25 Syawal 1443  |  Jumat 27 Mei 2022

basmalah.png

“Menurut saya itu langkah mundur. Apa memang kita kekurangan orang, atau tokoh di Indonesia ini, sampai mantan terpidana korupsi bisa untuk menjadi calon kepala daerah kembali,” kata Laode saat ditemui di sela gelaran Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan (Jaksel), pada Senin (9/12).

Menurut Laode, regenerasi kepemimpinan di daerah semestinya pintu utama dalam kepemimpinan nasional. Artinya, kata dia, penyaringan di level daerah seharusnya lebih selektif dan ketat. Terutama dalam komitmen perlawanan terhadap koruptor.



Laode mengatakan, memberi peluang aturan para mantan napi korupsi mengikuti pilkada sama artinya membiarkan prilaku serupa kembali terulang jika sang mantan napi tersebut terpilih. “Ini langkah mundur sekali dalam budaya kita untuk mencari pemimpin yang jujur, pemimpin yang bersih dari prilaku-prilaku korupsi,” sambung Laode.

KPU menerbitkan PKPU 18/2019 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Aturan tersebut terkait dengan penyelenggaraan Pilkda 2020.

Aturan tersebut, berisi tentang sejumlah parsyarat para calon kepala daerah yang akan diusung. Dalam aturan tersebut, tak menyertakan larangan terhadap para mantan terpidana korupsi untuk dapat ikut menjadi calon kepala daerah. PKPU hanya melarang para calon yang pernah dihukum karena kejahatan seksual terhadap anak, atau narkoba.

KPK, kata Laode, tak bisa memberikan jalan keluar terkait keberlakuan PKPU tersebut. Hanya, menurut Laode, PKPU tersebut seharusnya memberikan tanggungjawab baru bagi penyelenggara pemilihan umum (pemilu).

Yaitu, memberikan hak publik dan pemilih untuk mengetahui latar belakang para calon dalam pilkda. Karena itu, kata Laode, jika nantinya ditemukan ada calon kepala daerah yang pernah menjalani hukuman karena korupsi, KPU maupun KPU Daerah wajib mengumumkannya ke publik.

“Kewajiban bagi KPU untuk mengumumkan secara terbuka tentang siapa calon kepala daerah yang memang pernah menjadi napi koruptor. Naman-nama ini harus diumumkan, ditempelkan di TPS-TPS (Tempat Pemungutan Suara), di surat suara,” terang Laode.

Masih dalam PKPU 18/2019 tersebut, memang disebutkan tentang himbauan kepada partai-partai politik peserta pilkada. Yaitu, agar tak mengusung para calon kepala daerah yang pernah menjadi terpidana kasus-kasus korupsi.

“Kalau ada imbauan semacam itu dari KPU memang ada bagusnya,” sambung Laode.  Akan tetapi, himbauan dalam Pasal 3A ayat 3 tersebut, tak memberikan sanksi, atau ancaman hukum apapun. 

Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD punya penilaian yang berbeda terkait eks koruptor dalam pilkada ini. Ia tak mempersoalkan mantan terpidana korupsi, maju dalam pilkada.

Mahfud mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 2015 membolehkan seorang mantan narapidana korupsi menjadi peserta untuk dipilih dalam pesta demokrasi di tingkat daerah. Mahfud, pun tak mau menyalahkan PKPU 18/2019 yang tak mengharamkan mantan terpidana korupsi ikut pilkada.

“Kalau mau menggugat, ya putusan MK. Jangan PKPU-nya,” ujar Mahfud saat dijumpai di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (9/12). [yy/republika]

“Menurut saya itu langkah mundur. Apa memang kita kekurangan orang, atau tokoh di Indonesia ini, sampai mantan terpidana korupsi bisa untuk menjadi calon kepala daerah kembali,” kata Laode saat ditemui di sela gelaran Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan (Jaksel), pada Senin (9/12).

Menurut Laode, regenerasi kepemimpinan di daerah semestinya pintu utama dalam kepemimpinan nasional. Artinya, kata dia, penyaringan di level daerah seharusnya lebih selektif dan ketat. Terutama dalam komitmen perlawanan terhadap koruptor.



