30 Rabiul-Akhir 1443  |  Minggu 05 Desember 2021

basmalah.png

Koruptor Seperti Apa yang Bisa Dihukum Mati

Koruptor Seperti Apa yang Bisa Dihukum Mati


Fiqhislam.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan ada Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengancam mantan narapidana korupsi dengan hukuman mati jika tidak kapok.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan, hukuman mati tersebut bisa dikenakan kepada eks koruptor yang mencalonkan diri lagi menjadi anggota legislatif jika melakukan korupsi lagi.

Menurut Saut, meski putusan Mahkamah Agung (MA) membolehkan eks koruptor untuk kembali nyaleg, ancaman hukuman untuk mereka kelak akan lebih berat. Artinya, jika eks koruptor nyaleg dan terpilih lagi, kemudian mereka melakukan korupsi dan tertangkap, hukuman yang menanti adalah hukuman mati.

"Kalau umpamanya kita katakan kemudian mereka bakal melakukan (korupsi) lagi, jangan lupa, dalam pasal 2 (UU Tipikor) itu, kalau sudah melakukan korupsi kemudian korupsi lagi, bisa dihukum mati kok. Ada itu pasal 2, korupsi berulang-ulang," kata Saut seusai mengisi kuliah umum di Universitas Negeri Yogyakarta, Senin (17/9).

Soal putusan MA, Saut merasa itu memang kewenangan MA untuk memutuskan. Bila itu jadi perdebatan, ia mempersilakan itu menjadi perdebatan publik, tetapi harus bisa dipatuhi karena merupakan putusan paling tinggi untuk dihargai. 

Terkait tindakan pada masa mendatang, ia menegaskan, KPK akan tetap melakukan penindakan kalau kembali terjadi. Kepatuhan terhadap putusan MA dirasa sebagai salah satu bentuk kepastian hukum.

"Jadi, jangan takut, orang ini pasti tahu ada pasal 2, kalau korupsi lagi bisa dihukum mati. Itu pasal 2, kalau korupsi mengulang-ulang, itu jadi kayak residivis itu," ujar Saut.

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono mengatakan, untuk menimbulkan efek jera di diri koruptor, perlu pencabutan hak politik terhadap eks koruptor. Menurut Giri, putusan MA yang mengabulkan gugatan terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Nomor 26 Tahun 2018 memang tidak bisa diterima secara moral. Namun, ada cara lain untuk membuat orang berpikir lagi untuk korupsi.

“Yang membuat mereka jera, dibikin miskin lalu dicabut hak politiknya, enggak boleh lagi mereka bisa nyalon pilkada,” tutur Giri saat mengisi Kuliah Umum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Senin (17/9).

Menurut Giri, pendidikan moral harus dikedepankan dalam menyikapi polemik terkait larangan eks koruptor menjadi calon anggota legislatif.

Kritikan terhadap MA juga dilayangkan Komisi Yudisial (KY). Juru Bicara KY Farid Wajdi menuturkan, putusan hakim tidak hanya dokumen publik berisi pertimbangan hukum.

Putusan hakim sebagai mahkota hakim mencerminkan profesionalisme dan integritas hakim. Bahkan, putusan hakim juga bisa dipersepsikan sebagai keberpihakan nilai sekaligus cara berpikir hakim.

"Melalui putusannya, seorang hakim bisa dinilai apakah berpikir positivis atau ikut juga menggali konten lain di luar aturan hukum positif," ujar dia.

Farid melanjutkan, polemik tentang boleh dan tidaknya mantan terpidana korupsi mencalonkan kembali sebagai anggota legislatif turut menguji dunia peradilan Indonesia. Melalui isu ini, publik juga akhirnya dapat melihat bagaimana dan ke mana dunia peradilan berpihak.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah menegaskan putusan MA tentang PKPU sudah mengikat sejak diputuskan. "Putusan ini mengikat sejak diputuskan. Keputusan ini diputus sejak tanggal 13 (September)," tutur Abdullah dalam konferensi pers yang dilaksanakan di gedung MA, Gambir, Jakarta Pusat, Senin.

Abdullah menuturkan, ada 12 perkara uji materi yang ditangani MA terkait dengan PKPU. Dari 12 perkara tersebut, hanya ada dua putusan yang dikabulkan dan dikabulkan sebagian. Kedua perkara tersebut antara lain perkara Nomor 30 P/HUM/2018 dan Nomor 46 P/HUM/2018.

Perkara Nomor 30 P/HUM/2018 diajukan oleh Lucianty untuk menguji PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sedangkan, perkara Nomor 46 P/HUM/2018 diajukan oleh Jumanto untuk menguji PKPU Nomor 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Amar putusan perkara ini adalah permohonan dikabulkan sebagian. Dalam, pasal 60 (1) huruf j, frasa "mantan terpidana korupsi" dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 182 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017.

Untuk perkara uji materi yang diajukan Jumanto, amar putusan perkara uji materi ini adalah dikabulkan dengan keterangan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 240 (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 12 huruf d UU Nomor 12 Tahun 2011. [yy/republika]

Oleh Wahyu Suryana, Andrian Saputra