2 Jumadil-Awal 1443  |  Senin 06 Desember 2021

basmalah.png

Grasi Bagi Sang Pelaku Pedofilia

Grasi Bagi Sang Pelaku Pedofilia


Fiqhislam.com - Kasus pembebasan sang pelaku pedofilia Neil Bantleman memperlihatkan bahwa negara lemah menghadapi kasus kriminalitas yang terutama dilakukan oleh warga asing.

Pedofilia merupakan pelecehan seksual yang dilakukan seorang laki-laki ke laki-laki yang lain.

Dikutip dari Kompas.com, Neil Bantleman adalah terpidana kasus pelecehan seksual yang juga mantan guru di Jakarta International School (JIS) tahun 2015 silam. Hal ini membuat Neil harus mendekam di LP Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur.

Ia dihukum 11 tahun penjara di tingkat Mahkamah Agung (MA). Namun Neil sekarang dibebaskan karena mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13/G tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019.

Keputusan Presiden tersebut membuat orang tua korban heran. Kok bisa seorang Neil bebas karena grasi. Menurut Theresia, salah satu ibunda korban, saat berbincang dengan CNNIndonesia.com mempertanyakan tentang grasi itu apakah benar-benar dikeluarkan oleh Presiden karena sebagai pihak pelapor, dia tidak pernah dikirimi surat oleh pengadilan tentang grasi yang diberikan kepada Neil.

Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyesalkan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan grasi kepada Neil Bantleman. Anggota KPAI Putu Elvina mengatakan bahwa grasi Jokowi tersebut menjadi lembaran hitam terhadap upaya perlindungan anak di Indonesia.

Putu menyebut kasus pelecehan seksual siswa JIS itu menjadi komitmen pemerintah memberi perlindungan kepada anak-anak. Ia menilai pemberian grasi kepada terpidana kasus pelecehan seksual tentu bertolak belakang dengan upaya pemerintah melakukan perlindungan anak-anak dan kekerasan seksual. Menurutnya, sebelum memberikan grasi seharusnya Jokowi mempertimbangkan nasib korban pelecehan seksual tersebut.

Dengan adanya grasi ini, telah membuat kasus pelecehan seksual semakin marak karena tidak ada hukum yang tegas kepada pelakunya. Pelecehan seksual terutama pedofilia merupakan penyakit menular yang membahayakan moral dan kualitas generasi masa depan.

Oleh karena itu, pemerintah seharusnya bisa memberikan perlindungan dan keamanan bagi rakyatnya bukan sebaliknya. Hanya syariat Islam yang punya visi penyelamatan generasi dengan menerapkan hukum-hukum pencegahan dini. Hukum yang bisa membuat para kriminal menjadi jera dan akan berpikir seribu kali sebelum melakukan kejahatan. [yy/republika]

C Ruli Dianawati, Pengurus MT Ar-Rahmah, Kediri, Jawa Timur

Grasi Bagi Sang Pelaku Pedofilia


Fiqhislam.com - Kasus pembebasan sang pelaku pedofilia Neil Bantleman memperlihatkan bahwa negara lemah menghadapi kasus kriminalitas yang terutama dilakukan oleh warga asing.

Pedofilia merupakan pelecehan seksual yang dilakukan seorang laki-laki ke laki-laki yang lain.

Dikutip dari Kompas.com, Neil Bantleman adalah terpidana kasus pelecehan seksual yang juga mantan guru di Jakarta International School (JIS) tahun 2015 silam. Hal ini membuat Neil harus mendekam di LP Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur.

Ia dihukum 11 tahun penjara di tingkat Mahkamah Agung (MA). Namun Neil sekarang dibebaskan karena mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13/G tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019.

Keputusan Presiden tersebut membuat orang tua korban heran. Kok bisa seorang Neil bebas karena grasi. Menurut Theresia, salah satu ibunda korban, saat berbincang dengan CNNIndonesia.com mempertanyakan tentang grasi itu apakah benar-benar dikeluarkan oleh Presiden karena sebagai pihak pelapor, dia tidak pernah dikirimi surat oleh pengadilan tentang grasi yang diberikan kepada Neil.

Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyesalkan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan grasi kepada Neil Bantleman. Anggota KPAI Putu Elvina mengatakan bahwa grasi Jokowi tersebut menjadi lembaran hitam terhadap upaya perlindungan anak di Indonesia.

Putu menyebut kasus pelecehan seksual siswa JIS itu menjadi komitmen pemerintah memberi perlindungan kepada anak-anak. Ia menilai pemberian grasi kepada terpidana kasus pelecehan seksual tentu bertolak belakang dengan upaya pemerintah melakukan perlindungan anak-anak dan kekerasan seksual. Menurutnya, sebelum memberikan grasi seharusnya Jokowi mempertimbangkan nasib korban pelecehan seksual tersebut.

