ICW Tolak Lima Pimpinan Baru KPK

Kategori: Berita Nasional
Sabtu, 21 Desember 2019

ICW Tolak Lima Pimpinan Baru KPKFiqhislam.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) menolak nama-nama lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi, Jumat 20 Desember 2019 kemarin.

Menurut mereka setidaknya ada lima alasan untuk menolak pimpinan baru KPK. Alasan pertama karena dugaan pelanggaran kode etik.

"Salah satu pimpinan KPK, diduga sempat bertemu dengan seorang kepala daerah yang sedang berperkara di lembaga anti rasuah itu," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dalam keterangan tertulis Sabtu 21 Desember 2019. ICW pada tahun 2018 lalu, kata dia, termasuk yang melaporkan salah seorang pimpinan KPK tersebut ke KPK atas dugaan pelanggaran kode etik.



Alasan kedua mayoritas pimpinan yang baru KPK sepakat dengan revisi Undang-Undang KPK, yang menurut ICW justru melemahkan KPK. Pada saat uji kelayakan di DPR mayoritas pimpinan KPK terpilih setuju dengan revisi, padahal di saat yang sama draft yang ditawarkan oleh DPR dan pemerintah tersebut banyak mendapat penolakan oleh masyarakat.

Ketiga, tidak patuh melaporkan harta kekayaan ke KPK. Salah seorang pimpinan KPK, kata Kurnia, diketahui sempat tidak melaporkan harga kekayaan ke KPK. Padahal menurutnya melaporkan LHKPN sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ditambah dengan Peraturan KPK Nomer 07 Tahun 2016.

"Tentu catatan ini akan berimplikasi buruk bagi citra KPK yang selama ini dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai integritas," tuturnya.

Keempat, Usia tidak mencukupi untuk dilantik menjadi pimpinan KPK. Satu di antara lima pimpinan KPK masih berusia 45 tahun. Hal ini bertentangan dengan Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK baru. Pada aturan tersebut disebutkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi pimpinan KPK harus berusia paling rendah 50 tahun.

Alasan kelima, ada pimpinan KPK baru yang sempat diberi petisi oleh internal pegawai KPK. Pada April lalu, pegawai KPK sempat mengirimkan petisi kepada pimpinan KPK karena diduga ada hambatan penanganan di Kedeputian Penindakan.

Saat itu setidaknya ada lima persoalan: ada dugaan penundaan gelar perkara di tingkat kedeputian; sering terjadi kebocoran informasi soal tangkap tangan; pegawai di Kedeputian Penindakan merasa kesulitan memanggil saksi dan adanya perlakuan khusus terhadap figur tertentu yang juga menjadi saksi; sering terjadi penolakan penggeledahan di lokasi tertentu dengan alasan yang tidak jelas; adanya pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan internal penindakan.

Kemarin Presiden Jokowi melantik lima pimpinan baru KPK yakni, FIrli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Lili Pintauli Siregar. [yy/tempo]

ICW Tolak Lima Pimpinan Baru KPKFiqhislam.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) menolak nama-nama lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi, Jumat 20 Desember 2019 kemarin.

Menurut mereka setidaknya ada lima alasan untuk menolak pimpinan baru KPK. Alasan pertama karena dugaan pelanggaran kode etik.

"Salah satu pimpinan KPK, diduga sempat bertemu dengan seorang kepala daerah yang sedang berperkara di lembaga anti rasuah itu," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dalam keterangan tertulis Sabtu 21 Desember 2019. ICW pada tahun 2018 lalu, kata dia, termasuk yang melaporkan salah seorang pimpinan KPK tersebut ke KPK atas dugaan pelanggaran kode etik.



Alasan kedua mayoritas pimpinan yang baru KPK sepakat dengan revisi Undang-Undang KPK, yang menurut ICW justru melemahkan KPK. Pada saat uji kelayakan di DPR mayoritas pimpinan KPK terpilih setuju dengan revisi, padahal di saat yang sama draft yang ditawarkan oleh DPR dan pemerintah tersebut banyak mendapat penolakan oleh masyarakat.

Ketiga, tidak patuh melaporkan harta kekayaan ke KPK. Salah seorang pimpinan KPK, kata Kurnia, diketahui sempat tidak melaporkan harga kekayaan ke KPK. Padahal menurutnya melaporkan LHKPN sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ditambah dengan Peraturan KPK Nomer 07 Tahun 2016.

