5 Jumadil-Awal 1443  |  Kamis 09 Desember 2021

basmalah.png

OPM: Kami Menuntut Kemerdekaan

OPM: Kami Menuntut Kemerdekaan


Fiqhislam.com - Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom membenarkan bahwa kelompoknya, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM), bertanggung jawab atas pembunuhan pekerja proyek di Nduga, Papua. Menurut dia, penyerangan dilakukan dengan alasan untuk menuntut kemerdekaan Papua Barat.

"Kami menuntut hak kemerdekaan kami untuk berdaulat," ujar Sebby melalui sambungan telepon kepada Tempo, Kamis, 6 Desember 2018.

Sebby mengatakan TPNPB memang sengaja menyerang para pekerja yang ada dalam proyek pembangunan jembatan Trans Papua. Sebab, kata dia, TPNPB menolak pembangunan yang ada di Papua Barat. "Prinsipnya kami berjuang menolak semua program pembangunan di Papua Barat. Kami hanya menuntut kemerdekaan."

Sebelumnya, 31 orang pekerja proyek jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Nduga, Papua, dibunuh kelompok bersenjata TPNPB pada Senin malam, 3 Desember 2018. Sebby mengatakan penyerangan itu dipimpin Egianus Kogoya sebagai Panglima Komando Daerah Operasi III TPNPB.

Menurut Sebby, TPNPB sebelumnya sudah pernah menyerang anggota TNI karena tak senang dengan pembangunan proyek itu. Namun, kata dia, pembangunan proyek itu masih saja tetap dilakukan. "Mereka tak mengindahkan, mereka kembali ke Yigi dan proyek itu masih tetap jalan. Jadi mereka harus diberi peringatan."

Sebby menuturkan pembunuhan terhadap pekerja proyek di Nduga, Papua sudah direncakakan sejak tiga bulan lalu. TPNPB telah memantau proyek itu ternyata dikerjakan oleh pekerja TNI dari Jayapura. "Itu salah satunya yang kemarin bebas melarikan diri kami identifikasi ternyata anggota TNI." [yy/tempo]

Egianus cs Pantau 3 Bulan Sebelum Tembaki Pekerja

Kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogeya mengaku bertanggung jawab atas penembakan pekerja proyek di jalur Trans Papua. Mereka menyebut yang ditembak itu bukan warga sipil.

Pernyataan ini disampaikan melalui akun Facebook Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB). Pernyataan itu di-posting pada Rabu (5/11/2018).

"Pemne Kogeya Komandan Operasi KODAP III Nduga menyatakan kami serang bukan warga sipil mereka adalah TNI," bunyi awalan tulisan itu seperti dilihat detikcom pada Kamis (6/12).

"Panglima Daerah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Makodap III Ndugama Egianus Kogeya menyatakan bertanggung jawab terhadap penyerangan SIPUR pekerja jembatan Kali Aworak, Kali Yigi dan Pos TNI Distrik Mbua melalui komandan operasinya," sambungnya.

Disebutkan, operasi di Kali Aworak, Kali Yigi dengan sasaran operasi Anggota SIPUR Jembatan Kali Aworak, Kali Yigi Pos TNI Distrik Mbua, dilakukan sejak 2 Desember di bawah pimpinan komandan operasi Pemne Kogeya. Sebanyak 24 orang disebutkan tewas dalam serangan itu.

Masih dalam tulisan di akun Facebook itu, TPNPB KODAP III Ndugama mengaku telah lama mengidentifikasi pekerja jalan sebelum serangan terjadi. Lebih dari tiga bulan mereka memantau.

"Lebih dari tiga bulan kami lakukan pemantauan dan patroli terhadap pekerja Jembatan Kali Aworak, Kali Yigi, dan Pos Mbua, kami sudah secara lengkap mempelajari pekerja di Kali Aworak, Kali Yigi, dan Pos TNI Distrik Mbua adalah satu kesatuan. Pos Mbua adalah pos resmi sebagai pos kontrol dan yang bekerja di Kali Aworak dan Kali Yigi adalah murni anggota TNI (SIPUR)" jelas Pemne Kogeya.

