22 Rabiul-Akhir 1443  |  Sabtu 27 Nopember 2021

basmalah.png

Blangko e-KTP Dipatok Rp 100 Ribu Hingga Rp 3 Juta

Blangko e-KTP Dipatok Rp 100 Ribu Hingga Rp 3 JutaFiqhislam.com - Kekosongan blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau E-KTP menjadi dilema tersendiri. Tak hanya menyengsarakan masyarakat, kondisi itu ternyata juga mulai dimanfaatkan oknum tak bertanggungjawab untuk mencari keuntungan.

Belakangan, sejumlah warga mengeluhkan adanya oknum calo dari desa mereka yang menawarkan jasa mencarikan E-KTP maupun KK. Tarifnya antara Rp 100.000 untuk E-KTP hingga Rp 3 juta untuk kompletan Adminduk (KTP,KK,Surat Pindah).

Fakta itu terekam dari aduan sejumlah warga yang merasa tertipu dengan oknum yang mengaku bisa membantu mencarikan E-KTP dengan tarif tertentu.

“Kemarin saya ditawari kenalan saya, orang Gemolong juga. Katanya bisa bantu nyarikan E-KTP untuk ponakan saya. Katanya biayanya Rp 100.000,  saya iyakan karena ponakan saya memang lagi butuh E-KTP untuk nyari kerja. Ternyata uang sudah dibayar, E-KTP yang dijanjikan jadi Senin (5/11/2019) tetap nggak jadi,” ujar SU, salah satu warga Gemolong kepada wartawan, Rabu (6/11/2019).



Meski gagal mendapatkan E-KTP yang dijanjikan, oknum calo itu juga tak mengembalikan uang. Namun ia kembali menebar janji dengan akan mengupayakan mencarikan E-KTP jika sudah turun blangko lagi dari pusat.

Kepala Dispendukcapil Sragen, Haryatno Wahyu L Wiyanto menyayangkan masih adanya warga yang tergiur tawaran dari oknum calo.

Ia memastikan di jajaran internal dan semua pegawainya tak ada yang melakukan praktik itu. Jika ada dimungkinkan orang luar yang sengaja mencari celah.

Ia juga mengaku menerima beberapa aduan soal adanya oknum calo. Padahal di Dispendukcapil sendiri selama ini sudah didengungkan agar semua adminduk diurus sendiri dan sudah digratiskan.

Namun tetap saja ada warga yang tergiur jalan pintas dengan oknum calo yang mengaku bisa menawarkan bantuan mencarikan E-KTP dengan imbalan mulai dari Rp 50.000 – Rp 100.000.

”Kemarin juga ada yang mengeluh yang narik Rp 3 juta untuk menguruskan pindah, untuk KTP, KK dan semua keperluan. Ini kan sudah keterlaluan. Padahal kami selalu sampaikan semua layanan gratis, jangan percaya orang yang menawarkan bantuan. Silakan datang urus sendiri dan tak akan dikenai biaya sepeser pun. Kalau begini kan kasihan masyarakat. Karena dari kami sendiri sudah gratis,” paparnya.

Ia juga menegaskan selama ini Bupati juga sudah mengeluarkan surat edaran bahwa semua pelayanan Adminduk digratiskan. Hal itu juga untuk mengantisipasi adanya calo yang bisa merugikan masyarakat. [yy/republika]