"Tentu catatan ini akan berimplikasi buruk bagi citra KPK yang selama ini dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai integritas," tuturnya.

Keempat, Usia tidak mencukupi untuk dilantik menjadi pimpinan KPK. Satu di antara lima pimpinan KPK masih berusia 45 tahun. Hal ini bertentangan dengan Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK baru. Pada aturan tersebut disebutkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi pimpinan KPK harus berusia paling rendah 50 tahun.

Alasan kelima, ada pimpinan KPK baru yang sempat diberi petisi oleh internal pegawai KPK. Pada April lalu, pegawai KPK sempat mengirimkan petisi kepada pimpinan KPK karena diduga ada hambatan penanganan di Kedeputian Penindakan.

Saat itu setidaknya ada lima persoalan: ada dugaan penundaan gelar perkara di tingkat kedeputian; sering terjadi kebocoran informasi soal tangkap tangan; pegawai di Kedeputian Penindakan merasa kesulitan memanggil saksi dan adanya perlakuan khusus terhadap figur tertentu yang juga menjadi saksi; sering terjadi penolakan penggeledahan di lokasi tertentu dengan alasan yang tidak jelas; adanya pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan internal penindakan.

Kemarin Presiden Jokowi melantik lima pimpinan baru KPK yakni, FIrli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Lili Pintauli Siregar. [yy/tempo]

Dewan Pengawas KPK Dinilai Bikin Kebocoran Semakin Luas

Dewan Pengawas KPK Dinilai Bikin Kebocoran Semakin Luas


Fiqhislam.com - Keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipandang negatif oleh Mantan Komisioner Komisi Kejaksaan, Kaspudin Nor. Sebab, kerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi akan bocor dengan adanya dewan pengawas itu.

"Dengan adanya dewan pengawas, maka kebocoran akan semakin lebih luas," ujar Mantan Komisioner Komisi Kejaksaan, Kaspudin Nor dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk Babak Baru KPK di Hotel Ibis, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2019).

Namun, kata dia, jika tidak ada dewan pengawas, maka tanggung jawab moral atau tanggung jawab sepenuhnya ada pada para komisioner KPK. Adapun mengenai lima orang dewan pengawas yang telah ditunjuk Presiden Jokowi, dia menganggap biasa.

"Biasa-biasa aja. Selama berdirinya KPK kan gaduh terus," ungkapnya.

Dia mengatakan, dewan pengawas harus bisa mengawasi suatu kinerja KPK lebih baik lagi. "Cuma yang jadi masalah, ada satu keanehan juga, apakah ini masuk internal apa eksternal," imbuhnya.

Adapun Tumpak Hatorangan Panggabean sebagai Ketua merangkap anggota dewan pengawas KPK dengan empat anggota yakni Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar, dan Syamsuddin Haris. [yy/sindonews]

Ada Dewan Pengawas, KPK Dinilai Bisa Gigit Lawan Politik Penguasa

Ada Dewan Pengawas, KPK Dinilai Bisa Gigit Lawan Politik Penguasa


Fiqhislam.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bisa menjadi alat penguasa untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya, dengan adanya dewan pengawas. Pasalnya, dewan pengawas ditunjuk oleh presiden.

Sehingga, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai bisa saja ada titipan kasus tertentu dari pihak Istana Kepresidenan kepada dewan pengawas KPK. "Sepanjang kewenangannya diangkat oleh presiden, potensinya sangat besar," ujar Fickar usai diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk Babak Baru KPK di Hotel Ibis, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2019).

Dia menilai mungkin nantinya tidak ada persoalan pada dewan pengawas KPK saat ini karena Presiden Jokowi adalah orang baik. "Kalau presidennya nanti siapa gitu, itu lah yang saya bilang, KPK bisa menjadi alat penggigit lawan politik, seperti yang di China, di China itu hukumannya mati, tapi yang mati itu lawan politik semua," ungkapnya.

Sementara, koalisi pemerintah nantinya dinilai akan dilindungi KPK. Diketahui, Presiden Jokowi telah menunjuk Tumpak Hatorangan Panggabean, Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar, dan Syamsuddin Haris sebagai dewan pengawas KPK.

Di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin, mereka diambil sumpahnya. Adapun Ketuanya adalah Tumpak Hatorangan Panggabean.[yy/sindonews]

 

Tags: ICW | KPK | Korupsi | Koruptor
Download hanya digunakan pada browser eksternal