Laode mengatakan, memberi peluang aturan para mantan napi korupsi mengikuti pilkada sama artinya membiarkan prilaku serupa kembali terulang jika sang mantan napi tersebut terpilih. “Ini langkah mundur sekali dalam budaya kita untuk mencari pemimpin yang jujur, pemimpin yang bersih dari prilaku-prilaku korupsi,” sambung Laode.

KPU menerbitkan PKPU 18/2019 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Aturan tersebut terkait dengan penyelenggaraan Pilkda 2020.

Aturan tersebut, berisi tentang sejumlah parsyarat para calon kepala daerah yang akan diusung. Dalam aturan tersebut, tak menyertakan larangan terhadap para mantan terpidana korupsi untuk dapat ikut menjadi calon kepala daerah. PKPU hanya melarang para calon yang pernah dihukum karena kejahatan seksual terhadap anak, atau narkoba.

KPK, kata Laode, tak bisa memberikan jalan keluar terkait keberlakuan PKPU tersebut. Hanya, menurut Laode, PKPU tersebut seharusnya memberikan tanggungjawab baru bagi penyelenggara pemilihan umum (pemilu).

Yaitu, memberikan hak publik dan pemilih untuk mengetahui latar belakang para calon dalam pilkda. Karena itu, kata Laode, jika nantinya ditemukan ada calon kepala daerah yang pernah menjalani hukuman karena korupsi, KPU maupun KPU Daerah wajib mengumumkannya ke publik.

“Kewajiban bagi KPU untuk mengumumkan secara terbuka tentang siapa calon kepala daerah yang memang pernah menjadi napi koruptor. Naman-nama ini harus diumumkan, ditempelkan di TPS-TPS (Tempat Pemungutan Suara), di surat suara,” terang Laode.

Masih dalam PKPU 18/2019 tersebut, memang disebutkan tentang himbauan kepada partai-partai politik peserta pilkada. Yaitu, agar tak mengusung para calon kepala daerah yang pernah menjadi terpidana kasus-kasus korupsi.

“Kalau ada imbauan semacam itu dari KPU memang ada bagusnya,” sambung Laode.  Akan tetapi, himbauan dalam Pasal 3A ayat 3 tersebut, tak memberikan sanksi, atau ancaman hukum apapun. 

Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD punya penilaian yang berbeda terkait eks koruptor dalam pilkada ini. Ia tak mempersoalkan mantan terpidana korupsi, maju dalam pilkada.

Mahfud mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 2015 membolehkan seorang mantan narapidana korupsi menjadi peserta untuk dipilih dalam pesta demokrasi di tingkat daerah. Mahfud, pun tak mau menyalahkan PKPU 18/2019 yang tak mengharamkan mantan terpidana korupsi ikut pilkada.

“Kalau mau menggugat, ya putusan MK. Jangan PKPU-nya,” ujar Mahfud saat dijumpai di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (9/12). [yy/republika]

Menanti Para Koruptor Dihukum Mati

Menanti Para Koruptor Dihukum Mati


Fiqhislam.com - Dalam Harkordia 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih menggelar bersama pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 57, Taman Margasatwa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Dalam sambutannya, ia mengimbau kepada para pelajar untuk mencegah perilaku korupsi sejak dini. Sebab, perilaku rasuah tersebut bisa menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Anak-anak sejak dini harus mengetahui ini. Karena korupsilah yang banyak menghancurkan kehidupan negara kita, kehidupan rakyat kita," tegas Jokowi.

Jokowi juga meminta budaya korupsi sekecil apapun tidak boleh dilakukan pelajar. Kata dia, korupsi yang besar biasanya terjadi lantaran sudah kebiasaan melakukan tindakan-tindakan koruptif dalam hal-hal yang kecil.

"Kalau yang kecil tidak diperhatikan nanti larinya ke yang besar. Enggak boleh menggunakan (korupsi) waktu pembelajaran juga enggak boleh. Karena dari situlah bibit korupsi akan muncul," sambungnya.