Pemne menyebut mereka tidak salah sasaran. Mereka mengaku bisa membedakan antara pekerja sipil dan TNI.

"Sasaran serangan kami tidak salah. Kami tahu mana pekerja sipil atau tukang biasa dan mana pekerja anggota TNI (SIPUR). Walaupun mereka berpakaian sipil atau preman. Kami juga siap bertanggung jawab terhadap penyerangan Pos TNI Distrik Mbua," sebut Pemne.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII Cenderawasih Kolonel M Aidi, saat dimintai konfirmasi soal kebenaran akun Facebook itu, menepis anggapan bahwa korban bukan sipil. Aidi menjelaskan dua alasan.

"Yang korban itu kan sebagian meninggal, sebagian hidup. Kalau memang dia mengatakan bahwa itu TNI, ya silakan aja diperiksa, ada yang hidup di situ, jelas datanya, TNI kan jelas datanya, silakan diperiksa. Kemudian itu disebutkan karyawan Istaka Karya, cek aja ke Istaka Karya, kenapa menduga-duga gitu lo. Orangnya kan masih hidup. Itu logika pertama," ujarnya saat dihubungi detikcom.

Aidi juga berbicara soal alasan kelompok bersenjata menyerang di jalur Trans Papua.

"Logika kedua, kan disebutkan di situ bahwa karena dia tahu yang mengerjakan jalan Trans Papua adalah TNI, logikanya kalau TNI mengerjakan jalan, apa pantas dibantai? Padahal untuk menyejahterakan mereka," ujarnya.

detikcom kembali menanyakan kebenaran akun Facebook itu milik kelompok Egianus Kogeya. Aidi memastikannya.

"Ya pasti dari mereka, dan mungkin mereka salah satu pelakunya," tuturnya.[yy/news.detik]

OPM: Kami Menuntut Kemerdekaan


Fiqhislam.com - Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom membenarkan bahwa kelompoknya, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM), bertanggung jawab atas pembunuhan pekerja proyek di Nduga, Papua. Menurut dia, penyerangan dilakukan dengan alasan untuk menuntut kemerdekaan Papua Barat.

"Kami menuntut hak kemerdekaan kami untuk berdaulat," ujar Sebby melalui sambungan telepon kepada Tempo, Kamis, 6 Desember 2018.

Sebby mengatakan TPNPB memang sengaja menyerang para pekerja yang ada dalam proyek pembangunan jembatan Trans Papua. Sebab, kata dia, TPNPB menolak pembangunan yang ada di Papua Barat. "Prinsipnya kami berjuang menolak semua program pembangunan di Papua Barat. Kami hanya menuntut kemerdekaan."

Sebelumnya, 31 orang pekerja proyek jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Nduga, Papua, dibunuh kelompok bersenjata TPNPB pada Senin malam, 3 Desember 2018. Sebby mengatakan penyerangan itu dipimpin Egianus Kogoya sebagai Panglima Komando Daerah Operasi III TPNPB.

Menurut Sebby, TPNPB sebelumnya sudah pernah menyerang anggota TNI karena tak senang dengan pembangunan proyek itu. Namun, kata dia, pembangunan proyek itu masih saja tetap dilakukan. "Mereka tak mengindahkan, mereka kembali ke Yigi dan proyek itu masih tetap jalan. Jadi mereka harus diberi peringatan."

Sebby menuturkan pembunuhan terhadap pekerja proyek di Nduga, Papua sudah direncakakan sejak tiga bulan lalu. TPNPB telah memantau proyek itu ternyata dikerjakan oleh pekerja TNI dari Jayapura. "Itu salah satunya yang kemarin bebas melarikan diri kami identifikasi ternyata anggota TNI." [yy/tempo]

Egianus cs Pantau 3 Bulan Sebelum Tembaki Pekerja

Kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogeya mengaku bertanggung jawab atas penembakan pekerja proyek di jalur Trans Papua. Mereka menyebut yang ditembak itu bukan warga sipil.

Pernyataan ini disampaikan melalui akun Facebook Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB). Pernyataan itu di-posting pada Rabu (5/11/2018).

