirnya dihentikan oleh Soekarno dengan sebuah Dekrit Presiden. Sampai pada pembahasan amandemen UUD tahun 1999 soal itu masih muncul.

Kandidat presiden petahana pada pemilihan presiden tahun 2019 adalah Jokowi, yang berasal dari PDIP. PDIP adalah jelmaan dari berbagai kelompok politik yang merupakan lawan dari kelompok yang menginginkan keistimewaan pada umat Islam. Label itu tak mungkin bisa dilepaskan dari tubuh Jokowi. Karena itu, meski ia mati-matian menampilkan citra dekat dengan Islam, Jokowi dibenci oleh orang-orang pendukung gagasan keistimewaan umat Islam tadi. Ada begitu banyak kebijakan untuk umat Islam yang dibuat oleh Jokowi, tapi itu tak membuat ia diterima oleh kelompok-kelompok Islam tertentu.

Pemilihan presiden kemudian diarahkan untuk tidak hanya mengganti presiden, menurunkan Jokowi dari kursi kepresidenan, tapi juga sebagai kampanye kebencian terhadap kelompok-kelompok yang mendukung Jokowi. Mulai dari kalangan nasionalis sekuler, Kristen, etnis minoritas keturunan Cina, sampai ke kelompok muslim moderat.

Jokowi digambarkan sebagai kader komunis yang didukung oleh pemerintah Cina, anti Islam, merencanakan upaya sistematis untuk memperluas kepentingan Cina di Indonesia, perintis upaya penjajahan Cina atas Indonesia. Berbagai informasi palsu diproduksi secara massal, lalu disebarkan. Penyebaran dan perdebatan soal berbagai isu itulah yang menimbulkan berbagai gesekan panas yang memakan korban.

Lawan Jokowi adalah Prabowo. Dia sama sekali bukan politikus yang punya akar di kalangan Islam. Prabowo adalah orang yang berasal dari keluarga Kristen, bukan penganut Islam yang taat. Prabowo hanyalah orang yang sejak awal kalah dalam perebutan basis massa di kelompok nasionalis. Apa boleh buat, dukungan dari kelompok islamis pun ia terima.

Kelompok islamis sepenuhnya sadar bahwa Prabowo jelas bukan politikus muslim. Tapi mereka tidak punya jago. Ketimbang tidak ikut bermain, mereka rela mendukung Prabowo. Harapan mereka, kelak kalau sudah menang, mereka bisa menyetir Prabowo.

Prabowo dan timnya tidak membangun narasi kritik rasional untuk menjatuhkan Jokowi. Entah karena memang tidak sanggup secara intelektual, atau sekadar mengikuti selera kelompok islamis tadi, mereka lebih suka memainkan isu agama. Narasi kebencian kepada Jokowi dan kelompok-kelompok pendukungnya makin menjadi-jadi.

Bagaimana pun juga, Prabowo adalah seorang nasionalis, bukan islamis. Ia tidak bisa secara total tampil sesuai selera pendukung dari kelompok islamis. Sebagian pendukungnya pun tidak bisa begitu. SBY, salah satu ketua partai pendukung Prabowo secara terang-terangan menyatakan keberatan terhadap narasi kampanye Prabowo.

Pada pemilihan, Jokowi menang dengan perolehan suara 55%, hanya naik sedikit dari pertarungan sebelumnya, ketika itu ia memperoleh suara 53%. Artinya, para pemilih yang secara tradisional tidak menyukai Jokowi, bertahan.

Ketegangan dan perpecahan tidak berakhir dengan kalahnya Prabowo. Persis seperti tingkahnya di tahun 2014, Prabowo tidak mengakui kekalahan. Ia mengklaim kemenangan. Berbagai fitnah kembali dilancarkan, baik terhadap Jokowi maupun lembaga penyelenggara pemilu. Prabowo mengklaim bahwa ia telah dicurangi.

9 orang tewas dalam aksi kekerasan saat massa mencoba mengubah hasil pemilihan presiden secara anarkis. Melihat itu, Prabowo mengendurkan tensi narasinya. KPU kemudian mengeluarkan hasil akhir yang resmi. Prabowo tetap melanjutkan klaimnya, menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, berbasis pada bukti-bukti dan kesaksian konyol.

Antiklimaks dari semua itu adalah ketika Prabowo merapat ke kubu Jokowi, menjelang pembentukan kabinet. Prabowo akhirnya menjadi Menteri Pertahanan, ditambah satu jatah menteri lagi untuk partainya. Rekonsiliasi, katanya. Tensi ketegangan memang menurun tajam. Salah satu sebabnya tentu saja, karena pemilihan presiden sudah berlalu. Sebab lain, narasi yang memanas-manasi dari kubu Prabowo serta-merta berakhir.

Apakah kita menyesali rekonsiliasi itu? Tidak. Tidak ada permusuhan abadi dalam politik, tidak pula pertemanan abadi. Yang kita sesali adalah perpecahan yang sudah ditimbulkannya. Yang paling disesali tentu saja, hilangnya nyawa sejumlah orang. Para politikus berbahagia memanen hasil politik maupun hasil rekonsiliasi. Orang-orang yang mati karena proses itu tidak bisa dihidupkan kembali.

Politik boleh jadi memang brutal dari sananya. Tapi saya tetap sedih melihat begitu banyak perpecahan. Tentu saja, yang bodoh adalah yang mau berpecah. Tapi tetap saja, pemimpin politik seharusnya memikirkan akibat setiap tindakan dan ucapan mereka.

Ancaman perpecahan ini akan terus menghantui kita dalam berbagai kompetisi politik di masa depan. Bila sikap politikus tidak berubah, intensitas konflik dan perpecahan akan makin tinggi. Semoga ini disikapi dengan lebih baik oleh para politikus. [yy/news.detik]

Hasanudin Abdurakhman (Kang Hasan)

 

Tags: Politik