Dengan adanya grasi ini, telah membuat kasus pelecehan seksual semakin marak karena tidak ada hukum yang tegas kepada pelakunya. Pelecehan seksual terutama pedofilia merupakan penyakit menular yang membahayakan moral dan kualitas generasi masa depan.

Oleh karena itu, pemerintah seharusnya bisa memberikan perlindungan dan keamanan bagi rakyatnya bukan sebaliknya. Hanya syariat Islam yang punya visi penyelamatan generasi dengan menerapkan hukum-hukum pencegahan dini. Hukum yang bisa membuat para kriminal menjadi jera dan akan berpikir seribu kali sebelum melakukan kejahatan. [yy/republika]

C Ruli Dianawati, Pengurus MT Ar-Rahmah, Kediri, Jawa Timur

Lemahnya Hukum dalam Grasi Neil Bantleman

Lemahnya Hukum dalam Grasi Neil Bantleman


Fiqhislam.com - Keadilan nampaknya masih sulit terwujud di Indonesia. Belum lama ini tersiar berita pemberian grasi pada pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Pelaku bernama Neil Bantleman (warga Kanada), mantan guru Jakarta International School (kini Jakarta Intercultural School/JIS).

Neil harusnya mendapatkan vonis hukuman selama 11 tahun penjara. Namun, kini pelaku bisa bebas karena mendapatkan grasi dari Presiden.

Dikutip dari Liputan6.com “Neil Bantleman mendapat grasi dari Presiden pada 19 Juni 2019”, ujar Kabag Humas Direktorat Jenderal Permasyarakatan Ade Kusmanto saat dikonfirmasi, Jumat (12/7). Ade menjelaskan, grasi yang diberikan Jokowi tertuang dalam Keppres Nomor 13/G Tahun 2019 tertanggal 19 Juni 2019. 

Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait menilai, grasi yang diberikan Presiden Joko Widodo pada terpidana kasus pelecehan seksual terhadap anak, Neil Bantleman, bertentangan dengan undang-undang. “Itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa kejahatan seksual itu adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, maka penanganannya juga harus luarbiasa,” kata Arist, Ahad (14/7). 

Selain undang-undang, pemberian grasi pada eks guru JIS itu bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak. “Itu menciderai dan melemahkan gerakan nasional pemutus mata rantai kejahatan seksual terhadap anak,” kata Arist.

Telah nyata di depan kita, betapa hukum sangat lemah dihadapan pelaku kriminalitas. Dengan mudahnya undang-undang (aturan) dibuat sekaligus dilanggar. Banyak undang-undang yang saling tumpang tindih. Dan akhirnya membuat negara tak berdaya di hadapan penjahat. Apa jadinya jika negara lemah di hadapan predator anak?

Kita lihat, pelaku bisa bebas melanglang buana ke negeri asalnya di Kanada. Telah nyata penjajahan moral di negeri tercinta. Masih adakah harapan untuk memutus rantai kejahatan seksual terhadap anak?. Padahal, anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Di tangan merekalah kejayaan negeri ini akan diwujudkan. 

Islam sebagai agama yang sempurna, telah hadir untuk menuntaskan masalah ini. Mengurai benang kusut kejahatan seksual terhadap anak, harus dimulai dengan memperbaiki karakter individu.

Dalam Islam, seseorang harusnya mempunyai visi hidup sebagaimana terdapat di dalam QS.Al Zalzalah ayat 7-8, yang artinya “Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah (atom), niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah (atom), niscaya dia akan melihat balasannya.” Ayat ini menjelaskan betapa pentingnya pondasi keimanan dan melakukan amal sholih. Karena semua itu kelak akan dihisab di hari akhir. 

Selain individu yang bertakwa, dibutuhkan juga masyarakat yang bertakwa. Sekolah sebagai salah satu bagian dari masyarakat, akan menerapkan sejumlah kebijakan untuk mewujudkan generasi yang baik.

Maka dibutuhkan guru, seluruh staf pendukung, sampai para karyawan yang baik juga. Guru, seluruh staf, sampai karyawannya haruslah orang-orang yang mempunyai ketakutan yang tinggi kepada Al Khaliq, kapanpun dan dimanapun mereka berada. 

Yang terakhir, untuk mewujudkan perlindungan yang paripurna pada seluruh lapisan masyarakat, maka butuh ketegasan dan payung hukum dari negara. Negaralah yang berkuasa untuk melindungi generasi dari berbagai macam kerusakan moral.

Termasuk melindungi generasi dari berbagai konten yang merusak di dunia maya. Jika masih juga terjadi kriminalitas, maka kita bisa meneladani para pemimpin dalam Islam, seperti Umar bin Khattab, Utsman bin ‘Affan, dan Ali bin Abi Thalib saat menyelesaikan masalah yang sama. 