"Pemne Kogeya Komandan Operasi KODAP III Nduga menyatakan kami serang bukan warga sipil mereka adalah TNI," bunyi awalan tulisan itu seperti dilihat detikcom pada Kamis (6/12).

"Panglima Daerah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Makodap III Ndugama Egianus Kogeya menyatakan bertanggung jawab terhadap penyerangan SIPUR pekerja jembatan Kali Aworak, Kali Yigi dan Pos TNI Distrik Mbua melalui komandan operasinya," sambungnya.

Disebutkan, operasi di Kali Aworak, Kali Yigi dengan sasaran operasi Anggota SIPUR Jembatan Kali Aworak, Kali Yigi Pos TNI Distrik Mbua, dilakukan sejak 2 Desember di bawah pimpinan komandan operasi Pemne Kogeya. Sebanyak 24 orang disebutkan tewas dalam serangan itu.

Masih dalam tulisan di akun Facebook itu, TPNPB KODAP III Ndugama mengaku telah lama mengidentifikasi pekerja jalan sebelum serangan terjadi. Lebih dari tiga bulan mereka memantau.

"Lebih dari tiga bulan kami lakukan pemantauan dan patroli terhadap pekerja Jembatan Kali Aworak, Kali Yigi, dan Pos Mbua, kami sudah secara lengkap mempelajari pekerja di Kali Aworak, Kali Yigi, dan Pos TNI Distrik Mbua adalah satu kesatuan. Pos Mbua adalah pos resmi sebagai pos kontrol dan yang bekerja di Kali Aworak dan Kali Yigi adalah murni anggota TNI (SIPUR)" jelas Pemne Kogeya.

Pemne menyebut mereka tidak salah sasaran. Mereka mengaku bisa membedakan antara pekerja sipil dan TNI.

"Sasaran serangan kami tidak salah. Kami tahu mana pekerja sipil atau tukang biasa dan mana pekerja anggota TNI (SIPUR). Walaupun mereka berpakaian sipil atau preman. Kami juga siap bertanggung jawab terhadap penyerangan Pos TNI Distrik Mbua," sebut Pemne.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII Cenderawasih Kolonel M Aidi, saat dimintai konfirmasi soal kebenaran akun Facebook itu, menepis anggapan bahwa korban bukan sipil. Aidi menjelaskan dua alasan.

"Yang korban itu kan sebagian meninggal, sebagian hidup. Kalau memang dia mengatakan bahwa itu TNI, ya silakan aja diperiksa, ada yang hidup di situ, jelas datanya, TNI kan jelas datanya, silakan diperiksa. Kemudian itu disebutkan karyawan Istaka Karya, cek aja ke Istaka Karya, kenapa menduga-duga gitu lo. Orangnya kan masih hidup. Itu logika pertama," ujarnya saat dihubungi detikcom.

Aidi juga berbicara soal alasan kelompok bersenjata menyerang di jalur Trans Papua.

"Logika kedua, kan disebutkan di situ bahwa karena dia tahu yang mengerjakan jalan Trans Papua adalah TNI, logikanya kalau TNI mengerjakan jalan, apa pantas dibantai? Padahal untuk menyejahterakan mereka," ujarnya.

detikcom kembali menanyakan kebenaran akun Facebook itu milik kelompok Egianus Kogeya. Aidi memastikannya.

"Ya pasti dari mereka, dan mungkin mereka salah satu pelakunya," tuturnya.[yy/news.detik]

Oposisi Fiji Dukung Kemerdekaan Papua Barat

Oposisi Fiji Dukung Kemerdekaan Papua Barat


Fiqhislam.com - Penembakan massal pada 3 Desember 2018 di kota Nduga, Papua pada 2 Desember 2018, oleh kelompok separatis Papua adalah ancaman serius bagi Indonesia. Insiden itu menewaskan lebih dari 20 orang warga sipil dan anggota militer.

Gerakan kemerdekaan Papua dan Papua Barat, mendapat dukungan dari pemimpin oposisi di Fiji, Ro Teimumu Kepa. Pada Agustus 2018 lalu, Ro Teimumu pernah menyerukan kepada pemerintah Fiji agar berhenti mengkhianati masyarakat Papua Barat.