Namun, dalam acara tersebut, seorang pelajar di SMKN 57, menanyakan kepada Jokowi mengapa koruptor tidak dihukum mati saja agar menimbulkan efek jera. Lalu apa respons Jokowi?

"Ya, bisa saja kalau jadi kehendak masyarakat," kata Jokowi.

Ia pun menambahkan, saat ini undang-undang yang mengatur soal hukuman mati belum ada yang memberikan sanksi hukuman mati kepada para terpidana pelaku korupsi. Sehingga, sambung dia, perlu ada revisi soal UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dibahas bersama DPR.

"Itu yang pertama kehendak masyarakat. Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana, UU Tipikor itu dimasukkan," ujarnya.

Hal itu pun mendapatkan respon dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo. Menurutnya, hukuman mati untuk koruptor sudah tercantum di dalam undang-undang. Kini, pihaknya tinggal menunggu penerapannya saja apabila syarat-syaratnya sudah terpenuhi.

"Ya memang di dalam UU-nya sudah ada kan? Penerapannya saja kita lihat," kata Agus di Gedung KPK.

"Kan ada syarat khusus yang harus diterapkan. Jadi, syaratnya sudah memenuhi atau belum. Jadi, kalau suatu saat memenuhi ya diterapkan saja," sambungnya.

Aturan tentang hukuman mati bagi koruptor tertuang dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar."

Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor berbunyi: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

Frasa 'keadaan tertentu' yang dimaksud Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor ialah alasan pemberatan pidana bagi pelaku. Keadaan tertentu tersebut misalnya apabila ada dana yang ditilap bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam, penanggulangan krisis ekonomi, dan lain sebagainya.

Tahun ini, Presiden Jokowi tidak menghadiri acara Hakordia Tahun 2019 bersama sejumlah pimpinan KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Jokowi tak memperdulikan para pimpinan KPK yang mengharapkan kehadirannya dalam acara tersebut. Terlebih, pimpinan lembaga antirasuah tersebut ingin Kepala Negara bisa segera menerbitkan Perppu UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Ya bagi-bagilah masa setiap tahun saya terus. Ini Pak Ma'ruf belum pernah ke sana, silakan Pak Ma'ruf saya di tempat lain," kata Jokowi. [yy/okezone]

Jokowi Buka Peluang Hukuman Mati Bagi Koruptor, Komisi III Siap Mengakomodir

Jokowi Buka Peluang Hukuman Mati Bagi Koruptor, Komisi III Siap Mengakomodir


Fiqhislam.com - Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menyebut bahwa pihaknya akan mengakomodir jikalau pemerintah ataupun masyarakat Indonesia menginginkan adanya regulasi hukuman mari bagi pelaku korupsi.

Hal tersebut merespons pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan para terpidana korupsi bisa saja diberikan hukuman mati, masyarakat berkehendak tepat pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.

"Komisi III selalu mengakomodir apa keinginan rakyat, apa keinginan pemerintah," ucap Herman kepada Okezone, Senin (9/12/2019).

Oleh sebab itu, menurut Herman, jikalau regulasi undang-undang soal hukuman mati terhadap koruptor diinginkan, maka ia mempersilakan pemerintah mengajukannya kepada DPR agar terjadi pembahasan.

"Kalau memang pak Jokowi menginginkan itu, silakan pemerintah ajukan kepada DPR. Iya, kan sesuai aturan main, kan di DPR ada prosesnya. Jika seluruh fraksi atau seluruh masyarakat Indonesia menginginkan itu, kenapa tidak? Itu saja," terangnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, saat ini undang-undang yang mengatur soal hukuman mati belum ada yang memberikan sanksi hukuman mati kepada para terpidana pelaku korupsi. Sehingga, perlu ada revisi soal UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dibahas bersama DPR.

"Itu yang pertama kehendak masyarakat. Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana, UU Tipikor itu dimasukkan," ucap Jokowi. [yy/okezone]