Sebagaimana ada di dalam buku Sistem Sanksi Dan Hukum Pembuktian Dalam Islam, karya Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Da’ur, bab Had Liwath (homoseksual) halaman 52 dituliskan, Baihaki mengeluarkan dari Ibnu ‘Abbas bahwa beliau ditanya tentang had pelaku liwath, beliau ra berkata, “Jatuhkanlah dari atas bangunan yang paling tinggi di suatu tempat, kemudian hujanilah dengan lemparan batu.”

Diriwayatkan dari Ali ra, “Bahwa beliau membunuh pelaku liwath dengan pedang, kemudian membakarnya, karena demikian besar dosanya.” Umar dan Utsman berpendapat, “Pelaku dilempari dengan benda-benda keras sampai mati.” Semua ini adalah pendapat yang menunjukkan bahwa had liwath adalah dibunuh, walaupun uslub (cara) pembunuhannya berbeda-beda. 

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kriminalitas yang bisa merusak moral generasi dan menyebabkan dosa yang sangat besar. Lewat kasus grasi ini, kita semua diingatkan, bahwa sudah sangat urgen sekali untuk segera tunduk pada aturan Al Khalik. Aturan sempurna yang sudah terbukti mampu menuntaskan setiap permasalahan. Semoga kita semua bisa menyadari hal ini, segera berbenah diri dan melakukan perubahan totalitas. [yy/republika]

Dahlia Kumalasari, Pendidik, tinggal di Jawa Timur

Berantas Tuntas Kejahatan Seksual Anak

Berantas Tuntas Kejahatan Seksual Anak


Fiqhislam.com - Terpidana kasus pelecehan seksual yang juga mantan guru Jakarta Internasional School (JIS) Neil Bantleman dikabarkan telah bebas. Neil dibebaskan karena mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo. Grasi mengurangi pidana dari 11 tahun menjadi 5 tahun 1 bulan dan denda pidana senilai Rp 100 juta.

Masyarakat bertanya-tanya apa alasan pemberian grasi ini? Bukankah seharusnya pelaku kejahatan seksual kepada anak itu diberikan hukuman yang sekeras-kerasnya? Agar menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual lainnya?

Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait mengatakan, Neil Bantleman seharusnya tidak bisa diberi grasi, karena Neil tetap tidak mengakui perbuatannya setelah mendapatkan grasi itu. Padahal, Arist menyebut grasi hanya bisa diberikan jika Neil Bantleman mengakui kesalahannya.

Kebijakan ini mencederai semangat untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia dari kejahatan seksual. Bahkan kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah sendiri yang sudah mengeluarkan  Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak.

Kasus pedofili yang dilakukan Neil hanya satu dari banyak kasus yang terus berulang. Kejahatan seksual terhadap anak semakin mengancam anak-anak kita. Terlebih faktor-faktor penyebabnya tidak dicegah. Seperti konten pornografi yang sangat mudah diakses menyebebkan fantasi seksual pada orang yang menontonnya.

Lalu melampiaskan kepada anak-anak yang lebih mudah dirayu ataupun diancam.Tahun 2017 pernah terkuak praktik pelecehan seksualitas via media sosial. Banyak akun-akun yang anggotanya berjumlah lebih dari 7.000 pengguna diketahui kerap mengunggah konten-konten pedofilia. Bahkan diduga jejaring pedofil bisa merambah hingga ke luar negeri.

Selain itu, banyak terumbarnya aurat termasuk pada anak-anak mengundang pelaku kejahatan pedofil melakukan aksinya. Juga peredaran minuman keras yang sangat mudah ditemukan dipasaran. Para pelaku banyak ditemukan dalam kondisi mabuk saat melakukan aksi bejatnya. Ditambah lagi, sanksi yang diberikan terhadap pelaku kejahatan seksual maksimal 12 tahun tidak memberikan efek jera. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan Fatwa bernomor 57 tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan menjelaskan, tindak kejahatan seksual yang mengorbankan anak-anak sudah meresahkan masyarakat.  MUI lantas memutuskan, aktivitas pencabulan, yakni pelampiasan nasfu seksual seperti meraba, meremas, dan aktivitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak hukumnya haram.

Memang dibutuhkan solusi yang paripurna jika ingin memberantas kejahatan seksual terhadap anak dari akar-akarnya. Mulai dari preventif hingga kuratif. Dalam Islam, semua faktor penyebab harus dihilangkan. Konten pornografi, minuman keras harus dilarang, karena memang haram.

Keimanan dan ketaqwaan setiap individu pun harus dikuatkan. Batasan aurat, batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dipahamkan. Kontrol masyarakat pun harus dibangun untuk mencegah. Seperti budaya amar ma'ruf nahi Munkar dalam Islam diwajibkan. Secara kuratif, Islam pun memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku. Yakni ancaman hukuman cambuk, rajam sampai mati, hingga hukuman berlapis jika kejahatannya beragam. [yy/republika]

Idea Suciati, Jatinangor, Sumedang

 

Tags: Pedofilia | Grasi | Hukum