Menurut Ro Teimumu, pemerintah Fiji seharusnya mendukung penuh Papua Barat masuk dalam daftar dekolonisasi PBB dalam sidang umum PBB tahun lalu.

"Vanuatu telah mengambil sebuah keputusan berani untuk mengupayakan kebebasan bagi Papua Barat melalui PBB," kata Ro Teimumu, dalam sebuah pernyataan media.

Situs asiapacificreport.nz pada pemberitaan 27 Agustus 2018 lalu, melaporkan sebagai bentuk suport atas kemerdekaan Papua, Vanuatu mendukung pertemuan Forum Negara-negara Kepulauan Pasifik di Nauru pada Agustus 2018.

Pemerintah Fiji secara resmi memiliki sikap bahwa Provinsi Papua dan Papua Barat adalah masalah internal pemerintah Indonesia. Wilayah yang dulu bernama Irian Jaya itu, dianeksasi oleh Indonesia pada 1962 dari Belanda. Pada 1999, wilayah di timur Indonesia tesebut, dipecah menjadi dua provinsi. Provinsi Papua beribu kota di Jayapura dan Manokwari sebagai ibu kota Papua Barat. Namun pemberontakan separatis di Papua Barat masih sering terjadi.

"Saya menyerukan Fiji dan negara-negara lain di kawasan untuk memperlihatkan solidaritas atas isu ini. Ini saatnya untuk berdiri dan menjadi pihak yang diperhitungkan," kata Ro Teimumu.

Menurut Ro Teimumu, pemerintah Fiji yang dipimpin oleh Perdana Menteri Voreqe Bainimarama takut untuk menantang Indonesia, yang mengklaim kedaulatan penuh di Provinsi Papua Barat. Dia pun mendorong pemerintah Fiji agar berani mengikuti langkah yang telah dilakukan Vanuatu. [yy/tempo]

Papua Nugini Tolak Dukung Kemerdekaan Papua Barat

Papua Nugini Tolak Dukung Kemerdekaan Papua Barat


Fiqhislam.com - Pada September lalu, Papua Nugini menegaskan tidak akan mendukung isu Papua Barat yang diajukan Vanuatu ke PBB.

Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Papua Nugini, Rimbink Pato, Papua Barat masih merupakan bagian integral dari Indonesia dan Papua Nugini di bawah kebijakan luar negerinya tidak akan mengganggu hal itu dan hukum internasional, menurut laporan Vanuatu Independent 20 September, yang dikutip pada 6 Desember 2018.

Hal ini disampaikan Pato saat ditanya tentang posisi Ppua Nugini di Papua Barat, mengingat fakta bahwa Vanuatu sangat gencar mengusung isu Papua Barat di PBB.

"Kami keberatan, jadi Papua Nugini tidak akan dan tidak mendukung tindakan apa pun yang diambil oleh Vanuatu, jadi kami menolaknya," katanya pada September lalu.

"Setiap tindakan untuk mendukung akan menjadi pelanggaran hukum internasional, Anda tahu Papua Barat atau Papua masih bagian dan merupakan bagian integral dari Republik Indonesia dan kami memiliki hubungan bilateral dengan Republik Indonesia, jadi kami tidak akan mendukung itu," tambahnya.

Papua Nugini adalah negara utama dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Island Forum. Berbagai lobi dari negara-negara MSG dan Pasifik untuk mendukung Papua Barat telah dilakukan oleh kelompok ini.

Pato menegaskan sikap pemerintah Papua Nugini adalah tidak akan mendukung Vanuatu untuk Papua Barat di tingkat PBB.

PBB telah menolak petisi kemerdekaan Papua Barat pada 30 September tahun lalu dan menyatakan tidak akan mengambil langkah apapun untuk melawan Indonesia.

Gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka atau OPM kembali mencuat setelah terjadi peristiwa penembakan terhadap 31 pekerja proyek jalan Trans Papua di Nduga pada 2 Desember 2018, yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminial Separatis Bersenjata (KKSB) yang menuntut pemisahan diri Papua Barat dari NKRI. [yy/tempo]

 

Tags: OPM | Papua Barat