14 Jumadil-Akhir 1443  |  Senin 17 Januari 2022

basmalah.png

BERITA NASIONAL

Korupsi KTP-El Fantastis

Korupsi KTP-El Fantastis


Fiqhislam.com - Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar menganggap kasus korupsi KTP berbasis elektronik (KTP-el) sebagai kasus yang fantastis dan sangat gila. Sebab, kasus tersebut menimbulkan kerugian negara hingga Rp 2,5 triliun.

"Kerugian negaranya sangat fantastis Rp 2,5 triliun, yang andaikata dibagikan kepada 1.000 orang secara merata, maka satu orang akan mendapatkan Rp 2,5 milliar. Fantastis dan sangat gila ini," kata Fickar kepada Republika.co.id, Rabu (8/3).

Sementara, di sisi lain, kasus tersebut telah menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat Indonesia. Kasus tersebut membuat masyarakat kesulitan memperoleh kartu tanda penduduk. Bahkan, bisa jadi ketidakpunyaan masyarakat akan KTP tersebut menghilangkan hak dan kesempatannya untuk meraih pendidikan.

"Sementara, rakyat yang membutuhkan KTP berpotensi kehilangan hak dan kesempatannya untuk meraih pendidikan maupun kesempatan ekonomis, karena belum punya KTP," kata Fickar.

Dari itu, Fickar mengajak semua elemen masyarakat mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelesaikan kasus korupsi KTP berbasis elektronik (KTP-el). Sehingga, mereka yang terlibat dalam kasus tersebut, termasuk nama-nama besar di dunia perpolitikan dalam negeri, bisa segera diproses hukum.

"Seperti kita ketahui orang-orang yang pernah dipanggil KPK terdiri dari gubernur aktif, menteri dan para anggota bahkan ketua DPR, yang di antaranya 14 orang telah mengembalikan uangnya sebesar Rp 250 milliar," kata Fickar. [yy/republika]

Korupsi KTP-El Fantastis


Fiqhislam.com - Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar menganggap kasus korupsi KTP berbasis elektronik (KTP-el) sebagai kasus yang fantastis dan sangat gila. Sebab, kasus tersebut menimbulkan kerugian negara hingga Rp 2,5 triliun.

"Kerugian negaranya sangat fantastis Rp 2,5 triliun, yang andaikata dibagikan kepada 1.000 orang secara merata, maka satu orang akan mendapatkan Rp 2,5 milliar. Fantastis dan sangat gila ini," kata Fickar kepada Republika.co.id, Rabu (8/3).

Sementara, di sisi lain, kasus tersebut telah menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat Indonesia. Kasus tersebut membuat masyarakat kesulitan memperoleh kartu tanda penduduk. Bahkan, bisa jadi ketidakpunyaan masyarakat akan KTP tersebut menghilangkan hak dan kesempatannya untuk meraih pendidikan.

"Sementara, rakyat yang membutuhkan KTP berpotensi kehilangan hak dan kesempatannya untuk meraih pendidikan maupun kesempatan ekonomis, karena belum punya KTP," kata Fickar.

Dari itu, Fickar mengajak semua elemen masyarakat mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelesaikan kasus korupsi KTP berbasis elektronik (KTP-el). Sehingga, mereka yang terlibat dalam kasus tersebut, termasuk nama-nama besar di dunia perpolitikan dalam negeri, bisa segera diproses hukum.

"Seperti kita ketahui orang-orang yang pernah dipanggil KPK terdiri dari gubernur aktif, menteri dan para anggota bahkan ketua DPR, yang di antaranya 14 orang telah mengembalikan uangnya sebesar Rp 250 milliar," kata Fickar. [yy/republika]

KPK Tetap Bisa Proses Pihak yang Kembalikan Uang Korupsi KTP-El

KPK Tetap Bisa Proses Pihak yang Kembalikan Uang Korupsi KTP-El


KPK Tetap Bisa Proses Pihak yang Kembalikan Uang Korupsi KTP-El


Fiqhislam.com - Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap bisa melakukan penuntutan terhadap pihak-pihak yang telah mengembalikan uang hasil korupsi kasus KTP berbasis elektronik (KTP-el). Sebab, sekalipun uang tersebut dikembalikan, tapi perbuatan pihak-pihak tersebut tetap dapat dituntut sebagai korupsi, mengingat sudah terjadi.

"Walaupun sudah ada beberapa orang nengembalikan uang korupsi KTP-el, perbuatannya tetap dapat dituntut sebagai korupsi karena perbuatannya sudah terjadi," kata Fickar kepada Republika.co.id, Rabu (8/3).

Selain itu, pihak-pihak tersebut tetap bisa diproses hukum karena pengembalian kerugian negara menurutnya tak menghapuskan pidana. "Pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan tindak pidananya," ucap Fickar.

Kasus mega korupsi KTP-el yang disebut-sebut menyeret nama-nama besar di dunia perpolitikan Indonesia, lanjut Fickar, menjadi ajang KPK menunjukan independensinya. Artinya, sejauh mana KPK berani menjadikan nama-nama besar yang diduga terlinat tersebut menjadi tersangka.

"Seperti kita ketahui orang-orang yang pernah dipanggil KPK terdiri dari gubernur aktif, menteri dan para anggota bahkan ketua DPR, yang diantaranya 14 orang telah mengembalikan uangnya sebesar Rp 250 milliar," jelas Fickar.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan adanya pihak-pihak yang telah mengembalikan uang hasil korupsi KTP-el kepada penyidik KPK. Jumlah mereka yang mengembalikan uang tersebut adalah 14 orang yang di antaranya merupakan anggota DPR RI, dengan total Rp 30 miliar. [yy/republika]

KPK Ditantang Tetapkan Nama-Nama Besar di Kasus KTP-El

KPK Ditantang Tetapkan Nama-Nama Besar di Kasus KTP-El


KPK Ditantang Tetapkan Nama-Nama Besar di Kasus KTP-El


Fiqhislam.com - Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar mengatakan, kasus mega korupsi KTP berbasis elektronik (KTP-el) yang menyeret nama-nama besar menjadi ajang KPK menunjukan independensinya. Artinya, sejauh mana KPK berani menjadikan nama-nama besar yang diduga terlibat tersebut menjadi tersangka.

"Persoalannya adalah sejauh mana independensi KPK bisa ditegakan dan berani menetapkan para selebriti (nama-nama besar) itu sebagai tersangka. Seperti kita ketahui orang-orang yang pernah dipanggil KPK terdiri dari gubernur aktif, menteri dan para anggota bahkan ketua DPR, yang diantaranya 14 orang telah mengembalikan uangnya sebesar Rp 250 milliar," kata Fickar kepada Republika.co.id di Jakarta, Rabu (8/3).

Fickar kemudian menerangkan, korupsi yang melibatkan oknum-oknum dari lintas kekuasaan (terutama yang paling sering adalah eksekutif bersama legislatif) merupakan korupsi yang bersifat sistemik. Bagaimana tidak, kasus tersebut bermula dari salah satu dari mereka yang mengajukan proposal kegiatan, sebelum satu yang lainnya memeriksa dan menyetujui anggaran.

Kasus tersebut, lanjut Fickar, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang berbakat melakukan tindak pidana korupsi. Itu pula yang menurutnya terus melahirkan koruptor-koruptor handal di negeri ini.

"Kasus KTP-el merupakan cerminan nyata dari korupsi jenis ini, yang setiap tahun anggaran pasti berulang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak melibatkan orang-orang yang memang berbakat korupsi. Karena itu pula korupsi terus meregenerasi dengan mulus," terang Fickar. [yy/republika]

 

Tags: Korupsi